#

Yogyakarta –lingknnganmu.com—Rapat Koordinasi Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat telah berlangsng di Gedung PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro 23 (22/2/2019).  Rakor ini sebagai tindaklanjut Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak beberapa waktu lalu.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG ibu Darwahyuniati, SH, MH. Menguraikan bahwa “perlengkapan sensor deteksi itu milik masyarakan, hanya saja banyak masyarakat yang merusaknya sehingga beberapa alat dimaksud tidak berfungsi dengan baik.

Lebih lanjut Yuni menegaskan “tempat pemasangan alat sensor deteksi  bencana masih kurang sehingga banyak titik-titik yang belum dipasang alat sensor deteksi bencana. Pendidikan kepada masyarakat, dari anak-anak sampai orang dewasa dalam menangani bencana senantiasa diselenggarakan BMKG bahkan Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Nelayan merupakan Program Unggulan dari BMKG”, ungkap Yuni.

Dr. Yeni Widowati, S.H., M. Hum., dari MLH PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa “Proram Unggulan MLH PP Muhammadiyah yang sudah berjalan seperti pembuatan modul shadaqah sampah, menggerakan setiap pimpinan wilayah Muhammadiyah dalam aksi bersih lingkungan terutama di sungai, sekolah, kampus, masjid dan lingkungan sekitarnya. MLH telah mengembangkan Sekolah Tangguh Bencana & Lingkungan, Sekolah Sungai Muhammadiyah, Sekolah Sedekah Sampah, Gerakan Penyejuk Bumi, Gerakan Green School, Gerakan Eco Masjid, Gerakan Eco Pesantren dan lain-lain”, ujar dosen UM Yogyakarta ini.

Dr. Eko Priyo Purnomo, SIP, M.Si, Mres., Divisi Litbang MLH PP Muhammadiyah menegaskan bahwa “muhammadiyah sendiri sudah memiliki 170 PTM yang tersebar di Indonesia, di mana di setiap wilayah tidak hanya satu PTM,  seperti di Yogyakarta sendiri ada tiga PTM. Sehingga BMKG dan Muhammadiyah bisa bekerja sama dalam melakukan pendidikan kebencanaan agar masyarakat bisa siap dalam menangani bencana melalui kegiatan-kegiatan seperti KKN tematik Lingkungan, pemasangan alat-alat pendeteksi bencana, Pendidikan dan pelatihan tentang penanganan kebencanan ataupun pemasangan alat-alat stasiun meterorologi di setiap Perguruan Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia”, ungkap dari Eko.

Beberapa kesepakatan telah diputuskan dalam Rapat Koordinasi ini, antara lain Pendidikan Kebencanaan untuk masyarakat dengan memasukkan materi tersebut dalam kurikulum mulai dari TK sampai PTM, pemanfaat data riset/penelitian untuk pengembangan BMKG, pemasangan alat deteksi bencana di lingkungan muhammadiyah seperti di AUM atau PTM, pelatihan mitigasi bencana yang di aplikasikan dalam lingkungan muhammadiyah dan penyebarluasan informasi penanganan kebencanaan melalui media yang berkembang di muhammadiyah seperti  radio, TVMu maupun media online lainnya yang di miliki muhammadiyah.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Muhjidin Mawardi, M. Eng. Ketua MLH PP Muhammadiyah sangat menyambut baik hasil-hasil Rapat Koordinasi ini, agar bencana di Indonesia bisa diminimalkan terutama korban bencana”.

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D., Kepala BMKG menegaskan bahwa “BMKG membutuhkan kerjasama dengan semua tingkatan untuk menyiapkan masyarakat yang siap apabila terjadi bencana. Terjadinya bencana di Palu banyak tersebar isu Hoax yang menyatakan bahwa BMKG mencabut pemberitahuan Tsunami, padahal yang terjadi bancana itu datang terlalu cepat di mana alat deteksi Tsunami seperti yang ada di Jepang itu membutuhkan waktu 3 menit, di indonesia itu sendiri alat seperti itu juga sudah ada, hanya saja bencana itu datang hanya 2 menit sehingga pemberitahuan Tsunami itu belum bisa di lakukan karena sensor deteksi Tsunami belum memberikan sinyal informasi. Sedangkan pada bencana di Selat Sunda itu bukan dari gempa melainkan dari eropsi gunung sehingga BMKG juga tidak memiliki data mengenai Eropsi Anak Krakatau datanya ada di Pusat Vulkanologi”, tegas mantan Rektor UGM.

BMKG sendiri sudah mengetahui pusat atau daerah berpotensi bencana hanya saja BMKG sendiri belum mengetahui kapan bencana itu akan terjadi, yang bisa BMKG lakukan saat ini adalah menyiapkan masyarakat agar siap bencana sehingga apabila bencana itu datang masyarakat tau ini akan terjadi bencana apa dan harus bagaimana. Kesiapan masyarakat ini perlu ditekankan ke masyarakat luas sehingga apabila terjadi bencana masyarakat siap dan mampu mengatasi bencana ini, paling tidak dapat mengurangi korban (ddp).

Related Article

View More

Comment

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018