#

Faisal M. Jasin

Pengurus MLH PP Muhammadiyah.

Di dalam menjalankan fungsinya anggota legislatif dituntut untuk menjaga berjalannya pembangunan daerah salah satunya adalah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Sementara itu untuk menjaga berjalanya pembangunan dibutuhkan keberpihakan. 

Sejalan dengan itu, keberpihakan anggota DPRD terhadap lingkungan hidup memiliki kecenderungan berdasarkan pada kepentingan jangka pendek. Oleh karena pemerintah daerah mengejar kenaikan APBD untuk kepentingan pembangunan disamping itu anggota legislatif juga memiliki agenda politik tersendiri yang tidak terbuka, sehingga mengabaikan aspek-aspek lingkungan didalam pembangunan.

Pada era otonomi daerah DPRD memiliki peran strategis, dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kedudukan DPRD sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang merupakan satu kesatuan dengan pemerintah daerah. Dengan posisinya yang strategis tentunya fungsi dan perannya menentukan bagi proses pembangunan di daerah, oleh karena ditangan legislatif kebijakan itu dibuat, begitu juga anggaran dan pendapatan asli daerah (APBD) dan lebih dari pada itu fungsinya yang dapat mengawasi kinerja pemerintah daerah melalui pembangunan.

Kurangnya keberpihakan anggota legislatif terhadap lingkungan bisa dilihat pada banyaknya kasus-kasus lingkungan hidup yang luput dari pengawasan anggota legislatif, begitu juga dalam fungsi penganggaran, dimana anggaran operasional pembangunan lingkungan hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup yang paling kecil jumlahnya dibanding anggaran dinas lainya, disamping itu dalam proses legislasi kebijakan pembangunan daerah, anggota DPRD mengabaikan isu lingkungan hidup didalamnya oleh karena dianggap menghambat pembangunan.

Kasus reklamasi pantura DKI Jakarta dimana untuk memuluskan kebijakan, mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, disuap dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta, begitu juga dengan penolakan Pabrik Semen Indonesia di Kendeng yang  membuat “Kartini-Kartini” Kendeng harus rela coran kakinya dengan semen di depan Istana Merdeka, demi untuk mempertahankan sumberdaya air tua di Karst Kendeng bagi ketahanan pangan, yang luput dari pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah sehingga Gububernur Jawa Tengah dengan otoritasnya mengeluarkan ijin yang kedua kalinya setelah ijin pertama dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Memperkuat peran anggota DPRD didalam pengarusutamaan isu lingkungan tidak berjalan dengan mulus seperti halnya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kepada pihak lain, oleh karena DPRD selain memiliki kepadatan mobilitas pekerjaan dan bagi anggota DPRD isu lingkungan hidup tidak memberikan konstribusi nilai tambah bagi APBD dan justru akan menjadi beban anggaran daerah.

Kita semua lupa bahwa investasi dibidang lingkungan merupakan upaya bangsa didalam keberlanjutan pembangunan bagi kehidupan generasi-generasi mendatang, dan konstitusi kita UUD 1945, pasal 28H, mengamanahkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara.

Untuk memperkuat peran DPRD dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2004 telah mendorong program Green Parliament melalui pembentukan Kaukus Politik Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Parlemen yang beranggotakan anggota DPRD lintas Partai Politik, Fraksi dan Komisi dengan harapan agar DPRD melalui fungsinya dapat berpihak pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLHK didalam Kaukus Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan pendampingan kepada anggota DPRD dari anggota Kaukus melalui peningkatan kapasitas dan asistensi teknis kebijakan serta desiminasi informasi lingkungan hidup dan kehutanan agar DPRD bisa lebih mendalami masalah-masalah lingkungan hidup dan mengintegrasikan isu pelestarian fungsi lingkungan hidup kedalam kebijakan, pengawasan dan penganggaran di Daerah.

Melalui Kaukus  Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada contoh sukses dimana anggota legislatif yang berpihak pada pembangunan lingkungan, seperti Kaukus Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan juga Kaukus Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka sukses menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, begitu juga dengan fungsi pengawasan serta membangun gerakan aksi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bersama masyarakat. Satu dari sekian contoh Kaukus Lingkungan Hidup dan kehutanan Kalimantan Selatan dengan eksistensinya menata dan melakukan konservasi bekantan (nasalis larvatus) serta mendorong agar gunung meratus dapat dijadikan taman nasional agar dapat di jaga dan di kelola dengan baik.  

