#

Yogyakarta—lingkunganmu.com--Sebagai mitra Pemerintah, Muhammadiyah melalui Majelis Lingkungan Hidup (MLH) selalu berupaya untuk menjadi mediator dalam melakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi dalam permasalahan lingkungan yang timbul di masyarakat, termasuk di dalamnya restorasi ekosistem gambut yang berkelanjutan.

Kerja bareng antara MLH PP Muhammadiyah, MLH PWM & Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di 7 Provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua) beserta jajaran MLH PDM dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia telah berlangsung dengan baik awal bulan September 2020 melalui daring.

Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan Sosialisasi Tematik dengan peserta Mahasiswa, Dosen dan karyawan PTM (akhir bulan September 2020), Pelatihan Mubaligh Peduli Gambut (awal Oktober 2020), TOT dan Workshop Sekolah Lapang Restorasi Gambut (akhir Oktober 2020) semuanya dilakukan di 7 Provinsi.

M. Nurcholis, Wakil Ketua MLH PP Muhammadiyah menegaskan bahwa “Indonesia mempunyai Gambut Tropika Basah yang merupakan Ciptaan Allah yang berada di darat dengan lingkungan berair sebagai hasil peninggalan masa purba. Perkembangan tanah di wilayah tropika yang tergenang dengan bahan induk organik menghasilkan tanah-tanah gambut”.

Lebih lanjut, Dosen UPN Yogyakarta ini menguraikan “sekitar 2,67 Hektar lahan gambut di Indonesia merupakan lahan terdegradasi yang ditumbuhi semak belukar atau lahan terbuka dan lahan bekas tambang. Lahan tersebut selain tidak produktif juga merupakan sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Untuk itu, perlu direhabilitasi menjadi lahan yang bernilai ekonomi tanpa meningkatkan masalah lingkungan terutama emisi GRK. Sehingga alternatif pemanfaatan lahan gambut terdegradasi adalah restorasi menjadi hutan, dibiarkan pulih (recover) secara alami atau dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan tujuan ekonomi lainnya sesuai dengan potensi da karakteristiknya”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa emisi GRK yang dihasilkan lahan gambut yang ditanami komoditas pertanian tidak berbeda dengan emisi dari lahan gamut terdegradasi. Oleh karena itu, pengembangan pertanian pada lahan gambut seharusnya difokuskan pada lahan gambut terdegradasi sehingga hutan gambut dapat dikonservasi.

Sebagai organisasi gerakan, Muhammadiyah perlu melakukan gerakan secara masif mulai Pimpinan Pusat sampai Pimpinan Ranting beserta Ortom dan AUM untuk mengelola lahan gambut secara benar dan bijak.

Riset multidisipliner tentang karakteristik alami lahan gambut dan perubahan yang terjadi saat gambut dimanfaatkan untuk habitat, bangunan fisik dan untuk kegiatan produksi biomas perlu dilakukan di setiap PTM terutama di 7 Provinsi tersebut di atas.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Rudy Priyanto, Kepala Pokja Wilayah Kalimantan & Papua BRG menekankan bahwa “Pertama, Restorasi gambut tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus dilaksanakan secara holistik berdasarkan satu kesatuan hidrologi gambut (KHG). Kedua, Restorasi gambut harus melaibatkan para pihak (pemerintah pusat/daerah, pemegang konsesi, Ormas, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat. Ketiga, Restorasi gambut tidak dapat dilakukan secara instan, akan tetapi memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Keempat, lahan gambut yang masih utuh (intact) agar tetap dijaga, dipertahankan, dilindungi, dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dengan kaidah restorasi. Sedangkan lahan gambut yang rusak direstorasi dengan pembasahan kembali untuk mempertahankan kelembaban gambut”.

Suwignya Utama, Kepala Pokja Edukasi dan Sosialisasi BRG dalam kesempatan tersebut menguraikan tentang Kebijakan Restorasi Gambut dan Desa Peduli Gambut (DPG) dan sangat berharap rencana kerja BRG dengan MLH PP Muhammadiyah ini dapat terealisir dengan baik dan tepat sasaran yang meliputi; Sosialisasi Restorasi Gambut, Pelatihan Mubaligh Peduli Gambut, Workshop Peningkatan Kapasitas Pendamping Jaringan Tani Muhammadiyah, Sekolah Lapang Petani Gambut, Publikasi Pesan Restorasi Gambut dalam Channel Muhammadiyah.

Kegiatan di dalam DPG antara lain adalah pemulihan dan pemanfaatan ekosistem dilakukan dalam satuan kawasan perdesaan, sesuai dengan tingkat kerentanan dan potensi ekonomi ramah gambut, masyarakat dan pemerintah desa merupakan pelaku utama dalam menata pemulihan dan pemanfaatan ekosistem gambut secara efektif dan efisien, aksi kolektif dalam kebijakan, program, kegiatan tapak K/L, Pemda, para pihak lain menjadi faktor pendorong, penguatan kelembagaan lokal, tradisional dan hybrid tertuang dalam kemampuan self-regulation yang bertanggung jawab dan village governance yang baik, produktivitas ekonomi desa dan rumah tangga perlu berlanjut dengan ragam pilihan alternative sumber ekonomi yang tidak merusak ekosistem gambut, dan riset aksi, inter dan transdisiplin diperlukan menjawab tantangan sosialekonomi-kebudayaan hukum-lingkungan (ddp).

Related Article

View More

Comment

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018