#

Rijal Ramdani, S.IP., MPA.

Anggota MLH PP Muhammadiyah

Mahasiswa Program Doktor Kebijakan Lingkungan University of Eastern Finland, Finlandia

Beberapa bulan yang lalu, di saat musim kemarau, kita dihadapkan pada masalah kekeringan. Dalam catatan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) ada 11 Provinsi, 111 Kabupaten/ Kota, 888 Kecamatan, dan 4.053 desa yang terdampak (Republika, 06/09/2018). Akan tetapi, baru saja hujan datang di bulan ini, kita sudah dihadapkan dengan masalah banjir, di Mandailing Sumatera Utara, Tanggamus Lampung, Pasaman Barat, Baleendah Bandung, Tasikmalaya Jawa Barat, dan beberapa tempat lainnya (Republika, 08/11/2018). Apa yang salah? Tidak ada hujan bencana dan hujan turunpun yang terjadi bencana.

Dalam pandangan saya, mungkin ada yang harus direnungkan ulang dalam tata kelola sumberdaya alam kita. Karena kedua bencana tersebut erat kaitannya dari hubungan manusia dengan alam. Di dalam UUD 1945 pasal 33 dikatakan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menegasakan, bahwa Negara adalah satu-satu aktor, yang menguasai seluruh sumberdaya alam, mengontrolnya untuk memberikan izin bagi yang ingin menggunakan, seberapa besar yang bias digunakan, bagaimana batas-batas penggunaannya, dan seberapa lama penggunaannya itu.

Dalam studi common-pool resources, inilah yang dinamakan dengan state-control regime, yaitu negara dominan dalam penguasaan sumberdaya alam. Beberapa ilmuan memberikan kritik, seperti Nancy Lee Pelluso (1993) yang melakukan penelitian tentang penguasaan hutan di Jawa di masa kolonial dan paska kemerdekaan. Dimana menurutnya, dalam kenyataannya sebetulnya negara, melalui pemerintah, memiliki keterbatasan untuk mengontrol sumberdaya alam yang terlalu banyak tersebut. Sebagai contoh, 60 persen daratan Indonesia ditetapkan sebagai Kawasan hutan, mampukah pemerintah mengontrol sumberdaya hutan seluas itu? Tentu saja berat, dengan keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan, waktu dan dukungan finansial yang ada.

Akibatnya, sumberdaya alam tersebut lebih banyak menjadi barang bebas yang tidak terurus, atau dalam isitlah Ostrom (1990) disebut sebagai open access common-pool. Kerena sifatnya open access banyak orang yang merambahnya dengan tidak bertanggungjawab baik yang dilakukan oleh korporasi, kelompok masyarakat, maupun perorangan. Sebagai misal, hutan-hutan dibalik kayunya, gunung dan sungai dihancurkan untuk dikeruk batu dan pasirnya, kawasan resapan dibangun perumahan, villa dan hotel, dan yang memprihatikan ketika ekploitasi sumberdaya alam tersebut memusnahkan keanekaragaman hayati disekitarnya.

Sudah dapat dipastikan, akibat dari bebasnya melakukan penjarahan tersebut yang akan terjadi adalah dampak kehancuran-kehancuran yang sukar untuk diselesaikan. Garrett Hardin (1968) menyebutnya sebagai “ruin”. Dimana ruin yang selalu kita alami setiap tahunnya adalah banjir dan kekeringan, kelebihan air dan kekurangan air. Keseimbangan sebagai titik equilibrium menjadi hilang karena penyeimbang dan pengendalinya hancur. Hutan, pepohonan, aliran sungai dan daerah resapan, semuanya memiliki fungsi untuk menyerap, mengendalikan, dan menyalurkan air.

Lalu bagaimanakah supaya kerusakan-kerusakan itu bias dihentikan dan dan titik equilibrium itu bias didapatkan? Dimana hujan kembali menjadi berkah, jiyaadatul khair, dan saat kemarau kita tidak mengalami kekeringan. Mungkin banyak jawaban teknis yang ditawarkan oleh para ahli. Tapi Ostrom (1990) secara mendasar menawarkan ide community common-pool control. Pengelolaan sumberdaya alam, hutan misalkan, diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berada di sekitar yang tergantung dan menjadikan sumberdaya alam itu sebagai mata pencahariannya. Mereka diberikan kewenangan untuk mengurusnya dengan membuat aturan main yang sepakati bersama dan berasal dari pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya.

