#

oleh: Parid Ridwanuddin

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 merupakan satu ironi sekaligus tragedi kehidupan bernegara kita. UU ini memiliki sejumlah kecacatan serius, yaitu: pertama, aspek formil, dimana proses penyusunannya tidak partisipatif dan transparan; kedua, aspek materil, dimana kandungan pasal-pasal dan ayat-ayatnya sangat bermasalah karena bertentangan dengan UUD 1945 dan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi; dan ketiga, aspek teknis, dimana UU ini banyak memiliki kesalahan teknis penulisan, berupa hilangnya pasal dan ayat.

Tidak berlebihan jika dikatakan, tragedi penyusunan dan pengesahan UU Cipta Kerja adalah yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia sejak didirikan pada tahun 1945 sampai dengan saat ini. Pada masa yang akan datang, generasi Indonesia akan mengenang hal ini sebagai sebuah sejarah yang buruk dan memalukan.

Dalam banyak kesempatan, Pemerintah selalu menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara mendatangkan banyak investasi asing ke Indonesia. Namun, klaim ini segera akan terbantah karena pemerintah justru mendorong percepatan perusakan lingkungan hidup, baik di darat maupun di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

Alih-alih akan mendorong pertumbuhan ekonomi, UU Cipta Kerja justru akan semakin menenggelamkan ekonomi Indonesia karena ekonomi takkan tumbuh di atas planet yang hancur.

Memahami Ekosida dalam UU Cipta Kerja

Kata ekosida berasal dari bahasa Inggris ecocide. Franz Broswimmer, ahli  sosiologi lingkungan Universitas Hawai, mendefinisikan ekosida sebagai pembunuhan atau pemusnahan terhadap sebuah ekosistem, termasuk mereka yang ikut serta dalam membuat kebijakan dan mengkonsumsinya secara masif. Sementara itu, rancangan draf pasal 26 Statuta Roma yang direvisi pada tahun 1991, menyebut definsi ekosida sebagai seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau memerintahkan penyebab kerusakan lingkungan alam yang meluas, berjangka panjang dan parah. (Walhi, 2019: 36 & 42)

Dari definisi di atas, terdapat beberapa unsur dalam ekosida, diantaranya: aktor yang menyebabkan atau memerintahkan perusakan lingkungan, aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, kebijakan atau regulasi, serta kerusakan lingungan yang luas, parah, dan berdimensi jangka panjang. 

Dalam konteks kerusakan lingkungan yang luas, parah, dan berdimensi jangka panjang, UU Cipta Kerja memenuhi unsur ekosida karena akan mempercepat, memperluas, dan melangengkan kerusakan yang ada. Salah satu poin yang relevan dalam hal ini adalah, UU ini menghapus batasan minimum hutan seluas 30 persen dari total luasan provinsi di Indonesia.

Dengan dihapusnya luasan minimum tersebut, Yayasan Madani Berkelanjutan, sebuah lembaga yang fokus pada kajian hutan di Indonesia, mengestimasi lima provinsi di Indonesia terancam akan kehilangan seluruh hutan alamnya akibat laju deforestasi, yaitu Riau pada tahun 2032, Jambi dan Sumatera Selatan pada tahun 2038, Bangka Belitung pada tahun 2054, dan Jawa Tengah pada tahun 2056.

Tak hanya itu, Hutan alam yang seharusnya dapat dilindungi oleh kebijakan penghentian pemberian izin baru yang diperkuat tidak akan bisa terselamatkan karena akan terlanjur hilang akibat deforestasi. Tercatat empat provinsi yang terancam akan kehilangan hutan alam di luar PIPPIB (Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru) dengan luasan terbesar adalah Kalimantan Tengah seluas 3,5 juta hektar, Kalimantan Barat seluas 1 juta hektar, Aceh seluas 342 ribu hektar, dan Sumatera Barat seluas 254 ribu hektar.

