#

Oleh: Yeni Widowaty*)

 

Pada pertemuan PKK RT yang diadakan rutin setiap bulan pada tanggal 18 di RT saya agak serius bulan kemarin (Oktober 2018).  Gara-garanya RT saya tidak mendapat juara apapun dalam rangka lomba kesehatan lingkungan yang diadakan Kelurahan.  Permasalahan rupanya bukan hanya karena kami tidak mendapat juara, namun karena pada saat Yuri melakukan penilaian keliling kampung, di  RT saya ada yang sedang membakar sampah. Bukan hanya satu titik namun ada beberapa titik yang membakar sampah dimana semuanya di pinggir jalan utama  yang dilewati Yuri. Lebih parah lagi satu titik pembakaran itu disebelah spanduk “DILARANG MEMBAKAR SAMPAH” yang dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Memang harus diakui bahwa belum semua masyarakat  tahu bahwa sampah itu sudah ada undang-undangnya, sehingga kebiasaan membakar sampah masih ada. Sebetulnya di RT semua warga sudah berlangganan dalam pembuangan sampah rumah tangga.  Tukang sampah akan mengambil sampah rumah tangga tersebut setiap  minggu dua kali. Jadi sampah yang dibakar adalah  daun kering yang ronntok akibat kemarau panjang. Apakah dengan demikian dapat dimaklumi? Tentu saja tidak.

Mengenai sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang tersebut menentukan bahwa paradigma pengelolaan sampah harus dirubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang sumberdaya. Pendekatan end of pipe diganti dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Pasal 29 ayat 1 huruf g memuat larangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. sanksi terhadap pelaku yang membakar sampah sembarangan. Dalam ayat 3 dikatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. (4) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.

Di  Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah ada aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penegakan hukum terhadap pelanggar terkait dengan sampah memang belum sesuai harapan.  Kabupaten Sleman sudah memulai dengan memberi sanksi tindakan kepada pelanggar sampah.  Penindakan terhadap  buang sampah sembarangan sudah mulai digalakkan di wilayah Kabupaten Sleman. Sebagaimana yang dikutip dalam Koran Sindo** sebanyak 19 Warga Sleman tertangkap tangan membuang sampah sembarangan. Mereka tertangkap saat membuang sampah bukan pada tempatnya di daerah Nogotirto, Gamping, saat operasi sampah liar pada 19, 20 dan 22 Agustus 2017. Yang menggemberikan ternyata masalah sampah ini sudah menjadi penentu dalam kegiatan lomba yang dimulai dari kelompok kecil yaitu RT.

 

 

*) Pengurus MLH PP Muhammadiyah

**) Buang Sampah Sembarang, 19 Warga Sleman di Denda Rp.100.000, https://daerah.sindonews.com/read/1233859/189/buang-sampah-sembarang-19-warga-sleman-didenda-rp100000-150366-638,  diakses Pada Selasa, 2 Januari 2018, Pukul. 12.58 WIB.

Sumber foto: http://balicaringcommunity.org/bahaya-membakar-sampah.html

Related Article

View More

Comment

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018