#Article

#

Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo dan Fatwa Lingkungan Hidup

Oleh: Parid Ridwanuddin

Masyarakat muslim Indonesia bahkan muslim dunia merasakan kehilangan besar dengan wafatnya Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, ulama perempuan kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, pada Jumat, 27 Juli 2021 karena terinfeksi Covid-19. Beliau mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Semoga Allah menempatkannya di maqom yang mulia.

Karir akademis Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo dimulai dengan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Alkhairaat. Alkhairaat adalah organisasi massa Islam yang memiliki basis pengikut terbesar di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi. Kantor pusatnya berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah.   

Selanjutnya, ia menempuh pendidikan master sekaligus doktor di Universitas al-Azhar Mesir. Kedua jenjang akamedis tersebut diselesaikan dengan raihan predikat memuaskan. Beliau tercatat sebagai perempuan Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar doktor di Universitas Al-Azhar. Gelar doktor yang diselesaikan pada tahun 1946 itu merupakan capaian yang sangat penting satu tahun setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.

Ketika kembali ke Indonesia, Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo banyak memberikan kontribusi penting, baik di dunia sosial keagamaan maupun di dunia akademis. Sejak tahun 1990-an, beliau diamanahkan sebagai Ketua Pengurus Besar Persatuan Wanita Islam Alkhairaat Pusat. Di dunia akademis, beliau pernah dipercaya menjadi Pembantu Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta sekaligus menjabat sebagai direktur Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran. Pada saat yang bersama, beliau diamanhakan menjadi Rektor Institut Ilmu Al-Quran periode tahun 2014-2018 dan 2018-2022. Selain di dua kampus tersebut, ia pernah menjadi Guru Besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Indonesia.

Karirnya yang lebih lama tercatat di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Setidaknya sejak tahun 1987, Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Pada periode 2015-2020, beliau adalah Ketua MUI yang membidangi Fatwa. Diantara fatwa penting yang dibidani oleh beliau adalah Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya.

Memahami Konteks dan konten Fatwa No. 30 Tahun 2016

Persoalan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, yang diantaranya ditandai dengan deforestasi atau hilangnya hutan terus terjadi sejak lama. Pada tahun 2015, satu tahun sebelum Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016 dikeluarkan, Indonesia telah kehilangan hutan seluas 2.6 juta hektar akibat aktivitas pembakaran untuk kepentingan industri lahan, khususnya perkebunan kelapa sawit skala besar.

Akibatnya, kurang lebih 34 orang meninggal dan sebanyak 504.000 orang terutama anak-anak mengalami Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). Secara ekonomi, kerugian akibat pembakaran hutan pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp220 Triliun. Sebuah angka yang sangat besar. jika kehilangan keanekaragama hayati hutan dikuantifikasi atau difinansialisasi, maka kerugian ekonomi, jauh akan lebih besar nilainya.

Jika data kehilangan hutan di Indonesia ditarik ke tahun 2000-an, kita akan mendapatkan angka yang jauh lebih besar. Berdasarkan data yang disajikan oleh Forest Watch Indonesia (FWI), sejak tahun 2000 sampai dengan lima tahun setelahnya, hutan alam Indonesia telah hilang seluas 23.587.933 hektar. Angka yang sangat besar untuk hilangnya hutan tropis Indonesia. Kehilangan hutan adalah faktor utama terjadinya bencana ekologis seperti banjir dan longsor.

Berbagai fakta dan data tersebut di atas telah mendorong MUI melakukan kajian serius terhadap dampak pembakaran hutan yang selama ini terjadi di Indonesia. Lalu, pada tanggal 22 Juli 2016, bertepatan dengan 22 Syawal 1437 H, MUI menandatangani dan mempublikasikan fatwa No. 30 Tahun 2016, sebagai upaya penting untuk memutus krsisis lingkungan hidup di Indonesia.

Secara substansi, Fatwa No. 30 Tahun 2016 menyebut sejumlah hal berikut, diantaranya: pertama, pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, dihukumi haram berdasarkan ajaran Islam; Kedua, memfasilitasi, membiarkan, dan/atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan, hukumnya haram; Ketiga, melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditinnbulkannya; Keempat, pengendalian kebakaran hutan dan lahan hukumnya wajib; kelima, pemanfaatan hutan dan lahan boleh dilakukan dengan syarat, diantaranya ditujukan untuk kemaslahatan, tidak menimbulkan kerusakan, dampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan.

Fatwa No. 30 Tahun 2016 mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan penagakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan masyarakat, dan dampak buruk lainnya, baik oleh individu maupun badan usaha. Fatwa ini juga mendesak pelaku usaha untuk menaati seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan hutan dan lahan.

Sementara kepada masyarakat, fatwa ini mendorong untuk melakukan partisipasi aktif dalam mengawasi dan mencegah praktik pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya.  

Ulama Perempuan Peduli Lingkungan Hidup

Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016 yang dibidani oleh Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, sebagai ketua MUI Bidang Fatwa, menggambarkan bahwa beliau adalah pengkaji hukum Islam yang memahami dengan baik konsep kemaslahatan dalam syariah. Bahwa kemaslahatan, khususnya konsep lima hal primer (al-Dharuriyatul Khamsah) berupa perlindungan jiwa, perlindungan harta, perlindungan agama, perlindungan keturunan, dan perlindungan akal, semuanya tidak akan terwujud tanpa adanya perlindungan lingkungan hidup.

Meski peran Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo dalam produksi fatwa tersebut tidak begitu terlihat dipermukaan, tetapi dampaknya fatwa ini begitu terasa bagi masyarakat muslim di Indonesia, khususnya dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pada titik inilah, beliau merupakan seorang ulama perempuan yang memiliki kepedualian besar terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan keadilan ekologis.  

Fatwa MUI memang tidak mengikat secara hukum, sebagaimana regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, fatwa MUI sangat penting di dalam menjaga dan memelihara kesadaran masyarakat muslim dalam memelihara keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pada titik inilah Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016 menjadi relevan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Garry Gardner, penulis buku Inspiring Progress: Religion Contribution to Susntainable Development, bahwa agama memiliki nilai atau pandangan hidup yang sesuai dengan visi ekologis. Nilai atau pandangan hidup itu tentu akan memberikan pengaruh kuat bagi para pengikutnya untuk bertindak sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama.

Pada poin itulah, fatwa MUI No. 30 Tahun 2016 yang dibidani oleh Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, menjelaskan bagaimana ajaran Islam memiliki pandangan hidup dan nilai yang sejalan dengan visi ekologis serta keberlanjutan lingkungan yang terus akan dipraktikkan oleh kaum muslim di Indonesia pada masa yang akan datang.

Semoga Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016 menjadi salah satu amal jariyah Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo yang telah meninggalkan kita semua. Aamiin ya Robbal Alamin.

*****

Penulis adalah Dosen Universitas Paramadina serta Wakil Sekretaris Lemaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Periode 2020-2025.

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018