#

Muhjidin Mawardi

Ketua MLH PP Muhammadiyah.

Bismillahirrahmanirrahim.

Muhammadiyah adalah lembaga dakwah dengan misi utama amar makruf nahi munkar, mengajak kepada hal yang makruf (kebaikan) dan mencegah terjadinya kemunkaran dalam segala aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek lingkungan. Oleh karena itu  Muhammadiyah terpanggil untuk bersikap dan terlibat dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa termasuk permasalahan bencana asap yang akhir-akhir ini melanda tanah air, terutama di Propinsi Riau, Jambi dan beberapa daerah dai Kalimantan.

  1. Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera, dan sebagian Kalimantan dan di beberapa daerah lainnya di tanah air, beberapa bulan terakhir telah mengakibatkan terjadinya penderitaan masyarakat yang berupa gangguan kesehatan, aktifitas ekonomi, dan transportasi, bahkan sudah menelan korban puluhan orang terutama anak-anak. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi secara masif di beberapa kawasan tersebut adalah akibat praktek pembukaan lahan hutan dan gambut untuk perkebunan sawit yang dilakukan oleh para pengusaha  yang mempunyai konsesi untuk melakukan alih fungsi lahan hutan. Mereka melakukan pembukaan lahan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip pembukaan lahan yang benar, terkait dengan ekosistem lahan sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ( UU No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan PP No. 71 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Ekosistem Gambut) yang berlaku.

 

  1. Lahan gambut mempunyai sifat fisika yang spesifik yaitu berat isi (bulk density) yang rendah sehingga daya simpan airnya sangat tinggi, akan tetapi kemampuannya menahan beban rendah. Lahan gambut mempunyai laju subsiden (penurunan permukaan tanah) cepat jika kehilangan air (lengas) dan sifat mengering tidak balik (irreversible drying). Oleh karena itu jika air yang dikandung oleh lahan gambut teratus dan gambut mengering, maka lahan gambut akan sulit untuk dibasahi kembali (Hartatik dkk, 2004).. Lahan gambut dalam keadaan kering ini sangat mudah terbakar karena kandungan karbonnya yang tinggi.  Karakteristik kimia tanah gambut di Indonesia sangat beragam dan ditentukan oleh kandungan mineral, ketebalan, jenis tanaman penyusun gambut, jenis mineral pada substratum (di dasar gambut), dan tingkat dekomposisi gambut. Polak (1975) mengemukakan bahwa gambut yang ada di Sumatera dan Kalimantan umumnya didominasi oleh bahan kayu-kayuan. Oleh karena itu komposisi bahan organiknya sebagian besar adalah lignin yang umumnya melebihi 60% dari bahan kering, sedangkan kandungan komponen lainnya seperti selulosa, hemiselulosa, dan protein umumnya tidak melebihi 11%. Lahan gambut bereaksi masam (pH rendah) karena kandungan asam alifatik dan fenolat yang tinggi. Sebagian besar asam ini bersifat racun bagi pertumbuhan tanaman  (Tzutsuki dan Kondo, 1995).

 

