#

Disusun oleh : Gatot Supangkat

A. PENDAHULUAN

Sebagai ilustrasi yang signifikan yaitu tingginya laju perusakan hutan yang mencapai 1,6 juta Ha/tahun (1985 -1997) dan meningkat menjadi 2,1 juta Ha/tahun (1997 – 2001), hingga saat ini kawasan hutan yang perlu direhabilitasi mencapai 59,2 juta Ha (50 %) dari total kawasan hutan kita (120,35 juta Ha).

Itulah yang menyebabkan timbulnya bencana alam akhir-akhir ini, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, wabah penyakit, ledakan jasad pengganggu tumbuhan, semakin menipisnya ketersediaan air, semakin menurunnya kualitas air dan yang terakhir terjadinya luapan lumpur. Akibat dari bencana itu, manusia juga yang merasakan dan menanggung risikonya sehingga tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap keberlanjutan kehidupan manusia sendiri.

Dampak kerusakan lingkungan hidup yang berupa bencana tersebut tidak hanya dirasakan/dialami oleh daerah/wilayah tempat terjadinya kerusakan (lokal) tetapi dirasakan juga oleh daerah/wilayah tetangga (regional) atau, mungkin juga nasional atau bahkan internasional karena bumi itu satu dan permasalahan lingkungan hidup sifatnya universal. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif dan integralistik agar laju penurunan kualitas lingkungan hidup dapat ditekan seminimal mungkin sehingga daya dukungnya stabil dan lestari dalam mendukung aktivitas kehidupan manusia. 

B. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Ada tiga pengertian yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1)  Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses interaksi antara faktor sosial, ekonomi, budaya, politik dan sumber daya alam yang dikaji secara seimbang; (2) Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang (Commission on Sustainable Development); (3) Pembangunan berkelanjutan adalah upaya perbaikan mutu kehidupan manusia dengan tetap berusaha tidak melampaui kemampuan ekosistem (The World Conservation Strategy, 1980). Dari ketiga definisi itu, jelas bahwa pembangunan tidak bermanfaat untuk kehidupan saat ini tetapi harus juga bermanfaat bagi kehidupan di kemudian hari. Hal ini harus ditegaskan demi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini khususnya manusia, tidak terkecuali manusia Indonesia.

Berdasarkan atas pemikiran di atas, disusunlah kesepakatan nasional tentang pembangunan berkelanjutan, yang isinya meliputi:

  1. Penegasan komitmen bagi pelaksanaan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan dan sejalan dengan komitmen global;
  2. Perlunya keseimbangan yang proporsional dari ketiga pilar pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) serta saling ketergantungan dan saling memperkuat;
  3. Penanggulangan kemiskinan, pengubahan pola produksi dan konsumsi, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
  4. Peningkatan kemandirian nasional;
  5. Penegasan bahwa keragaman sumber daya alam dan budaya sebagai modal pembangunan dan perekat bangsa;
  6. Perlunya melanjutkan proses refomasi sebagai prakondisi dalam mewujudkan tujuan pembangunan;
  7. Penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya alam, pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, pengembangan kelembagaan merupakan dimensi utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan;
  8. Perwujudan komitmen dalam pencapaian rencana pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok perempuan, anak-anak dan kaum rentan;
  9. Perwujudan sumber daya manusia terdidik untuk dapat memahami dan melaksanakan pebangunan berkelanjutan;
  10. Pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi dan dan program nasional.

