#

Muhjidin Mawardi

Majlis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah

 

Perhatian masyarakat dan bangsa terhadap deforestasi, degradasi lahan (DDL) dan perubahan iklim pada bulan-bulan terakhir ini seolah terlupakan dan tertutup oleh adanya pandemi Covid-19. Padahal akibat dan dampak terjadinya deforestasi dan degradasi lahan seperti banjir dan kekeringan, meningkatnya suhu bumi meningkatnya emisi gas rumah kaca yang memicu terjadinya perubahan iklim global, tidak akan berhenti, bahkan akan semakin intensif dan masif, dan dapat mengancam kehidupan umat manusia yang tak kalah dahsyatnya dengan wabah Covid-19.

Deforestasi dan degradasi lahan, selain secara langsung mengakibatkan terjadinya kehilangan sumberdaya hutan dan lahan serta fungsi hutan sebagai penyeimbang ekosistem bumi, juga mempengaruhi suhu permukaan bumi dan atmosfer yang selanjutnya memicu terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim akan merubah sistem kehidupan ekonomi, sosial dan politik bangsa melalui perubahan ekosistem laut, darat dan udara. Perubahan iklim  menentukan keberlangsungan kehidupan bangsa dan umat manusia di masa yang akan datang.

Wilayah hutan mempunyai peran yang sangat vital dalam menjaga kesetimbangan  ekologi wilayah, regional dan global. Luas dan kondisi hutan serta lahan gambut sangat berpengaruh terhadap penyerapan dan pelepasan gas rumah kaca, sehingga mempengaruhi suhu bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim global. Menurut laporan UNFCCC, hutan di Indonesia menyumbang sekitar 821 mTon CO2 atau sekitar 58 % dari emisi total yang bersasal dari sektor kehutanan pada tahun 2000. Hutan juga berperan sangat penting dalam daya dukung lingkungan nasional. Di Indonesia, tak kurang dari 70 juta orang menggantungkan hidupnya secara langsung pada hutan.  Sektor kehutanan mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional terutama dalam pemanfaatan lahan, hasil hutan dan sumberdaya hutan lainnya.

 

Deforestasi dan Degradasi Lahan

Deforestasi atau penghilangan hutan adalah kegiatan penebangan tanaman hutan atau tegakan pohon (stand of trees) dan mengalih gunakan lahan hutan yang bersangkutan untuk  penggunaan nir-hutan (non-forest use) misalnya untuk  pertanian, perkebunan, pertambangan, pemukiman, kawasan industri atau penggunaan lainnya. Degradasi lahan adalah proses  perubahan kondisi lingkungan biofisik akibat aktivitas manusia terhadap suatu satuan lahan. Perubahan kondisi lingkungan ini mengarah ke kerusakan yang tidak diinginkan. Bencana alam tidak termasuk faktor yang mempengaruhi degradasi lahan, namun beberapa bencana alam seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan merupakan hasil secara tidak langsung dari aktivitas manusia sehingga akibatnya bisa pula disebut sebagai degradasi lahan. Dengan demikian, dapatlah diakatakan bahwa hutan, sumberdaya hutan dan penggunaan lahan hutan memegang peran penting dalam pengendalian dan perlindungan  lingkungan serta perekonomian negara. Sektor yang sangat strategis ini memang telah menjadi daya tarik bagi perorangan atau sekelompok orang untuk melakukan eksploitasi terencana dan masif terhadap hutan, hasil hutan dan sumberdaya hutan.

Akibat langsung dan tidak langsung dari deforestasi dan degradasi lahan antara lain terjadinya perubahan atau kerusakan ekosistem, penurunan kemampuan menyerap CO2 dan melepas O2. oleh hutan, efek gas rumah kaca, pemanasan global dan perubahan iklim. Erosi, banjir, tanah longsor dan sedimentasi, hilangnya keragaman hayati, kerusakan sistem dan daur hidrologi merupakan akibat langsung dari telah terjadinya degradasi lahan. Pada tahap berikutnya akan terjadi kehancuran ekosistem yang pada gilirannya akan dapat menghancurkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dan bangsa yang bersangkutan.

 

Penyebab dan akar masalah

Berdasarkan atas kajian lapangan dan hasil diskusi kelompok (Focused Group Discussion) telah teridentifikasi beberapa hal yang menjadi penyebab utama dan akar masalah terjadinya deforestasi. Beberapa penyebab terjadinya deforestasi di Indonesia sebenarnya cukup beragam dan saling berkaitan, akan tetapi akar masalahnya secara umum adalah rendahnya moral para pemangku kepentingan dalam pengalolaan hutan serta Tata Kelola Hutan yang tidak bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan karena berbagai sebab. Sebab-sebab utama tidak efektifnya implementasi Tata Kelola Hutan antara lain : a) tata ruang yang masih lemah dan tak ada inforcement b) kepemilikan lahan, batas-batas kawasan dan hak guna lahan yang tidak jelas, keberadaan masyarakat adat dan status hutan adat yang tak selesai, c) Unit Manajemen Hutan yang tidak efektif karena sistem dan organisasinya belum terbangun dan kapasitas personelnya masih rendah, d) dasar hukum dan penegakan hukum yang masih lemah serta e) tata pengaturan (governance) yang lemah terutama dalam hal koordinasi inter dan antar lembaga yang terkait, kurangnya transparansi dan partisipasi para pihak, serta tidak adanya kesepakatan pembagian pendapatan dari sektor hutan antara daerah dan pusat.