Akibat hilangnya hutan, Indonesia akan menghadapi sejumlah persoalan serius, diantaranya: pertama, masifnya bencana ekologis, khususnya banjir bandang dan tanah longsor. Pada masa yang akan datang, bencana ini akan terus meningkat dibandingkan dengan dua dekade sebelumnya. Jika sepanjang tahun 2000-2019 telah terjadi 9.394 kali banjir dan 5.461 kali longsor, maka dalam 20 tahun ke depan, angka ini akan mengalami peningkatan dua sampai dengan tiga kali lipat; dan kedua, krisis air bersih. Jack Westoby, mantan Direktur Departemen Kehutanan FAO yang meninggal tahun 1988, menyebutkan bahwa deforestasi akan mengancam ketersediaan air bersih karena nilai hutan sesunggunya terletak pada air, bukan kayu.

Tak hanya di kawasan hutan, UU Cipta Kerja juga akan mempercepat kerusakan lingkungan di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil karena memperkuat posisi Rencana Zonasi Wilayah Peisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), mencatat bahwa saat ini krisis lingkungan hidup terjadi yang diakibatkan oleh proyek reklamasi pantai di 42 titik di pesisir, pertambangan pesisir dengan total 1985 izin usaha pertambangan, dan perkebunan kepala sawit di kawasan pesisir dan pulau kecil seluas 675,791 hektar.   

Selan itu, terumbu karang di Indonesia berada dalam keterancaman. Dari total luas 1.528.106,29 hektar, hanya 29,60 yang berada dalam kondisi baik. Sisanya berada dalam kondisi tidak baik dan rusak. Begitu pun dengan kondisi mangrove, dari total luas 4.876.071,96 hektar, hanya 23,03 persen yang berada dalam kondisi baik.

Berbagai fakta kerusakan tersebut akan dipercepat oleh UU Cipta Kerja karena semangatnya adalah mendorong perluasan investasi di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dengan cara-cara ekstraktif dan eksploitatif. Dampaknya, pada masa yang akan datang Indonesia akan mengalami krisis pangan, khususnya pangan laut sebagai salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan untuk kesehatan masyarakat. Selain itu, banyak nelayan yang akan kehilangan ruang hidup dan ruang tangkapnya.

Mengapresiasi Sikap Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah salah satu ormas Islam yang secara tegas menolak UU Cipta Kerja sejak masih berbentuk RUU. Bersama dengan berbagai gerakan masyarakat sipil di Indonesia, PP Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM menggelar diskusi ilmiah dalam rangka membangun narasi perlawanan.

Di dalam Kajian Akademis yang dipublikasikan secara resmi, PP Muhammadiyah menilai, karena UU Cipta Kerja telah melakukan Pencabutan pasal-pasal dalam UU Kehutanan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka bukan hanya telah mengubah, tetapi juga mengganti dasar-dasar ilmiah sifat-sifat sumber daya alam hanya demi keuntungan usaha besar semata. (h. 9)

Atas dasar itu, PP Muhammadiyah menegaskan, secara fundamental UU Cipta Kerja bertentangan dengan Jiwa dan Nilai-nilai Dasar Pembukaan UUD Th 1945. Bahkan, tidak mencerminkan kepekaan dan keberpihakan terhadap realitas kesenjangan ekonomi dan politik sebagai dampak dari ketidakadilan sosial. Tidak pula memberikan perlindungan politik dan hukum bagi rakyat yang berdaulat atas kehidupan yang layak, perlindungan HAM, dan kehidupan perekonomian berjiwa kerakyatan. (h. 23)

Penolakan sekaligus perlawanan Muhammadiyah bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil terhadap UU Cipta Kerja penting diapresiasi mengingat UU ini hanya akan mendorong percepatan kerusakan lingkungan yang akan mengakibatkan krisis sosial-ekologis lebih luas.

Inilah aktualisasi teologi al-ma’un sekaligus implementasi al-amru bil ma’ruf wa nahy anil munkar dalam konteks kekinian dan kedisinian yang relevan dengan tantangan hari ini.

Related Article

View More

Comment

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018