#

Merauke--lingkunganmu.com--Pulau Papua memiliki gambut yang tersebar hampir di 37 kabupaten di Papua dan Papua Barat. Berdasarkan data Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian (BBLSDLP) Kementerian Pertanian, luas gambut di Pulau Papua mencapai 3.681.673 hektar dengan 2.658.184 hektar berada di Provinsi Papua dan 1.023.489 hektar di Provinsi Papua Barat.

Lahan gambut di Provinsi Papua banyak ditemukan di Mappi (479.848 hektar), Membramo Raya (384.496 hektar), Asmat (378.415 hektar), Mimika (268.207 hektar), Sarmi (203.909 hektar), Boven Digoel (179.523 hektar), dan Tolikara (168.233 hektar). Sedangkan lahan gambut di Papua Barat berada di Teluk Bintuni (445.659 hektar), Sorong Selatan (287.905 hektar), Sorong (126.201 hektar), dan Kaimana (107.436 hektar).

Menurut Dudi Mulyadi, Dosen Universitas Muhammadiyah Papua dengan merujuk data posisi jaringan pantau gambut Papua menegaskan bahwa “hingga saat ini 80.000 hektar lahan gambut telah rusak akibat izin-izin usaha perkebunan, pertambangan, dan aktivitas di dalam wilayah hutan yang diterbitkan di dalam kawasan gambut. Dari penelitian jerat Papua Terdapat 155 perusahaan di Provinsi Papua yang telah membuat kaveling di area seluas 25.527.497 hektar atau lebih dari setengah luas daerah”, tandasnya dalam acara “Sosialisasi Tentang Restorasi Gambut di Provinsi Papua”, Rabu (4/11/2020).

Dengan melihat data-data tersebut, upaya-upaya pemulihan dan perlindungan lahan gambut di Papua perlu lebih mendapat perhatian. Upaya-upaya yang dapat dilakukan menurut Dudi Mulyadi, pertama perlunya Diseminasi Informasi terkait Pengelolaan Restorasi Gambut pada Lingkungan Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Pendidikan, dan Lingkungan Masyarakat yang berkesinambungan. Baik secara tatap muka, media luar ruang, media elektronik, ataupun secara virtual. Kedua, Perlunya advokasi kepada para pemangku kebijakan di daerah sehingga melahirkan regulasi (Perda, Pergub, dll) guna Pemberdayaan seluruh Komponen Masyarakat dalam melestarikan Ekosistem Gambut. Dan terakhir perlunya Sinergitas Seluruh Komponen Masyarakat (Stake Holder) dalam program Pengelolaan Gambut Di Provinsi Papua.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Suwignya Utama, MBA, Ketua Pokja Sosialisasi dan Edukasi BRG Republik Indonesia menyatakan bahwa “Situasi masalah kerusakan gambut sangat trade off, kompleks dan penuh ketidakpastian. Untuk itu, perlu pendekatan adaptif yang lentur, trial and error, inovasi tiada henti sampai menemukan system yang ajeg. Secara rinci pendekatan ini dibagi menjadi dua, yakni pendekatan quick response (untuk mengadaptasi kebutuhan penyesuaian akibat situasi komplek dan tidak pasti) dan pendekatan sistematis-komprehensif (sistem pemulihan lebih ajeg, menyeluruh dan sistematis yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan/pengelolaan sektor terkait dan pemangku di lahan gambut)”.

Lebih lanjut, Suwognya menjelaskan upaya-upaya nyata yang telah dilakukan BRG hingga saat ini antara lain dengan Pembasahan Kembali Gambut (sekat kanal, penimbunan kanal, sumur bor, cekungan cadangan air), Penanaman Kembali (persemaian, pembibitan, penanaman, suksesi alam) dan Revitalisasi Mata Pencaharian Masyarakat (land based budidaya –hortikultura dan peternakan--, water based –perikanan--, environmental services based ekonomi).

Sementara itu, Ustadz Subhan Hafid Massa, Lc menyatakan bahwa “Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya). Sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun ekplisit tentang pengelolaan lingkungan ini, antara lain Melestarikan Lingkungan Hidup Merupakan Manifestasi Keimanan,  Merusak Lingkungan adalah Sifat Orang Munafik dan Pelaku Kejahatan, Alam semesta merupakan anugerah Allah untuk manusia, Manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup, dan Kerusakan yang terjadi di muka bumi oleh karena ulah tangan manusia”.

Dalam akhir paparannya Ustadz Subhan menegaskan bahwa “tentunya, masih banyak ayat dan hadits lain yang kesemuanya memuat pesan akan pentingnya kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (waratsatu al-anbiya) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW, ulama terpanggil bersama-sama zuama dan cendekiawan muslim untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar kebajikan dalam membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur)”.

Dalam perspektif Islam, perilaku yang membuat kerusakan lingkungan itu adalah perilaku yang membawa dosa. Perbuatan dosa adalah perbuatan yang akan memperoleh siksa. Simboliknya adalah agar manusia membunuh naluri-naluri yang jahat, rakus, dan isrof, di dalam kehidupan yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak.

Paradoks perilaku seperti itu banyak terjadi sekarang ini. Atas nama membangun, tetapi sebenarnya merusak. Membangun hutan, tetapi merusak hutan. Memanfaatkan laut, tetapi merusak laut. Memulihkan lahan gambut tetapi malah membakar, Dan segala hal yang paradoks itu dilakukan oleh kekuatan yang tidak bisa dicegah. Untuk itu, perlu dibangun kesadaran kolektif, dalam kontek bangsa bahkan dunia. Bagaimana menyelamatkan lingkungan, membangun lingkungan, menggali sumber alam, tetapi jangan sampai merusaknya (ddp).

Related Article

View More

Comment

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018