#

Faisal M. Jasin

Pengurus Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah

 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin pada September 2018 mencapai 9,66% setara dengan 25,67 juta orang, dan sekitar 36 persennya berada di sekitar hutan. Sementara laporan the MC Kinsey Global Institute (2017), bahwa ada 50 persen pekerjaan yang ada sekarang terdapat disektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan melibatkan 328,9 juta pekerja.

Indonesia dengan luas  hutan sekitar 120,7 jt Ha, dengan hak penguasaannya ada pada Negara, dan Negara telah memberikan hak pengelolaannya kepada swasta seluas 95 persen, masyarakat 4 persen dan sisa untuk kepentingan lain dengan sistem dan jangka waktu tertentu. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana dengan keadilan akses pengelolaan hutan bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan.

Penguasaan pengelolaan hutan oleh Negara yang telah memasuki setengah abad, dan banyak mendapatkan tanggapan dari publik oleh karena dianggap tidak mampu melindungi.Ini dilihat dari laju deforestasi hutan yang semakin meningkat yang mengakibatkan tutupan lahan semakin berkurang sehingga bencana lingkungan terus meluas. Eskalasi konflik antar pihak terus meningkat di sekitar hutan, antara industri yang diberikan hak pemanfaatan hutan oleh negara dengan masyarakat yang bermukim lebih dulu disekitar hutan, hasilnya masyarakat selalu jadi korban.

Sehingga kebijakan Pemerintah dari periode ke periode, sejak tahun 1995 di masa Menteri Kehutanan Djamaluddin Suryohadikusumo melalui Hutan Kemasyarakatan sampai pada era Siti Nurbaya yang dikenal dengan Perhutanan Sosial, dengan target yang terbanyak sepanjang sejarah perhutanan sosial, yaitu seluas 12,7 jt Ha sampai tahun 2019, semua ini tidak lain bahwa Negara ingin hadir.

Evolusi pengelolaan hutan oleh masyarakat dari jaman ke jaman terus mengalami penyempurnaan dengan program yang hampir sama tetapi target dan capaian yang berbeda. Kita mengenalnya Community base forest management (CBFM) pada era Presiden Soeharto, dan Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) pada era  Soesilo Bambang Yoedoyono dan Pemerintahan sebelumnya, terakhir Perhutanan Sosial (PS) di era Jokowidodo.

Penulis tidak ingin membandingkan hasil capaian, akan tetapi penulis mencoba menguatkan bahwa program ini sebagai wujud dari hadirnya Negara di area tapak dengan tujuan agar masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Akan tetapi mampu kah masyarakat mengelola hutan?

Dalam kerangka mewujudkan masyarakat sejahtera dan hutan lestari tentunya intervensi pemerintah dibutuhkan, pendekatan multipihak yang diterapkan selama ini, penulis masih melihat belum terkoordinasi dengan baik, ini bisa dilihat ketika masyarakat telah mendapatkan ijin akses kelola, Kelompok Tani Hutan (KTH) tidak segera didampingi sehingga berpotensi untuk membuka lahan dengan mengambil kayu tegakan.

KTH telah melakukan kelola Kawasan, Kelembagaan dan Usaha, akan tetapi hasil usahanya masih dikendalikan oleh para tengkulak, begitu juga sebaliknya pada saat pra ijin mendapatkan akses kelola masih terdapat ruang bagi  free rider  yang setiap saat akan memunculkan konflik oleh karena ada upaya-upaya dari pihak lain untuk menguasai ijin akses kelola dengan cara diluar prosedural.

Disamping itu antar kelembagaan Negara sendiri, seperti Kementerian Desa dan Kemeterian UKM dan Koperasi begitu juga dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi belum bersinergi. Oleh karena Perhutanan Sosial merupakan program prioritas nasional tentunya pendekatan Collaborative Governance menjadi jalan bagi keberhasilan didalam pengembangannya. Oleh karena melibatkan semua pihak, saling membutuhkan, bersinergi, berbagi peran dalam ritme yang sama dan terukur sehingga mendapatkan hasil capaian yang di klaim menjadi keberhasilan bersama.

