#

Bantul—lingkungan.com—PC IMM AR FAKHRUDIN menggelar Dialog Ekologi dengan mengambil tema “Degradasi Ekologi: Menyelamatkan Indonesia dari Bencana Ekologi” di Kampus UM Yogyakarta pada Sabtu (29 Februari 2020).

Kondisi degradasi lingkungan yang saat ini sudah semakin menuju pada krisis lingkungan (krisis ekologi) dapat disimak dari ilustrasi kondisi saat ini, antara lain tutupan lahan oleh vegetasi semakin sempit (tinggal sekitar 37 %), produksi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas manusia semakin tinggi (sekitar 4 Ton/kapita/tahun; Kompas, 2010), produksi sampah sisa aktivitas manusia, terutama sampah plastik semakin besar volumenya, mencapai 64 Juta ton/tahun (KLHK, 2019), populasi flora dan fauna semakin menurun, bahkan ada yang punah, belum lagi degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. Indikator dampaknya juga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan saat ini, yaitu intensitas bencana yang semakin tinggi. Banjir, badai, topan dan longsor mendominasi jenis bencana yang terjadi, data tahun 2025, 2026, dan 2017 menyebutkan berturut-turut sebanyak 1.732, 2342, dan 2.372 kejadian (BNPB, 2018). Kondisi ini dapat menjadi lebih parah, apabila manusia semakin tidak peduli atau tidak paham terhadap lingkungan.

Dr. Ir. Gatot Supangkat, Kepala LP3M UM Yogyakarta menegaskan bahwa “lingkungan merupakan aspek yang kurang diperhatikan atau dipedulikan, karena kurang dipahami peran dan fungsinya secara benar dalam kehidupan, utamanya manusia. Lingkungan baru dilirik manakala terjadi bencana dalam kehidupan manusia, apalagi menimbulkan korban jiwa”.

Lebih lanjut Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah ini mengatakan “bencana yang semakin hari semakin meningkat menunjukkan bahwa manusia masih belum peduli terhadap lingkungan. Setelah semuanya terjadi, yang ada saling menyalahkan satu dengan lainnya, sehingga lupa mencari solusi untuk meminimalisasi terjadinya bencana. Pembenaran atau pemakluman atas semua yang terjadi, yakni Pembangunan. Salahkah hal itu? Sebenarnya, tidak salah, hanya praktiknya melupakan atau jauh dari Kaidah Pembangunan Berkelanjutan”, tandasnya. 

Paradigma pembangunan berkelanjutan meliputi tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial (lingkungan non fisik), dan lingkungan (fisik). Ketiga aspek merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam segala bidang pembangunan agar berkesinambungan atau berkelanjutan. Sesuai paradigmanya, seharusnya pertumbuhan ekonomi terjadi, diikuti dengan pertumbuhan sosial, dan lingkungan yang lestari. Faktanya tidak demikian, seringkali ditemui tidak sinkron antar ketiga aspek tersebut, terutama terkait pelestarian lingkungan fisik. Padahal, kalau disadari bahwa salah satu faktor produksi yakni sumberdaya lingkungan, ketika lingkungan rusak maka sudah pasti akan menimbulkan risiko pertumbuhan eknonomi menjadi terhambat. Oleh karena itu, setiap pemanfaatan sumberdaya lingkungan dalam pembangunan, maka harus disertai juga dengan upaya konservasinya (conserving while using). Ini memang tidak mudah, tetapi harus diupayakan agar masa depan kehidupan anak cucu kita aman dan tentram.

Ulah siapa dan siapa yang bertanggung-jawab terkait dengan krisis ekologi sebagaimana disebut di atas? Menurut Gatot yang juga Dosen Faperta UM Yogyakarta ini menjawab bahwa “jawabannya, semua manusia-siapa saja yang berpandangan salah terhadap lingkungan, maksudnya berpandangan dikotomis (memisahkan manusia dengan lingkungan). Lingkungan hanya dipandang sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, sehingga perilakunya sama sekali jauh dari upaya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Muhammadiyah dengan landasan gerakannya Amar Makruf Nahi Munkar, yang dioperasionalisasikan dengan pedoman tawwa shaubil haq wa tawwa shaubis sabr, berikhtiar menyadarkan kepada semua pihak yang potensial berperilaku merusak lingkungan. Yaitu, pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah (instrumen kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan)”.

Sebagao catatan akhir, Gatot Supangkat menegaskan bahwa “RUU CiLaKa/CipTaKer/CiKesRa (Cipta Kesejahteraan Rakyat) atau sebutan apa lagi, atau yang lebih dikenal dengan RUU Omni Bus Law, yang telah diserahkan ke DPR bulan Januari 2020 untuk dibahas dan disahkan. Bagi Pemerintah (pengusul), RUU ini akan mampu mengakselerasi investasi di Indonesia, tetapi dari kaca/perspektif lingkungan tidak berpihak. Sebagai contoh dihilangkannya persyaratan AMDAL bagi perusahaan yang akan beroperasi. Ini baru salah satu aspek, yang banyak dibahas para pakar lingkungan. Belum lagi, lingkungan sosial yang mungkin juga mengalami degradasi dengan penerapan UU Omni Bus Law, nantinya. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma Pembangunan Berkelanjutan maka RUU Omni Bus Law sebaiknya tidak dibahas, apalagi disahkan selama tidak berpihak kepada perlindungan dan pelestarian lingkungan”.

Dialog Ekologi ini dihadiri oleh 250 orang peserta perwakilan IMM se-DIY, Mahasiswa  UM Yogyakarta, Mahasiswa UNISA, Mahasiswa UGM, Mahasiswa UIN Suka, Social Movement Institute, Kader Hijau Muhammadiyah, FNKSDA, PKU, LBH dan lain-lain (ddp).

Related Article

View More

Comment

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018