Kita bias melihat bagaimana hutan-hutan yang dikelola oleh kelompok masyarakat, baik petani ataupun adat, terjaga dengan baik. Sebagai contoh di dusun Jragum, Ngeposari, Gunungkidul, lahan seluas 150 hektar, dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sedyo Makmur. Lahan yang tadinya rusak menjadi hijau dan indah, burung berkicau syahdu, telaga-telaga terjaga, dan masyarakat menjadi mudah mendapatkan air untuk dikonsumi, pertanian, dan ternak.   Pemerintah kita, melalui Kementrian Kehutanan dan Lingkungan telah mengadopsinya menjadi kebijakan perhutan sosial, dan Mahkamah Konstitusi di tahun 2012 mengabulkan uji materi, UU Kehutanan No. 41/1999, hak masyarakat adat atas hutan (Republika, 16/05/2013).

Akan tetapi, ruin yang kita hadapi sudah terlalu besar, sudah tidak bias dikendalikan, dan sudah berlangsung berulang-ulang setiap tahunnya. Sementara ide community common-pool regimeter lalu kecil cakupannya, memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan potongan-potongan kerusakan hutan dan sumberdaya alam lainnya di mana-mana. Dan naïf rasanya jika kerusakan-kerusakan itu perbaikannya hanya dibebankan kepada masyarakat yang berada di sekitarnya. Oleh karenanya, masalah ini harus ditanggung dan diselesaikan bersama, pemerintah, NGOs, Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, perusahaan, dan masyarakat, seluruhnya bertanggungjawab untuk menyelesaikan, karena mungkin kita semua ikutan didalam melakukan dan mendukung kerusakan itu.

Inilah paradigm baru dalam tata kelola dan penyelesaian konflik kepentingan penggunaan sumberdaya alam yang dinamakan dengan Collaborative Natural Resources Governance (CNRG) atau Collaborative Environmental Governance (CEG). Dimana seluruh stakeholders, pemerintah dan non-pemerintah, bekerja bersama-sama. Dalam jangka pendek bekerja bersama merespon akibat dari kerusakan lingkungan tersebut yaitu banjir, untuk saat ini. Dan dalam jangka panjang merumuskan keputusan-keputusan baru untuk dikerjakan bersama bagaimana mengelola sumberdaya alam tersebut supaya tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan.

Dengan bekerjasama, masing-masing pihak bias berbagi sumberdaya yang dimilikinya, informasi, tenaga, teknologi, dan saling menutupi kekurangan satu-samalainnya. Pemerintah sudah seharusnya tidak menjadi actor tunggal yang dominan baik dalam pengelolaan sumberdaya alam maupun penyelesaian dampak kerusakannya. Pemerintah harus terbuka mendengarkan masukan dan memberikan kewenangan, atas dasar percaya, kepada organisasi-organisasi masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam bersama pemerintah. Karena kunci dari keberhasilan kerjasama adalah adanya rasa saling percaya satu sama lain, tidak saling mencurigai dan mendominasi, semuanya duduk bersama untuk menetapkan tujuan sebagai kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Di sisilain, dengan bekerjasama tata kelola sumberdaya alam pun menjadi transaparan dan akun tabel. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public ata sapa yang dilakukan dan seberapa besar dana yang diterima dan digunakan. Karena harus diakui, salah satu penyakit terbesar dalam teta kelola sumberdaya alam kita adalah korup siperijinan, korupsi kewenangan, dan koruspsi-korupsi lainnya yang sudah tidak dianggap sebagai korupsi. Keterlibatan masyarakat di dalam proses pengelolaannya bias menjadi alat control utama di dalam meminimalisir korupsi yang menahun tersebut. Sehingga melalui kerjasama tersebut, sumberdaya alam terjaga, masyarakat sejahtera, dan proses pemerintahan transparan dan akun tabel.

Artikel Terkait

Lihat Selengkapnya

Komentar

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018