#Artikel

#

AGRARIA SEBUAH EKOSISTEM DAN PERAN MUHAMMADIYAH

Oleh

Gatot Supangkat

Sekretaris MLH Pimpinan Pusat Muhammadiyah

 

Seringkali semua hal yang berkaitan dengan tanah selalu dikenal dengan AGRARIA, sehingga cenderung menimbulkan menimbulkan permasalahan, bahkan konflik yang tidak berkesudahan. Permasalahan yang timbul akibat pemahaman yang kurang tepat tersebut dapat dikategorikan ringan hingga berat, baik pada aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. “TANAH” dalam masyarakat begitu melekat dengan kehidupannya, baik secara emosional maupun fungsional, hingga dalam kehidupan masyarakat Jawa dikenal dengan sedumuk bathuk senyari bumi di gowo mati’ (Walau hanya sebatas dahi dan hanya selebar jari, taruhannya nyawa sampai mati). Apa pun terkait urusan tanah, maka terkait pula kehormatan sehingga harus dibela sampai mati. Inilah yang selalu menimbulkan permasalahan atau konflik.

Pengertian terhadap kata AGRARIA yang kurang tepat sebagaimana disebut di atas harus diluruskan dan dikembalikan pada pemahaman yang benar, agar tidak memungkinkan persepsi yang beraneka-ragam. Persepsi yang beraneka-ragam itulah yang menyebabkan pemanfaatan utamanya menjadi kurang tepat, sehingga menimbulkan permasalahan sosial atau konflik yang berkepanjangan, bahkan mengakibatkan trauma. Sesuai KKBI, AGRARIA berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, kemudian diartikan secara umum, urusan pertanahan (ini arti yang bukan sebenarnya). Oleh karena itu, apa pun tanah dan/lahanya harus diutamakan pemanfaatannya untuk kegiatan pertanian. Peruntukan pertanian terkait dengan pemenuhan hajat hidup manusia atau orang banyak, dengan demikian mungkin akan lebih dipahami sehingga timbulnya konflik dapat dihindari.     

Agraria harus dipahami sebagai sebuah sistem yang dinamis, atau dapat juga disebut sebagai Ekosistem. Agraria merupakan sebuah sistem ekologi yang terdiri atas tiga komponen yaitu abiotik,biotik, dan kultur (budaya), yang saling berhubungan satu dengan lainnya secara utuh. Kesalahan pemahaman sebagaimana telah disebut di atas, sehingga agraria hanya dianggap sebuah benda mati, yang dikenal dengan Tanah. Akibatnya, agraria menjadi komoditas atau barang yang dapat diperjual-belikan. Nilai ekonomi yang dikedepankan seperti inilah yang kemudian menjadi sumber konflik. Untuk itu, penting kiranya bahwa agraria harus dipahami secara benar sebagai suatu sistem ekologi yang dinamis, sehingga permasalahan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik yang kemungkinan timbul dapat diminimalisasi. Demikian pula, agraria dipahami sebagai bagian dari sumberdaya alam, maka pengelolaannya perlu memperhatikan tiga asas pemanfaatan, sebagaimana kesepakatan para Ahli Fikih, yaitu:

  • Kepentingan masyarakat luas dan bangsa harus didahulukan daripada kepentingan pribadi maupun golongan;
  • Menghindari atau menghilangkan penderitaan harus didahulukan daripada memperoleh keuntungan;
  • Kehilangan/kerugian yang lebih besar tidak dapat digunakan untuk menghilangkan kerugian  yang lebih kecil dan manfaat yang lebih besar untuk rakyat harus didahulukan daripada manfaat yang lebih kecil (Buku Teologi Lingkungan, MLH PPM).

Pengabaian terhadap pemahaman yang benar terhadap kata agraria dan tiga asas  pemanfaatan di atas, maka kemungkinan besar konflik agraria akan muncul. Untuk itu diperlukan mediasi dan juga advokasi dalam permasalahan yang terkait dengan konflik agraria, terutama yang dialami oleh kaum lemah (rakyat) aksesibilitas baik hukum maupun materi. Di sinilah Muhammadiyah diharapkan perannya.

Muhammadiyah sebagai organisasi masa keagamaan melalui Gerakan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dapat berperan untuk melakukan mediasi dan advokasi terhadap permasalahan agraria yang timbul di masyarakat. Dalam hal melakukan perannya, Muhammadiyah mengedepankan prinsip Saling Mengingatkan “tawwa shaubil haq wa tawwa shaubis shabr” kepada siapa pun, baik masyarakat maupun pemerintah dan juga swasta. Hingga saat ini, Muhammadiyah selalu melakukan kajian-kajian terhadap produk-produkk hukum yang kurang berpihak, atau bahkan tidak berpihak pada rakyat, yang dikenal dengan JIHAD KONSTITUSI. Beberapa produk hukum yang berupa undang undang telah dikaji dan kemudian bersama komponen masyarakat yang melakukan Judicial Review. Salah satu hasilnya, yakni Pembatalan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, karena tidak berpihak rakyat dan bertentangan dengan UUD 1945. Terkait dengan konflik agraria yang berkembang di masyarakat, maka Muhammadiyah juga melakukannya. Salah satunya kasus agraria di Karawang, yang akhirnya masyarakat mendapatkan hak atas tanahnya dengan terbitnya sertifikat kepemilikan tanah.

Muhammadiyah sebagai mitra Pemerintah selalu berupaya untuk menjadi mediator dan melakukan advokasi dalam permasalahan yang timbul di masyarakat, terutama terkait dengan konflik agraria. Namun demikian, apa pun upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai Kesepahaman Bersama sesuai Hak-nya. Untuk mendukung dan mengantispasi timbulnya konflik agraria ke depan, maka diusulkan beberapa hal konseptual, yaitu:

  1. Pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang meliputi tiga aspek, yakni Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan;
  2. Keberhasilan pembangunan bidang ekonomi harus berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ramah lingkungan dan sebaliknya sehingga keterpaduan ketiganya harus diutamakan pencapaiannya;
  3. Manfaat dan madharat bagi rakyat harus menjadi pertimbangan utama;
  4. Model pendekatan partispatif harus dikedepankan;
  5. Terbuka kritik konstruktif dan evaluatif.

Secara spesifik dan implementatif serta Berkeadilan diusulkan pula, sebagai berikut:

  1. Pemanfatan lahan diutamakan sesuai pengertian dasar agraria, yakni untuk Lahan Pertanian;
  2. Konversi semaksimal mungkin untuk kepentingan umum dan harus dikompensasi secara sepadan melalui Tukar Guling atau Saham Partisipatif sehingga Kepemilikan/Hak Rakyat atas Lahan Agraria Berkesimbungan; 
  3. Penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) didasarkan pada Nilai Guna Obyek Pajak (NGOP), yakni lahan yang diperuntukkan pertanian harus Nol (0) karena terkait hajat hidup orang banyak, sedangkan lahan yang ditelantarkan hingga waktu tertentu (dalam Islam tiga tahun) harus dikenakan Pajak Maksimal;
  4. Perlu dilakukan revisi atau dibuat produk hukum baru terkait Agraria yang mempertimbangkan Pemanfaatan Utama, Kepemilikan Berkesinambungan, dan Pajak berdasarkan Pemanfaatan/Penggunaannya;
  5. Pengendalian kepemilikan yang selama ini sudah diatur, perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara periodik dan terstruktu.           

Akhirnya, keberhasilan atas pengelolaan terkait dengan Agraria berpulang kepada Pemangku Kepentingan Tertinggi Negeri ini. Wallahu alam bisshawab

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018