Sebab-sebab yang lebih khusus antara lain terkait dengan permasalahan : tambang dan pertambangan, perkebunan dan illegal logging.  Masalah tambang dan pertambangan ini dilapangan dijumpai beberapa kasus pelanggaran yang bersifat spesifik lokal, tidak sama antara  satu daerah dengan daerah lainnya terutama dalam bentuk dan intensitasnya. Beberapa kasus pelanggaran yang banyak terjadi antara lain: a) kegiatan pertambangan tanpa ijin yang dilakukan di kawasan hutan, b) kegiatan pertammbangan dengan metode terbuka (open pit mining) di kawasan hutan lindung yang dilarang, c) penambangan di kawasan hutan di luar areal yang diijinkan untuk pinjam pakai, d) penambangan di kawasan hutan konservasi, e) penambangan yang ijinnya tumpang tindih dengan ijin kegiatan lain dan f) pelanggaran prosedur perijinan tambang seperti : rekomendasi kepala daerah, rekomendasi ijin pinjam pakai tanpa dilengkapi peta dan penerbitan Kuasa Pertambangan yang tidak sesuai prosedur.

Masalah khusus yang kedua, terkait dengan perkebunan dengan beberapa kasus pelanggaran yang banyak terjadi di lapangan antara lain : a) pembukaan perkebunan di kawasan hutan tanpa SK pelepasan kawasan hutan, b) pembukaan perkebunan dengan luas ≥ 25 Ha tanpa dilengkapi dengan ijin usaha perkebunan (IUP), c) penebangan kayu untuk usaha perkebunan tanpa ijin penebangan kayu (IPK), d) pelanggaran RTRW : pemanfaatan ruang dan atau pemberian ijin usaha tidak sesuai dengan RTRW, e) pelanggaran prosedur pemberian ijin: pemberian IUP atau HGU tanpa ijin pelepasan kawasan hutan, penerbitan IUP tanpa atau belum ada ijin lokasi, penerbitan IUP tanpa didahului AMDAL, f) ijin lokasi yang sudah habis masa berlakunya, dan g) IUP yang tumpang tindih dengan ijin usaha lainnya.

Sedangkan masalah khusus ketiga adalah terjadinya penebangan kayu secara tidak legal (illegal logging) dengan kasus pelanggaran antara lain: a) penebangan kayu yang melebihi batas luas kawasan yang diijinkan atau penebangan kayu di luar wilayah konsesi, b) penebangan kayu di kawasan hutan konservasi, c) pemegang konsesi hutan sengaja tidak mau membayar pajak, d) pemegang konsesi secara sengaja menurunkan klas kayu yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan lebih besar, e)  penebangan jenis kayu/pohon yang dilindungi dan f) melibatkan dukungan oknum aparat keamanan untuk menghindari pengawasan dan penindakan.

 

Upaya Perbaikan

  1. Moral atau Akhlak Masyarakat

Perlindungan alam dan lingkungan  (termasuk pengurangan deforestasi dan degradasi lahanserta perubahan iklim) merupakan perintah Allah swt dan Undang-undang. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi setiap warga negara (masyarakat dan negara), untuk melaksanakannya. Hukum perlindungan dan konservasi  alam dan sumberdaya alam sama dengan hukum menjaga keberlangsungan kehidupan  seluruh makhluk, termasuk manusia. Menjaga alam dari kerusakan untuk keberlanjutan fungsi alam serta memakmurkan bumi merupakan penunaian amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi, yang merupakan bagian dari misi al amr bil ma’ruf wa nahyu ‘anil munkar. Akhlaq yang baik terhadap   lingkungan merupakan cermin keimanan dan keberagamaan seseorang dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Deforestasi dan degradasi lahan ternyata sangat dipengaruhi oleh perilaku orang perorang, para regulator dan pengambil keputusan di tingkat pusat hingga daerah serta para pemangku kepentingan di bidang kehutanan. Perubahan atau perbaikan  sikap  dan perilaku para pemangku kepentingan dan masyarakat hutan melalui Gerakan Nasional praktek pengelolaan hutan yang lestari, bermanfaat, berkeadilan, ramah lingkungan serta berkelanjutan sangat mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat. Perlu adanya upaya penguatan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, agar Tata Kelola Hutan yang adil, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan bisa diimplementasikan.

  1. Teknis Strategis

Beberapa perbaikan teknis strategis yang diperlukan antara lain : a) perbaikan sistem tata ruang yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum (inforcement), b) diperlukan upaya perbaikan kelembagaan Tata Kelola Hutan agar bisa berjalan efektif dengan peran, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing komponen yang jelas serta tidak memiliki konflik kepentingan, c) diperlukan tata pengaturan (governance) yang lebih baik terutama dalam hal koordinasi inter dan antar lembaga yang terkait, transparansi dan partisipasi para pihak, serta adanya kesepakatan pembagian pendapatan dari sektor hutan antara daerah dan pusat sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, d) memperbaiki atau melengkapi perangkat perundang-undangan (hukum) yang telah ada agar tidak saling tumpang tindih, e) pemerintah bekerjasama dengan lembaga penegak hukum yang ada harus melakukan pengawasan, penindakan dan penegakan hukum secara tegas dan konsisten, dan f) perlu kejelasan dan kepastian kepemilikan hak masyarakat dan pemegang konsesi (Clear Land Tenure system).

Artikel Terkait

Lihat Selengkapnya

Komentar

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018