#

Oleh

Parid Ridwanuddin

Dosen Universitas Paramadina

Wakil Sekretaris Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia

 

Pada tahun 2017 lalu, The Guardian melaporkan 100 perusahaan minyak dan batu bara di dunia berkontribusi terhadap lebih dari 70 persen emisi dunia. Ironisnya, sejumlah perusahaan Indonesia, baik swasta maupun BUMN, disebut dalam 100 daftar perusahaan yang ikut mencemari planet bumi (https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change).

Sementara itu, menurut catatan Oxfam, krisis ekologis dan atau krisis iklim terjadi karena sekelompok orang di dunia menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam. Sebesar 1% orang terkaya dunia kekayaannya setara 2 kali lipat total kekayaan 6,9 milyar penduduk bumi. Di dalam  laporan yang berjudul Confronting Carbon Inequality dan dipublikasikan pada 21 September 2020 lalu, Oxfam menyebut dalam 25 tahun terakhir satu persen orang kaya dari total populasi dunia bertanggung jawab atas dua kali lebih banyak polusi karbon dari pada 3,1 miliar orang yang merupakan separuh populasi masyarakat miskin.

Di Indonesia, pada tahun 2017 Oxfam mencatat 1% orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 49% kekayaan seluruh orang Indonesia. Dengan demikian, empat (4) orang terkaya di Indonesia kekayaannya setara dengan 100.000.000 orang termiskin. Dalam pada itu 60% daratan  di Indonesia dikuasai oleh korporasi yang dimiliki orang-orang terkaya melalui perizinan dan konsesi yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, kerusakan lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan ketidakadilan ekologis yang dilanggengkan oleh beragam regulasi.

Krisis ekologis dapat kita lihat dan rasakan dalam berbagai bentuk, diantaranya seperempat dari 4630 jenis mamalia di dunia dan 11% dari 9675 spesies burung berada pada risiko kepunahan yang serius; lebih dari setengah terumbu karang dunia terancam oleh pengerukan dan pemanasan global; 80% hutan dunia terus ditebangi; satu miliar penduduk kota terpapar pada tingkat polusi udara yang mengancam kesehatan manusia; pemanasan global akan menaikkan suhu hingga 3,6° C yang memicu kenaikan ‘dahsyat’ di permukaan laut dan bencana alam yang lebih parah; dan penggunaan pestisida secara global menyebabkan hingga lima juta insiden keracunan akut setiap tahun. 

Tak hanya itu, pada masa yang akan datang, kita akan menghadapi climate apartheid, yaitu kondisi dimana orang-orang kaya yang memiliki banyak harta dapat membayar supaya mereka terhindar dari kelaparan (akibat krisis pangan) yang disebabkan oleh krisis ekologis dan krisis iklim. Pada saat yang sama, orang-orang miskin di dunia yang jumlahnya lebih banyak, harus hidup menderita dalam kondisi ketiadaan pangan. Akibat kondisi ini, diperkirakan pada tahun 2050 akan ada satu triliun orang yang melakukan migrasi ke berbagai tempat demi menghindari dampak buruk krisis iklim. Di Indonesia, sepanjang tahun 2000-2019 saja tercatat hampir 30 juta orang yang harus menjadi pengungsi ekologis akibat banjir yang terjadi setiap tahun akibat hancurnya sumber daya alam oleh segelintir orang.

Krisis dapat dimaknai sebagai sebuah kondisi di mana sesuatu berada dalam kondisi buruk atau menuju kehancuran. Krisis lingkungan hidup sebagai suatu keadaan ekologis di planet bumi ini yang sudah sangat kritis sehingga menjadi bencana yang sangat nyata menelan korban jiwa dan harta benda dari hari ke hari di hadapan dan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Dalam bahasa agama, krisis ekologi atau krisis lingkungan hidup dinamakan dengan fasād. Term fasād dengan seluruh kata jadiannya di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 50 kali, yang berarti sesuatu yang keluar dari keseimbangan (khurūj al-sya’i ‘an al-i’tidāl).

Sejak dulu hingga kini masyarakat dunia dan juga Indonesia telah melakukan berbagai bentuk dan cara untuk melawan krisis ekologis yang semakin parah. Beragam bentuk dan cara tersebut telah melahirkan aneka capaian positif. Namun, jika dihadapkan dengan krisis ekologis yang terus membesar ibarat bola salju, capaian itu masih jauh panggang dari api. Salah satu persoalannya adalah konsep dan praktik pembangunan yang dipilih oleh Pemerintah masih tidak berbeda dengan konsep dan praktik yang dipilih pada masa-masa sebelumnya, khususnya orde baru yang mengeksploitasi alam atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, krisis ekologis terus membesar karena korporasi yang terbukti mencemari dan merusak lingkungan tidak banyak disanksi secara tegas oleh pemerintah. Bahkan, dalam banyak hal, korporasi selalu diuntungkan oleh berbagai kebijakan politik pemerintah.

Krisis ekologis juga semakin langgeng karena partai politik di Indonesia tidak menjadikan isu lingkungan hidup sebagai agenda politik mereka baik dalam jangka pandek, jangke menengah, maupun jangka panjang. Partai politik di Indonesia secara simbolis memang memiliki perbedaan warna dan lambang-lambang, tetapi pada aspek terdalam, tidak memiliki pemihakan yang jelas terhadap krisis lingkungan hidup. Dalam pada itu, keberadaan perguruan tinggi terus berjarak dengan soal-soal lingkungan hidup. Memang telah ada kurikulum mengenai teknik lingkungan, politik lingkungan, dan lain sebagainya. Tetapi dasar filosofisnya masih menggunakan filsafat antroposentirsme. Selain itu, perguruan tinggi juga semakin berjarak dengan masyarakat yang berhadapan langusng dengan krisis ekologis.  

Hal lain yang menyebabkan semakin besarnya krisis lingkungan hidup adalah tak seriusnya peran para agamawan/organisasi keagamaan dalam merespon krisis ini. Memang, telah ada respon, inisiatif, dan strategi yang telah dilakukan oleh sejumlah agamawan/organisasi keagamaan, tetapi jumlanya masih dapat dihitung oleh jari. Para agamawan/organisasi keagamaan perlu terus menyelenggarakan pendidikan kritis supaya terbentuk kesadaran kritis terhadap krisis ekologis yang merugikan generasi kini dan generasi yang akan datang.

 

 

*Sumber foto: Mirifica News

Artikel Terkait

Lihat Selengkapnya

Komentar

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018