(Lina-Bratasida, 2006)

Kesepakatan di atas merupakan kelanjutan dari apresiasi Indonesia terhadap isu-isu lingkungan hidup yang telah hangat dibicarakan sejak tahun 1978 di Stockholm. Pembicaraan tentang lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam telah banyak dibicarakan baik dalam forum informal maupun formal dalam bentuk seminar, lokakarya, dan lain-lain. Indonesia sendiri telah mengagendakan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda abad 21, bahkan secara eksplisit telah dituangkan dalam Ketetapan MPR tentang pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, hingga saat ini pembangunan berkelanjutan belum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Banyak faktor yang menyebabkan lambat atau sulitnya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya pemahaman terhadap pembangunan berkelanjutan, kurangnya pemahaman permasalahan lingkungan hidup dan dampak kerusakannya, konsep pembangunan berkelanjutan belum menjadi arus utama atau asas dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan pembangunan berkelanjutan belum berwawasan kemanusiaan. Di sisi lain, dalam implementasi pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang komprehensif dan integralistik masih banyak kendalanya.  

C. KENDALA DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan lingkungan hidup di Indonesia khususnya masih terkesan lambat dan parsial. Hal ini disebabkan adanya kendala-kendala antara lain implementasi otonomi daerah, masih berkembangnya ego sektoral, kurang tegasnya kewenangan lembaga pengelola lingkungan hidup, lemahnya penegakan hukum lingkungan dan rendahnya pemahaman terhadap pembangunan lingkungan hidup.

Otonomi Daerah (OTDA)

Tujuan pokok dari pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 yakni mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Sebenarnya, undang-undang tersebut tujuannya baik yaitu memberikan peluang yang leluasa bagi daerah untuk membangun/mengembangkan daerahnya dengan kemampuan sendiri. Sesuai undang-undang itu, kewenangan pemerintah daerah akan semakin tinggi dalam segala aspek sehingga pengendalian terhadap pembangunan beserta dampaknya sangat tergantung oleh tingkat pemahaman dan kesadaran pemerintah daerah sendiri.

Berawal dari dalih percepatan ekonomi itulah, pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan potensi wilayahnya. Seringkali yang terjadi, pemerintah daerah tidak hanya memenuhi kebutuhannya tetapi lebih dari itu yang harus dipenuhi yakni keinginannya yang kadang tidak menghiraukan kemampuan daya dukung lingkungan. Di sisi lain, perilaku seperti  itu bahkan dilakukan tanpa mempertimbangkan/memperhatikan kepentingan, keselamatan dan kesejahteraan tetangga  daerahnya. Masing-masing daerah berpikir dan bertindak dalam memanfaatkan lingkungannya sesuai dengan keinginannya saja. Inilah yang menyulitkan dalam mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang komprehensif dan integralistik. Karena, permasalahan LH tidak dapat dibatasi oleh wilayah administrasi. Di sinilah perbedaannya antara permasalahan lingkungan hidup dengan permasalahan ekonomi dan sosial atau lainnya yang dapat dibatasi oleh wilayah administrasi suatu daerah. Dimana, dampak dari perilaku terhadap lingkungan oleh suatu daerah biasanya akan dirasakan/dialami oleh bukan daerah pelakunya tetapi daerah tetangganya. Padahal, apabila hal seperti terjadi, semestinya daerah penyebab/pelaku harus menanggung kerugian yang dialami oleh daerah tetangganya.

Ego Sektoral

Pembangunan lingkungan hidup yang komprehensif dan integralistik sulit diwujudkan apabila sikap/perilaku ego sektoral masih berkembang hampir di semua lembaga/instansi baik tingkat pusat maupun daerah.

Pada umumnya, tiap-tiap instansi merencanakan/melaksanakan program kerjanya selalu dibatasi oleh tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) tanpa mempertimbangkan instansi/sektor lainnya sehingga nampak program yang berjalan, baik lingkup nasional maupun daerah berjalan secara parsial. Hal ini nampak sekali ketika terjadi dampak negatif terhadap lingkungan akibat dari suatu proses pembangunan maka seringkali hanya dibebankan atau menjadi tanggung jawab instansi pengelola lingkungan hidup saja

Perilaku ego sektoral seperti di atas, akan menjadikan konsep pembangunan berwawasan lingkungan hanya menjadi slogan saja atau sekedar memenuhi anjuran yang tidak mengikat dalam menyusun perencanaan program kerja sektoral yang berwawasan lingkungan. Inilah yang harus dirubah dan bila perlu dijadikan salah satu indikator kinerja bagi instansi baik tingkat pusat maupun daerah.

