#

Surakarta—lingkunganmu.com—IMM Pimpinan Cabang Surakarta menggelar Schola Nationalibus Politica (Schonapol) di Kampus Double Degree UMS pada 7-9 Desember 2019. Dalam kesempatan ini Sekretaris MLH PP Muhammadiyah menjadi salah satu narasumber dengan tema Muhammadiyah Dalam konflik Agraria.

Kedatangan Islam pada awalnya merupakan sebuah revolusi terhadap tatanan kehidupan masyarakat Arab yang dilanda kejahiliyahan. Kondisi jahiliyah itu sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al-Balad, menunjukkan suatu fenomena ketidakadilan. Ketidakadilan antar si miskin dan si kaya, ketidakadilan antara penguasa dan rakyat jelata, ketidakadilan antara bangsawan dan budak beliannya. Pun juga ketidakadilan berupa ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria yang dipicu oleh persengketaan seputar hewan ternak, padang rumput maupun mata air.

Kondisi tersebut terus berlanjut sampai akhirnya Nabi Muhammad saw diutus dengan membawa ajaran Islam untuk menyelamatkan, membela, dan menghidupkan keadilan dalam bentuk yang paling konkrit. Islam datang sebagai agama yang membebaskan manusia dari kondisi ketidakadilan. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan menentang kezaliman, di antaranya Surah Al-A’raf ayat 29. Keadilan yang diajarkan oleh Islam dalam hal menata penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber air adalah bahwa Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, namun menolak monopoli. Hal itu dapat dilihat pada fiqih Islam, dimana tanah dapat dimiliki oleh pribadi, di samping tanah-tanah yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

Islam dengan ajaran keadilannya itulah yang akan menjadi solusi bagi persoalan penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber air umat manusia termasuk di Indonesia. Sebab Indonesia mengalami ketimpangan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria sebagaimana sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali yaitu pada tahun 1963, dengan rasio gini penguasaan tanah pada tahun itu adalah 0,55 (sekitar 12,9 juta hektar lahan pertanian dikuasai oleh 12,2 juta rumah tangga petani). Untuk data terbaru dari BPS (2014) menunjukkan bahwa indeks gini ketimpangan untuk pemilikan tanah mencapai 0,68 persen. Joyo Winoto pernah mengungkapkan, ada 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 56 persen aset di tanah air, dan sebagian besar aset itu berupa tanah dan perkebunan.2 Selanjutnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat, selama satu dekade kepemimpinan SBY, ada 977.103 kepala keluarga (KK) petani di Indonesia yang terancam kehilangan akses terhadap tanah/lahan akibat konflik agraria.

Islam dalam memandang agraria merupakan suatu hal yang subtansial apalagi berkaitan dengan keadilan dalam agraria hal ini sesuai dengan HR Muslim yang berbunyi “Barangsiapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat”. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kembali membangkitkan ruh agama itu melalui kilas balik sejarah perjuangan dalam menata penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, para sahabat serta ulama sesudahnya, dan kemudian menjadi teladan bagi perjuangan umat Islam di Indonesia dalam penataan sumber daya agraria sejak masa penjajahan hingga masa sekarang. Ruh itulah nanti yang kemudian kiranya dapat menginspirasi cara mewujudkan keadilan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria.

Dr. Ir. Gatot Supangkat, MP., menegaskan bahwa “Agraria harus dipahami sebagai sebuah sistem yang dinamis, atau dapat juga disebut sebagai Ekosistem. Agraria merupakan sebuah sistem ekologi yang terdiri atas tiga komponen yaitu abiotik,biotik, dan kultur (budaya), yang saling berhubungan satu dengan lainnya secara utuh.

Lebih lanjut Doktor bidang lingkungan ini menegaskan bahwa “sering kali agraria dipahami yang salah sehingga agraria hanya dianggap sebuah benda mati, yang dikenal dengan Tanah. Akibatnya, agraria menjadi komoditas atau barang yang dapat diperjual-belikan. Nilai ekonomi yang dikedepankan seperti inilah yang kemudian menjadi sumber konflik. Untuk itu, penting kiranya bahwa agraria harus dipahami secara benar sebagai suatu sistem ekologi yang dinamis, sehingga permasalahan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik yang kemungkinan timbul dapat diminimalisasi”, tandas Kepala LP3M UMY ini.

Muhammadiyah sebagai organisasi masa keagamaan melalui Gerakan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dapat berperan untuk melakukan mediasi dan advokasi terhadap permasalahan agraria yang timbul di masyarakat. Dalam hal melakukan perannya, Muhammadiyah mengedepankan prinsip Saling Mengingatkan “tawwa shaubil haq wa tawwa shaubis shabr” kepada siapa pun, baik masyarakat maupun pemerintah dan juga swasta. Hingga saat ini, Muhammadiyah selalu melakukan kajian-kajian terhadap produk-produkk hukum yang kurang berpihak, atau bahkan tidak berpihak pada rakyat, yang dikenal dengan JIHAD KONSTITUSI. Beberapa produk hukum yang berupa undang undang telah dikaji dan kemudian bersama komponen masyarakat yang melakukan Judicial Review. Salah satu hasilnya, yakni Pembatalan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, karena tidak berpihak rakyat dan bertentangan dengan UUD 1945. Terkait dengan konflik agraria yang berkembang di masyarakat, maka Muhammadiyah juga melakukannya. Salah satunya kasus agraria di Karawang, yang akhirnya masyarakat mendapatkan hak atas tanahnya dengan terbitnya sertifikat kepemilikan tanah.

Muhammadiyah sebagai mitra Pemerintah selalu berupaya untuk menjadi mediator dan melakukan advokasi dalam permasalahan yang timbul di masyarakat, terutama terkait dengan konflik agrarian (ddp).

Related Article

View More

Comment

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018