#

Yogyakarta-lingkunganmu.com—Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah kedatangan tamu dari aktivis Indonesia for Global Justice (IGJ) pada Sabtu (24 Juli 2021) walau melalui zoom meeting. Hadir dalam kesempatan ini Rachmi Hertanti, Olisias Gultom, Muslim Silaen, Rahmat Maulana Siddik,  Agung Prakoso, Parid Ridwanuddin, Roy Silalahi, Dwi Sujarwo, Sofi Nur Iklima, Adi Wibowo, Zaki dari IGJ dan Gatot Supangkat, M Nurcholis, Hidayat Tri, Yeni Widowaty, Ane Permatasari, Ikhwanuddin, M Rifandi, Aziz Ansharie dan Mutia Hussein dari MLH PP Muhammadiyah)

Pertemuan yang berlangsung santai tapi serius ini bertujuan untuk membangun silaturahmi dan konsolidasi antara IGJ sebagai organisasi masyarakat sipil dan Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam dan lembaga yang memiliki otoritas keagamaan, mendapatkan gambaran perspektif Sustainable Trade untuk mewujudkan keadilan sosial ekologis dalam supply chain perdagangan global, terutama dilihat dari perspektif Muhammadiyah sebagai sebagai organisasi massa Islam dan lembaga yang memiliki otoritas keagamaan, membangun perspektif kritis terhadap pembangunan nasional yang didorong oleh pemerintah Indonesia, terutama yang berdampak pada krisis sosial ekologis, membangun perspekti kritis bersama terhadap praktik perdagangan global yang merugikan negara-negara selatan, khususnya merugikan masyarakatnya, dan membangun silaturahmi serta kemitraan strategis jangka panjang dalam merespon isu-isu keumaatan, kebangsaan, dan dunia global.

Menurut Rachmi Hertanti, Direktur IGJ menegaskan bahwa “konsep sustainable trade berakar pada konsep keberlanjutan pembangunan (sustainable development) sebagaimana yang tercantum pada United Nation Sustainable Development Goals (SDGs) yang diresmikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada September 2015. Secara umum, gagasan keberlanjutan dalam SDGs mengintegrasikan keseimbangan tiga dimensi penting pembangunan, yaitu: dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Secara sederhana, ketiga dimensi itu sering dirumuskan dengan tagline people, planet, and profit. Dalam kerangka itulah, maka IGJ bersilaturrahmi ke MLH hari ini”.

Lebih lanjut, Rachmi menyatakan bahwa “di dalam konstitusi Republik Indonesia atau UUD 1945 konsep sustainable trade dapat dibaca dalam pasal 33 ayat 1 sampai dengan 4, yang dirumuskan dengan konsep demokrasi ekonomi. Secara genealogis, jika merunut akar pemikirannya, konstitusi Republik Indonesia berpijak pada sejumlah hal berikut: Pertama, nilai-nilai keagamaan, khususnya tauhid yang tidak membedakan manusia atau mengistimewakan satu kelompok manusia di atas kelompok manusia yang lainnya. Dengan demikian, semua manusia sama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada dominasi, serta eksploitasi antara satu terhadap yang lainnya”, uajarnya.

“Ide tentang keberlanjutan (sustainability) tidak bisa dipisahkan dengan ide mengenai keadilan (justice). Jika dipisahkan, maka yang terjadi sustainable bertransformasi menjadi imperialisme atau sustainable colonialism dan sustainable capitalism. Dengan demikian, green trade itu pada dasarnya ketika yang berdagang adalah masyarakat, produk itu dikelola oleh masyarakat, dikontrol oleh masyarakat, kemudian proses dan sebagainya itu dilakukan secara terbuka, ada pertemuan antara consumers dan consumers. Maka sebetulnya apa yang dilakukan sejak dulu perdagangan itu bukan hal yang menghancurkan, merusak atau bahkan mematikan. Di dalam catatan sejarah, perdagangan dulu betul-betul indah, membuat negara saling mengenal dan produk masing-maisng bisa dialirkan”.

Gatot Supangkat, Sekretaris MLH PP Muhammadiyah, dalam kesempatan ini merasakan bahagia sekaligus terima kasih atas kunjungan silaturrahmi IGJ ini. “Muhammadiyah melalui MLH telah lama berkesimpulan bahwa untuk penyelamatan lingkungan tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan berbagai pihak”.

“Fenomena kerusakan alam  merupakan fenomena umum yang ada di seluruh dunia umumnya dan di Indonesia khususnya. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan tersebut adalah perilaku manusia dalam memperlakukan alam. Perilaku manusia, antara lain, dipengaruhi oleh pandangan keagamaannya. Pandangan keagamaan, antara lain, dipengaruhi oleh pandangan teologinya. Itulah mengapa Muhammadiyahberkonsentrasi penuh pada Pendidikan Lingkungan/Dakwah bil hal”, tandas Kepala LPM UM Yogyakarta.

Lebih lanjut, Gatot menjelaskan bahwa “UUD RI 1945 sudah berusaha menjaga kelestarian alam dengan bijak (Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 Ayat (4). Akan tetapi dalam pratiknya penerjemahan pasal-pasal tersebut dalam UU seringkali terlihat berpihak pada pemilik modal, tidak berdasarkan perwujudan atas inti konstitusi hijau yang mengedepankan Hak Asasi dan Kesetaraan. Oleh karena itu, tinjauan demokrasi hijau penting dikembalikan pada UU Negara Republik Indonesia yang selama ini belum tegas mengatur kepemilikan alam. Meskipun ideologi hijau sudah mengakar pada dasar falsafah negara yaitu Pancasila tetapi perlu diturunkan lagi dalam produk-produk hukum dengan menegakkan etika hijau”.

Sementara itu, M Nurcholis, Wakil Ketua MLH PP Muhammadiyah juga melihat sisi lain dari kebijakan “banyaknya tumpang tindih izin yang sama-sama legal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa etika yang berada di atas kebenaran ilmu pengetahuan telah merosot tajam. Alhasil pengelolaan sumber daya alam hampir selalu melahirkan konflik, memperbesar kesenjangan serta merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya tidak cukup dengan himbauan-himbauan saja tetapi sudah saatnya melalui gerakan-gerakan sosial”.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting dari silaturrami ini adalah perlunya koordinasi dan konsolidasi gerakan untuk mengembalikan agenda pembangunan ekonomi pada Konstitusi, khususnya agenda pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada mandat Konstitusi --- menguatkan kembali pemahaman publik soal pentingnya kembali pada Konstitusi. Kedua, perlunya advokasi bersama untuk mengkritisi strategi diplomasi ekonomi Indonesia, dalam hal ini agenda yang mendorong pemassifan liberalisasi pasar tanpa adanya perlindungan untuk rakyat. Dan ketiga, perlunya membangun counter narative terhadap agenda pembangunan ekonomi hijau yang tetap berbasis pada model ekonomi yang monopoli, eksploitatif, dan ekstraktif dengan mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan kolektif masyarakat Indonesia.

Manusia merupakan makhluk ekologis yang memiliki Etika dengan Alam, sehingga harus diperkuat dengan 3 (tiga) pemahaman, yakni dengan deorientasi terhadap pandangan hidup terhadap alam dengan spirit penggalian dan implementasi nilai-nilai ajaran agama, penguatan orientasi dan reformulasi green policy (regulative) dan peningkatan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi hijau dalam pelestarian lingkungan (ddp).

Related Article

View More

Comment

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018