Kelembagaan Pengelola LH

Berdasarkan Keppres RI No. 60/1972 pengelolaan lingkungan hidup secara eksplisit dilaksanakan di Indonesia yakni dengan dibentuknya Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup. Selanjutnya, hasil rumusannya ditetapkan oleh MPR melalui Ketetapan MPR RI No IV tahun 1973 tentang GBHN dan dijabarkan oleh Keppres RI No. 11/1974 tentang REPELITA II yang dalam bab 4-nya mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pada tahun 1978, Presiden melalui Keppres No.28 tahun 1978 membentuk Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH). Mengingat, intensitas dampak terhadap LH semakin meningkat maka pada tahun 1990 dibentuklah lembaga operasional yakni Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) melalui Keppres No. 23 tahun 1990. Namun akhirnya, lembaga ini dilebur menjadi satu dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Keppres No. 2 tahun 2002 menjadi Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). Kemudian, akhir-akhir ini ada upaya dari DPR melalui hak insiatifnya menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) tentang peleburan KLH menjadi sebuah departemen bersama dengan Kependudukan dan Transmigrasi.

Reformulasi, restrukturisasi atau reorganisasi lembaga pengelola LH di Indonesia menunjukkan belum adanya paradigma dan persepsi yang sama antara eksekutif dan legislatif terkait dengan kewenangan pengelolaan LH. Hal inilah yang mengakibatkan pembangunan LH di Indonesia berjalan lambat. Oleh karena itu, perlu bentuk kelembagaan pengelola LH yang efektif dan efisien dengan kewenangan yang jekas dalam melakukan pengelolaan LH.

Penegakan Hukum Lingkungan

Seringkali kita mendengar, membaca dan melihat kasus-kasus LH baik melalui media cetak maupun elektronik yang jumlahnya mungkin ribuan, tetapi penyelesaiannya masih jauh dari yang diharapkan baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun perangkat hukumnya sudah jelas. Kondisi itulah yang menjadi kendala dalam percepatan pembangunan LH di Indonesia. Pengawasan secara khusus oleh suatu lembaga baik formal maupun non formal terhadap kinerja penegak hukum lingkungan sendiri juga belum ada, termasuk mekanismenya juga belum diatur.

Pemahaman terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup

Konsep pembangunan LH dan implementasinya belum menuai hasil seperti yang diharapkan karena masih rendahnya pemahaman atau kesadaran masyarakat baik birokrat maupun non birokrat. Pada umumnya, pembangunan LH tidak dipahami secara utuh (selaras/setingkat dengan ekonomi dan sosial). Dalam hal ini, pemahaman harus dimulai atau diarahkan pada setiap insan manusia. Dengan demikian, konsep pendekatan pembangunan LH harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan atau dengan kata lain pembangunan LH harus berwawasan kemanusiaan.

Itulah yang menyebabkan keberhasilan pembangunan LH yang sudah dilkasanakan dalam kurun waktu yang lama dengan berbagi cara belum nampak secara signifikan. Artinya, pembangunan LH harus dibangun melalui suatu pemahaman  bahwa membangun LH  adalah membangun kehidupan manusia juga. Pemahaman seperti inilah yang belum terbangun di masyarakat sehingga pembangunan LH belum nampak keberhasilannya secara signifikan      

D. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

Reformasi Kelembagaan

Untuk mewujudkan pembangunan LH yang komprehensif dan integralistik yang berkesinambungan maka perlu dipertimbangkan bentuk lembaganya. Bentuk kelembagaan yang dimaksud harus mencerminkan kewenangan yang jelas dalam pengelolaan LH. Kewenangan yang dimaksud tidak sekedar memberikan rekomendasi apabila terjadi penyimpangan dalam kaitannya dengan pembangunan LH tetapi berwenang juga dalam pengendalian opersionalnya.

