#

Muhjidin Mawardi *

Guru Besar Teknik Konservasi Tanah dan Air FTP UGM
Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah

Pendahuluan

Air adalah sumber kehidupan. Jika air tidak ada, maka tak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Air dalam jumlah yang kurang, akan menimbulkan permasalahan bagi kehidupan, demikian pula jika jumlahnya berlebihan. Masalah air dan sumberdaya air ini jika tidak mendapatkan perhatian yang serius oleh semua pemangku kepentingan terutama pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akan bisa terjadi perang air dan bom waktu yang akan bisa menghancurkan kehidupan bangsa, baik dalam lingkup nasional maupun global. Bom (waktu) masalah air ini tampaknya menjadi semakin dekat dengan adanya fenomena perubahan iklim, dengan akibat dan dampak yang sudah dirasakan masyarakat luas melalui kejadian banjir, tanah longsor dan kelangkaan air di beberapa wilayah di tanah air. Indonesia, merupakan salah satu negara yang kaya air, karena mempunyai potensi ketersediaan air tawar sebesar 6% dari seluruh potensi air tawar di dunia (UNICEF, 2012). Akan tetapi potensi terjadinya krisis air di Indonesia juga cukup besar. Sebagaimana dilaporkan oleh badan dunia tersebut, terdapat 15 negara di wilayah Utara dan Barat Afrika dan Asia Barat yang akhir-akhir ini telah mengalami ancaman kelangkaan air yang akut, karena pasok air bersihnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga baru mencapai sekitar 45% dari seluruh penduduk di negara-negara tersebut. Sedangkan sisanya yang 55 % penduduknya, dengan pasok air bersih yang kurang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya. Eskalasi kelangkaan air bersih ini juga telah melanda banyak negara di Asia lainnya termasuk Indonesia. Beberapa daerah aliran sungai (DAS) di Jawa dan Sumatera telah mengalami defisit air yang cukup serius pada bulan-bulan tertentu bahkan beberapa DAS telah berada pada batas sangat kritis (Anonim, 2007 dan Mawardi, 2003).

Krisis Air

Suatu studi neraca air di Jawa yang dilakukan oleh Direktorat PPSDA menunjukkan bahwa sebagian besar daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Jawa, telah berada dalam kondisi neraca air yang kritis, bahkan sebagian berada dalam dalam kondisi sangat kritis. Kondisi neraca air di dalam suatu DAS disebut kritis jika nisbah kebutuhan air dan ketersediaan airnya antara 75 % - 100 %. Jika nisbahnya sudah sama dengan atau lebih besar dari 100 %, maka kondisi neraca airnya dinyatakan sangat kritis (Dit. PSDA, 1998). Defisit air (permukaan) tahunan ini terutama terjadi pada musim kemarau (bulan Juni- Oktober), dan diperkirakan akan semakin bertambah eskalasi dan intensitasnya pada tahun- tahun yang akan datang, terutama karena adanya pengaruh perubahan iklim dan bencana alam. Defisit dan kelangkaan air ini disebabkan oleh kebutuhan air yang meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, tekanan (eksploitasi) yang berlebihan terhadap hutan, lahan dan sumberdaya alam lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya deforestasi dan degradasi lahan, serta pencemaran air dan sumber air. Sedangkan upaya konservasi air dan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sangat tidak memadai.

Konflik Pemanfaatan Air

Dalam hal penguasaan dan penggunaan air, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dengan tegas dan eksplisit menyatakan bahwa “…… Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”. Akan tetapi jika dicermati di lapangan, menunjukkan “jauh panggang daripada api”. Kenyataan ini dipicu oleh adanya produk hukum yang merupakan turunan dari UUD 1945, yakni Undang-Undang tentang Sumberdaya Air (UUSDA) No.7 Tahun 2004. UUSDA ini walau sudah dibatalkan oleh MK, akan tetapi hingga kini belum disiapkan UU penggantinya, sehingga sebagian besar pemangku kepentingan menganggap masih berlaku atau terjadi kekosongan hukum. Dalam UUSDA No.7 Tahun 2004 ini terdapat beberapa pasal penting yang bertentangan dengan substansi pasal 33 UUD 1945. Sebut saja salah satunya adalah pasal 40 ayat 4 yang menyebutkan bahwa : ......”Koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum”. Pasal ini memberi peluang kepada swasta untuk menyelenggarakan atau mengembangkan sistem penyediaan air minum. Hak menyelenggarakan dan mengembangkan sistem penyediaan air minum ini bisa dimaknai oleh swasta nasional dan asing sebagai hak untuk menguasai dan memonopoli sumber-sumber air (termasuk air tanah) yang ada di wilayah negara kita (atas ijin pemerintah daerah setempat atau pemerintah pusat) untuk sebesar- besarnya kepentingan pihak swasta yang bersangkutan. Dengan hak penguasaan dan penggunaan sumber-sumber air ini, hak masyarakat pemanfaat sekitar (petani dan pengguna air lainnya) kemudian menjadi terabaikan karena tidak bisa (tidak mempunyai akses) untuk memanfaatkan sumber-sumber air yang bersangkutan. Sementara pemerintah daerah yang memberi ijin mempunyai dalih untuk peningkatan PAD. Kasus konflik penguasaan dan pemanfaatan air sudah sangat banyak terjadi di beberapa daerah di negara kita. Disamping bertentangan dengan UUD 1945, jiwa dan substansi pasal tersebut bersifat kapitalistik dan bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu masyarakat baik perorangan atau melalui organisasi kemasyarakatan perlu didorong untuk melakukan yudicial review terhadap UUSDA ini. Dalam hal ini Muhammadiyah bersama dengan beberapa kelompok masyarakat lain telah berhasil memenangkan gugatan dan UUSDA no.7 Tahun 2004 sudah dibatalkan oleh MK. Namun demikian hingga saat ini Draft UUSDA pengganti juga belum disiapkan oleh pemerintah (bersama DPR), sehingga terjadi kekosongan hukum. Hal ini memberi peluang bagi pihak swasta untuk tetap menguasai sumber-sumber air, mengolahnya menjadi air minum dalam kemasan (AMDK) dan menjualnya secara komersial. Ironisnya, pemerintah pusat dan daerah juga tidak ada upaya untuk menghentikan praktek- praktek pelanggaran hukum semacam ini. Lebih ironis lagi perusahaan yang menguasai umber- sumber air tersebut adalah perusahaan swasta nasional dan internasional yang besar. Kedaulatan masyarakat dan bangsa atas air dan sumber-sumber air sudah terancam, bahkan dalam beberapa kasus di beberapa lokasi kedaulatan atas air ini telah dirampas oleh perusahaan swasta nasional dan asing. Hal ini sebenarnya merupakan suatu pelanggaran hukum sekaligus pelanggaran terhadap konstitusi oleh pihak swasta dan penyelenggara negara (pemerintah).

 

Artikel Terkait

Lihat Selengkapnya

Komentar

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018