#

Oleh: Dr. Ir. Gatot Supangkat, MP

 

Lokakarya, Dialog, dan Peluncuran IRI Indonesia yang berlangsung pada 30-31 Januari 2020 di Gedung Manggala Wanabakti yang dihadiri oleh pimpinan majelis keagamaan, masyarakat adat, para ahli, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, UNEP (PBB), Religions for Peace, Rainforest Fondation Norway dan Green Faith menghasilkan sebuah komitmen bersama untuk mendukung pelestarian hutan tropis di Indonesia.

Setelah mendapatkan arahan, masukan dan diskusi selama 2 (dua) hari ini, dari Ketua Kehormatan Presidium Inter Religious Council Indonesia, Menteri KLHK Republik Indonesia, UNEP, Rainforest Fondation Norway, Pimpinan Majelis-Majelis Agama, Pimpinan Masyarakat Adat, Para Ahli dan tokoh-tokoh LSM dapat kita ringkas sebagai berikut:

  1. Indonesia menjadi salah satu pewaris kekayaan bumi dengan hutan hujan tropis yang sangat penting jasanya selain sebagai paru-paru bumi, mengatur regulasi iklim, sumber air dan menjaga suhu global, regional dan lokal, juga merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan.
  2. Indonesia yang memiliki 93,95 juta hektar hutan tropis dan merupakan yang terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Hutan tropis ini sudah sangat menurun jumlahnya dan yang tertinggal  hanya sekitar 40% saja. Sekarang Indonesia adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China dengan 85% emisinya datang dari hutan hujan dan berkurangnya lahan gambut. Sehingga dibutuhkan agama dan masyarakat adat dapat lebih berperan dalam pelestarian hutan di Indonesia, karena pengelolaan alam ini berakar dari moral manusia dan agama. Akan lebih mudah menggunakan pendekatan lewat pemuka atau tokoh adat setempat sebagai agen perubahan pelestarian hutan tropis di Indonesia, karena mereka lebih mudah melakukan adaptasi atas modalitas dan moralitas yang dimiliki.
  3. Kebijakan dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan secara sosial dan ekologis menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas hidup manusia, memperdalam jurang kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, ketidakadilan, korupsi, menciptakan berbagai konflik, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan rasa tidak aman, hilangnya identitas dan kearifan lokal, menghilangkan kesempatan terbaik dalam upaya mengurangi laju perubahan iklim. Semua itu, karena perilaku manusia yang tidak merasa hidup bersama alam, sehingga diperlukan perubahan mendasar terhadap nilai, cara pandang, gaya hidup, dan termasuk kebijakan negara untuk melindungi hutan tropis
  4. Elemen agama dan Masyarakat Adat, yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Budha Indonesia (PERMABUDHI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Aliansi Masyarakat adat Nusantara (AMAN) dan para ahli, LSM, pemerintah, serta komponen organisasi internasional, seperti PBB (UNEP), Religions for Peace, Rainforest Foundation Norway,  dan GreenFaith, menyerukan pentingnya melindungi hutan tropis di Indonesia dan bersepakat untuk mendeklarasikan Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis (Interfaith Rainforest Initiative/IRI) Indonesia sebagai wadah bagi para pemimpin agama dan komunitas untuk mengajak masyarakat adat, pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha melakukan aksi-aksi melindungi hutan tropis sekaligus melindungi mereka yang berperan sebagai penjaganya.

Tindak lanjut setelah IRI Indonesia dideklarasikan, harus segera menyusun perencanaan dan merealisasikan agenda aksi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang krisis deforestasi hutan tropis, mempromosikan pendidikan tentang spriritual, moral, ilmiah, kemanusiaan dan hak asasi manusia untuk mengendalikan dan bahkan mengakhiri deforestasi hutan tropis, membantu tiap tempat ibadah, komunitas dan organisasi untuk mengambil tindakan, mendorong gaya hidup dan praktik dunia usaha bebas deforestasi hutan, advokasi kebijakan pemerintah untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat, mendesak pemerintah dan komunitas internasional untuk menempatkan perlindungan hutan sebagai upaya inti untuk mencapai tujuan perjanjian iklim, seperti yang disepakati di Paris. Tentunya dalam merealisasikan aksi-aksi ini IRI Indonesia melalui insfrastruktur organisasi yang terlibat secara sistemik dan berkesinambungan.

Related Article

View More

Comment

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018