  1. Pemerintah dibantu oleh masyarakat setempat  telah berusaha untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran yang terjadi, akan tetapi sangat disayangkan upaya tersebut  terkesan masih belum maksimal. Hal ini tercermin dari cara pengendalian yang dipilih serta hasil yang dicapainya. Cara pengendalian kebakaran yang dipilih masih sangat konvensional dengan menyiramkan air di permukaan lahan dan menebah api dengan ranting-ranting pohon. Cara demikian hanya efektif untuk kebakaran hutan skala kecil dan meliputi areal yang tak terlalu luas, dan tidak akan berhasil untuk kebakaran lahan gambut yang sudah meluas. Untuk memadamkan kebakaran di lahan gambut, cara yang dianjurkan oleh pemerintah adalah membuat kanal-kanal dan kolam air (embung) dengan tujuan untuk membasahi lahan gambut. Cara demikian tidak akan berhasil memadamkan api yang membakar lahan gambut, akan tetapi justru sebaliknya akan memperparah potensi kebakaran lahan gambut,  karena beberapa sebab berikut : 1) kanal dan embung yang dibuat tidak akan terisi air karena elevasi muka air lebih rendah daripada elevasi muka tanah, kecuali untuk daerah yang berdekatan dengan sungai yang terpengaruh oleh gerakan air pasang-surut laut. 2) kanal-kanal dan embung yang tak ada airnya ini justru akan berperan sebagai kanal drainasi (pengatusan) yang akan mengatus air yang dikandung oleh lahan gambut di sekitarnya. Akibatnya lahan gambut akan kehilangan air bahkan akan mengalami keadaan lewat kering (over drained). Gambut yang sudah mengalami pengeringan ini akan sulit untuk dibasahi kembali (ireversible)  walaupun disiram air atau terjadi hujan. Tanah gambut yang kering ini disamping akan  mengalami subsiden juga sangat mudah terbakar, sehingga dikawatirkan akan memperluas lahan gambut yang terbakar dan akan lebih sulit lagi untuk dipadamkan. Kanalisasi dan pembuatan embung di samping membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, juga bertentangan dengan kaidah pengelolaan lahan (gambut) yang benar. Disamping itu cara tersebut melanggar/ bertentangan dengan PP No.71 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut.

 

  1. Muhammadiyah  prihatin dan menyayangkan terjadinya bencana asap yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk bisa teratasi dan telah menimbulkan penderitaan dan menelan korban (terganggunya kesehatan) penduduk terutama di Sumatera, Kalimantan bahkan gangguan asap ini telah sampai ke negara tetangga, Malaysia dan Singapura.. Muhammadiyah menengarai bahwa bencana asap akibat  kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di tanah air merupakan cerminan dari birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan pusat yang tidak baik dan koruptif. Muhammadiyah juga menyesalkan kebijakan pengendalian kebakaran lahan gambut yang dipilih oleh pemerintah, yang jelas-jelas bertentangan dengan kaidah pengelolaan ekosistem lahan gambur yang benar serta melanggar pasal 26  PP No.71 Tahun 2014.

 

  1. Mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Muhammadiyah mendesak kepada Pemerintah pusat dan daerah untuk:
    1. Mengerahkan segala potensi teknologi dan sumberdaya untuk secara sungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan melaksanakan upaya penanggulangan bencana asap yang hingga saat  ini masih melanda beberapa daerah di tanah air.
    1. Meninjau kembali dan tidak memberlakukan lagi kebijakan kanalisasi dan pembuatan embung dalam upaya pengendalian kebakaran lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan dan beberapa daerah lain yang mempunyai lahan gambut.
    1. Memilih dan menerapkan cara-cara pengelolaan lahan gambut yang berbasis kearifan lokal yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti pembuatan anjir dan tabat untuk lahan gambut yang terpengaruh gerakan pasang surut air laut.
    1. Mewajibkan kepada perusahaan pemegang konsesi alih fungsi lahan hutan dan gambut yang telah melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran untuk melakukan penanggulangan kebakaran dan merestorasi kerusakan ekosistem lahan gambut di wilayah yang menjadi konsesinya, serta menanggung semua kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem gambut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (PP 71 tahun 2014 dan UU no.32 tahun 2009)
    1. Mencabut hak konsesi pengusaha perkebunan kelapa sawit yang telah menyebabkan bencana asap kebakaran lahan gambut
    1. Mengurangi prosentasi luas lahan gambut dengan fungsi budidaya dan meningkatkan batas minimal prosentase luas lahan gambut dengan fungsi lindung (Revisi Pasal 9 ayat 3 dan pasal 34 ayat 3 PP. No.71/2014)
    1. Melakukan penegakan hukum kepada siapa saja pelaku pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang tentang pengelolaan lingkungan, sumberdaya alam dan pengelolaan ekosistem lahan dan lahan gambut.

 

  1. Muhammadiyah mengajak kepada seluruh warga masyarakat (termasuk anggota Muhammadiyah) untuk bekerjasama dan mengerahkan seluruh potensi yang dimiikinya untuk membantu menaggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan serta melakukan mitigasi bencana dan respon cepat terhadap masyarakat terdampak bencana.

Related Article

View More

Comment

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018