Penulis berkesempatan berdiskusi dengan beberapa (Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTAN) di Provinsi Lampung dan mendapatkan informasi yang sama dimana mereka kesulitan mengakses permodalan, sementara di Desa sekitar hutan telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dibangun oleh Desa melalui Kementerian Desa, akan tetapi tidak mengelola hasil usaha dari GAPOKTAN, disinilah dibutuhkan singkronisasi kebijakan dengan Kementerian Desa.

Selanjutnya Bagaimana agar hutan tetap lestari? Ini bisa dilihat dari tutupan lahannya, cara pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan baik dari cara maupun bahan apa yang digunakan, intervensi instrument kebijakan yang tidak membuka ruang untuk melakukan tindakan yang merusak lingkungan sekitar seperti pola membakar lahan untuk membuka lahan, struktur pengelolaan lahan berdasarkan zonasi maupun kemiringan yang nantinya tidak beresiko terhadap longsor dan banjir serta penegakan hukum. Disamping itu dibangun kesepakatan masyarakat melalui peraturan-peraturan pada tingkat Desa, Adat ataupun Daerah yang lebih spesifik, sebagai turunan dari aturan tata kelola Perhutanan Sosial.

Banyak kalangan mempertanyakan, apakah dengan pemberian akses kelola perhutanan sosial wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, tentunya dapat dilihat berdasarkan status kawasan, luas lahan, apakah akan ada perubahan bentang alam dan jenis usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Akan tetapi sebelum berbicara apakah perlu atau tidak, sebaiknya daerah telah memiliki dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Sebagai kewajiban dari Pemerintah Daerah sebagaimana amanah dari UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga ketika pemerintah memberikan akses kelola perhutanan sosial disetiap lokasi, KLHS di suatu daerah dapat menunjukan informasi mengenai a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c) kinerja layanan/jasa ekosistem; d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Jika ditelusuri dari ke tiga era pengelolaan hutan oleh masyarakat, potretnya tentu bervariasi, akan tetapi secara umum memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, beberapa contoh yang bisa dilihat pada CBFM di HKm Gunung Kidul Yogyakarta, Bintang Kepulauan Riau. PHBM di HKm mandiri Kalibiru Yogjakarta, HKm Santong Lombok NTB. PS di HKm Sunda Hejo Garut Jawa Barat dan Hutan Desa Padang Tikar Kubu Raya Kalimantan Barat. Tentunya tidak hanya ini masih banyak contoh lain yang bisa dilihat.

Secara ekonomis, dari dua trend hasil dari kelola usaha perhutanan sosial, ada yang mengalami peningkatan seperti di padang tikar Kalimantan Barat tetapi juga ada yang mengalami penurunan seperti di HKm Kalibiru Jogjakarta. Fluktuasi hasil perhutanan sosial di kedua lokasi diatas, menurut hemat penulis dipengaruhi oleh jenis usaha, inovasi, akses pasar dan Sumber daya yang secara spesifik adalah kemampuan untuk menghadapi era 4.0 saat ini.

Pada era 4.0 perlu ditunjang dengan infrastruktur jaringan informasi oleh karena kedepan menuju pada era otomatisasi, serba komputer, daring dan serba mesin yang diintegrasikan dengan teknologi kecerdasan buatan. Mampukah petani indonesia untuk berada pada era ini. Dibutuhkan KTH yang memiliki inovasi dan visioner untuk melihat apa yang ada didepannya sehingga pola pengembangan usahanya tidak statis tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan pasar. Pendamping sebagai motor perubahan sosial bagi KTH harus yang telah teruji, dan salah satunya bisa didapatkan dari Perhutanan Sosial role model atau KTH nya dapat di “sekolah” kan ke lokasi Perhutanan Sosial role model.

Peningkatan sumber daya manusia KTH bisa dilakukan dengan program magang, studi banding maupun sarana pendidikan yang berbasis pada potensi lokal petani yang dibangun di daerah-daerah disamping teknologi digital sebagai penunjang juga juga industri produk olahan pertanian tidak lagi tersentralisasi pada kawasan industri perkotaan tetapi disesuaikan dengan hasil pertanian dari daerah dan berada di Desa.

Dan jika ini menjadi perhatian serius pemerintah didalam pengelolaan perhutanan sosial bukan mustahil urbanisasi akan semakin berkurang tetapi sebaliknya ruralisasi akan semakin bertambah.

Related Article

View More

Comment

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018