Konflik kepentingan antara untuk kepentingan rakyat dan pemilik modal selalu melekat pada anggota legislatif dan telah menjadi rahasia publik. Mengejar APBD dan mengharapkan “upeti” dari pemilik modal sering dijumpai oleh penggiat lingkungan dan yang menjadi korbanya adalah lingkungan hidup yang secara sosial berdampak pada kehidupan masyarakat yang mengalami kerentanan akibat dari kerusakan lingkungan. ini bisa dijumpai pada kehidupan masyarakat disekitar tambang, dan salah satu yang masih melekat dalam ingatan kita, dimana bencana lingkungan lumpur sidoarjo yang menjauhkan serta menghilangkan mata pencaharian masyarakat dari tanah kelahirannya.

Dampak dari kurangnya kepedulian legislatif daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya dengan terus meningkatnya bencana lingkungan, pada tahun 2002 terdapat 143 dan tahun 2016 terdapat 2342 kejadian, yang kecenderungannya semakin meluas dari yang sebelumnya tidak terjadi bencana lingkungan tetapi saat ini terjadi, sementara dimana daerah yang rawan bencana lingkungan sebelumnya akan mengalami peningkatan kualitas bencana lingkungan, (Kompas, 20 Maret 2017). Kita fahami bahwa persoalan ini tidak saja menjadi masalah dari legislatif tetapi juga menjadi masalah dari Pemerintah Daerah dan juga masyarakat. Akan tetapi jika fungsi pengawasan dari legislatif daerah “kuat” untuk memetakan pembangunan-pembangunan yang berdampak dan tidak sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan di daerah tentunya harus dipertahankan agar tetap terjaga kelestarianya untuk keberlanjutan kehidupan di daerah.

Sementara partisipasi publik didalam meningkatkan kepedulian legislatif daerah perlu terus dijaga dan dibutuhkan untuk mengawal, mengontrol dan memberikan masukan secara terus menerus terhadap proses politik di legislatif, ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses politik dapat berjalan sesuai dengan koridor demokrasi dan tanpa intervensi dari pihak tertentu yang akan berpotensi pada adanya “korupsi politik”.

Di dalam mempengaruhi legislatif agar peduli terhadap lingkungan hidup, seringkali mendapatkan kendala, seperti kesulitan menyesuaikan waktu, kebanyakan anggota DPRD merupakan pengusaha sehingga jika bicara lingkungan mereka menganggap akan membatasi ruang dari mereka sendiri untuk melakukan ekploitasi SDA dan LH, representasi kekuatan politik yang sejajar dengan eksekutif sehingga antara pemerintah dan DPRD sama sama saling menjaga dan menutupi masalah lingkungan oleh karena mengejar APBD disamping itu bahwa masalah lingkungan hidup belum menjadi masalah bagi mereka. Dan bisa dilihat Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan anggota dewan merespon dengan datar tetapi ketika terjadi bencana lingkungan yang paling cepat merespon anggota dewan oleh karena secara politik harus menguntungkan dalam hal ini adalah citra dirinya secara politik.

Akan tetapi ditengah proses pengarusutamaan isu lingkungan hidup yang banyak mengalami hambatan dan tantangan, terdapat juga keberhasilan dimana kemampuan mendorong Perda Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui hak inisiatif legislatif dengan proses yang baik oleh karena hubungan antara legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut bernilai positif oleh karena baru pertama kali daerah yang membuat turunan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. setelah hadirnya Perda PPLH di Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lainya, tentunya akan menguntungkan masyarakat oleh karena perlindungan atas lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkunagan hidup sehingga masyarakat tidak lagi harus waspada terhadap bencana lingkungan.

Kaukus Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Selatan menjadi contoh bagi anggota DPRD peduli lingkungan di dalam melaksanakan fungsi pengawasan kewajiban perusahaan dalam mengelola lingkungan pasca tambang, konservasi mangrove sebagai habitat bekantan, sehingga bekantan menjadi maskot bagi Kalimantan selatan begitu juga dengan keinginan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang mendorong Gunung Meratus agar di jadikan Taman Nasional sehingga terlindungan dari kerusakan akibat pembalakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.   

Keberhasilan dari anggota DPRD peduli lingkungan hidup tidak akan berarti jika tidak didukung oleh Pemerintah Daerah dalam memimplementasikan kebijakan dan melaksanakan penegakan hukum terhadap pengawasan dari anggota DPRD begitu juga dengan kesadaran publik didalam memberikan informasi, pengaduan maupun kontrol sosial terhadap perjalanan pembangunan lingkungan. Kesadaran politik dan komitmen dari anggota DPRD terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan jembatan bagi keberlanjutan kehidupan.

Artikel Terkait

Lihat Selengkapnya

Komentar

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018