Konsekuensi logis dari peningkatan kewenangan tersebut yaitu diperlukan dukungan dana yang cukup agar mampu melakukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan LH. Berdasarkan hal itu, bentuk kelembagaan pengelolaan LH di Indonesia yakni DEPARTEMEN LINGKUNGAN HIDUP. Departemen ini khusus menangani segala hal yang terkait dengan LH saja, tidak menangani tugas lainnya sebagaimana RUU yang diusulkan DPR. Karena, apabila departemen ini dibebani juga dengan tugas lainnya maka fungsi menjadi tidak fokus dan hasil kerjanya tidak optimal.

Perubahan Undang Undang OTDA

Seperti yang telah disebutkan di muka bahwa salah satu kendala pembangunan LH saat ini yaitu OTDA. Di dalam undang-undang OTDA belum secara eksplisit menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pembangunan LH dan dampak lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat pembangunan ekonomi dan sosial yang direncanakan. Selanjutnya, perlu diusulkan pula bahwa LH menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Indikator tersebut dijadikan dasar evaluasi prestasi kinerja pemerintah daerah dan bila perlu tiap tahun dikeluarkan rapor penilaian yang disertai dengan teguran atau peringatan apabila nilai kualitas lingkungan hidup di daerahnya rendah/jelek.

Di dalam perubahan tersebut perlu juga dipertimbangkan semangat UUD 1945 terutama pasal 33 agar antar daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya menjunjung tinggi pilar-pilar persaudaraan dalam kesatuan pangkuan NKRI (wawasan kebangsaan). Pilar-pilar yang dimaksud, yaitu saling mengenal, memahami, tolong menolog dan saling menjamin atas keberlanjutan keberadaan tiap-tiap daerah terutama dalam mewujudkan kesejahteraan secara bersama.

Penegakan Hukum Lingkungan

Untuk mewujudkan pembangunan LH sesuai yang diharapkan maka hukum yang terkait dengan permasalahan LH harus ditegakkan. Realisasinya harus dimulai dari penegakan terhadap penegak hukumnya agar melaksakan penegakan secara benar sesuai dengan tata aturan yang berlaku dan harus ditegakkan. Di sisi lain, perlu penguatan environmental judicative (seperti kaukus lingkungan yang telah terbangun di lembaga legislatif) sehingga dapat mendorong perwujudan pembangunan LH yang komprehensif dan integralistik.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Upaya peningkatan pemahaman terhadap pembangunan LH pada masyarakat hanya dapat dilakukan melalui pendidikan LH secara sistematis mulai dari tingkat pra sekolah (TK) sampai dengan perguruan tinggi (PT). Pendidikan LH secara sistematis harus direncanakan dalam satuan ajaran yang disebut kurikulum LH. Namun demikian, dalam kurikulum LH perlu dilandasi oleh nilai-nilai etika yang bersumber dari ajaran agama. Dengan demikian, produk dari pendidikan ini yaitu sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang bersifat imanensial terhadap LH agar terbina hubungan yang harmonis dan lestari antara manusia dengan lingkungannya.

Lebih dari itu, upaya peningkatan kualitas SDM khususnya terkait dengan LH seperti itu diharapkan melahirkan SDM yang mampu menekan sikap ke-akuan atau ego sektoral atau ego kedaerahan dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang.

 

Bahan Bacaan

Anonim, 2005. Laporan Menteri Negara Lingkungan Hidup: Pembangunan Nasional Berkelanjutan. KNLH, Jakarta. 30 hal.

Liana-Bratasida, 2006. Isu-isu Lingkungan Global terkait Pembangunan Berkelanjutan. Makalah pada Sarasehan Penguatan Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan. 7 Maret 2006, Jakarta.

Reconvasi, Majalah Triwulan Lingkungan Hidup. Edisi November 2004. EPA, Jakarta.

Artikel Terkait

Lihat Selengkapnya

Komentar

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018