#

Jakarta (lingkunganmu.com)— Forum Konsultasi Kolaborasi Umat Berbagai Agama untuk Perlindungan Hutan yang dihadiri oleh utusan organisasi-organisasi yang memiliki program perlindungan hutan antara lain Bishop Gunnar Stalsett, Ketua Region for Peace (RfP), Rev. Kyoichi Sugino, Ketua Inter Religious Council (IRC), Charles  McNeil, UN Environment Programm, Rev. Fletcher Harper, Green Faith, Elna Bastiansen, Rainforest Foundation NorwayCenter for Dialog and Cooperation among Civilization (CDCC), Inter Religious Council (IRC) – Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, Siaga Bumi, Komisi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Peratuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi), Majeling Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Majelis Ulama Indonesia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Asosiasi Wartawan Lingkungan Hidup Indonesia, BIDARA, Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah berlangsung di Hotel Athlete Century Parki Jakarta pada 27 Oktober 2018

Forum Konsultasi ini dipimpin langsung oleh Prof. Din Syamsuddin (CDCC) dan Rev. Kyoichi Sugino, Ketua Inter Religious Council (IRC) berlangsung seharian penuh dan mnarik terutama sekali dalam foru tersebut setiap utusan organisasi mempresentasikan peran dan pengalaman kegiatan yang telah diimmplementasikan di organisasi masing-masing dimulai dari PP Muhammadiyah.

Prof. Syafiq Mughni, dari PP Muhammadiyah melaporkan bahwa “PP Muhammadiyah telah mmiliki Majelis dan lembaga yang secara khusus berfokus pada Lingkungan Hidup, yakni Mejelis Lingkungan Hidup (MLH) dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) ‘Aisyiyah. Secara umum program-program yang dirancang dan diimplementasikan di lingkungan Muhammadiyah itu terbagi menjadi dua jenis program yakni program yang bersifat KONSEPTUAL dan program yang bersifat PRAKSIS”.

Lebih lanjut Syafiq Mughni menandaskan bahwa “Persoalan lingkungan termasuk di dalamnya perlindungan hutan tropis merupakan hak asasi manusia, sehingga pendekatan yang harus dikembangkan dalam penyelesaiannya pun harus berdasar berbagai multi aspek, termasuk pendekatan pendidikan dan keagamaan. Muhammadiyah memandang diperlukannya langkah-langkah terpadu berbasis masyarakat untuk melakukan aksi bersama (interfaith action) antar berbagai komponen masyarakat, terutama komunitas beragama dan kelompok bisnis”.

Sementara itu, Hidayat Tri dari Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah (MLH-PPM) mempresentasikan bahwa Pengalaman MLH dalam upaya ikut aktif dalam perlindungan hutan dikelompokan menjadi 3 hal penting, yakni SOSIALISASI dalam pengertian ini meliputi komunikasi, internalisasi dan implementasi. Sedangkan focus dari sosialisasi ini adalah Pemahaman. Kegiatan yang sudah dilakukan MLH meliputi penerbitan Maklumat terkait kabut asap di Provinsi Kalimantan Selatan  (2018), Diseminasi tentang Pengelolaan Kelembagaan dan Dampak Kebakaran Hutan (2017), Pelatihan Mubaligh/Mubalighot tentang pencegahan kebakaran hutan (2017) dll. Yang kedua adalah EDUKASI yang berfokus pada perubahan sikap dan perilaku dengan kegiatan yang telah dilakukan penyusunan kurikulum tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (2016 hingga sekarang), Pelatihan Kader Lingkungan (2017), Penelitian “Tata Kelola & Dampak Kebakaran Hutan (studi kasus kebakaran hutan di Riau, Jambi dan Bengkulu” (2016), Pengelolaan Hutan Pendidikan di Palangkaraya (UM Palangkaraya), Bengkulu (UM Bengkulu), Palu (UM Palu), Palembang dan Malang (UM Malang) (2018), Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Lingungan Hidup (2016 hingga sekarang), Gerakan Muhammadiyah Menyejukan Bumi melalui Pembangunan Hutan Rakyat Mandiri dengan nama KAWASAN PENYEJUK BUMI di Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Kalsel (Mangrove) dan Kota Sorong (Pusat Biodiversity) (2018). Terakhir ADVOKASI dengan focus membangun komitmen dan kepedulian, wujud kegiatannya meliputi kerjasama/sinergitas dengan stakeholders seperti KLHK, Perguruan Tinggi, Private Sector, dan Society (NGO, Asosiasi).  

Salah satu keputusan dari forum konsultasi ini adalah penanganan masalah kehutanan ini tidak bisa ditangani sendiri-sendiri oleh masing-masing organisasi karena kompleksnya perasalahan lingkungan hidup, sehingga dibutuhkan kolaborasi/kerjasama untuk mengembangkan program-program aksi dengan pola kekhasan identitas masing-masing organisasi. Oleh karenanya, telah dibentuk Presidium Kolaborasi Berbagai Umat Beragama Untuk Perlindungan Hutan dengan Presidium unsur organisasi Siagabumi, Hutan Itu Indonesia dan Belantara dengan masa kerja 28 Oktober 2018 hingga 28 Okt 2019.(mh/ht)

Related Article

View More

Comment