Lombok Timur –lingkunganmu.com--Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2004, High Level Threat Panel, Challenges and Change PBB, memasukkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh ancaman terhadap kemanusiaan. World Risk Report yang dirilis German Alliance for Development Works (Alliance), United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) dan The Nature Conservancy (TNC) pada 2012 pun menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan.

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga.

Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya.

Alam dan lingkungan hidup menjadi tempat tinggal dan hidup manusia. Kondisi lingkungan akan berpengaruh langsung terhadap kondisi manusia. Karena itu sudah selayaknya kita menjaga bumi satu-satunya ini dari kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari komitmen moral untuk menjaga kelestarian lingkungan maka Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (MLH PWM NTB) menggebrak dan mengadakan Rapat Koordinasi Wilayah Nusa Tenggara (NTB dan NTT) – Bali – Jawa Timur yang berlangsung di Green Orry Resort Tete Batu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur pada 4-5 Mei 2019.

Rakorwil yang dibuka langsung oleh Ketua PWM NTB dan dihadiri Kepala BMKG, Bupati Lombok Timur, 4 orang utusan khusus MLH PP Muhammadiyah, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB, Utusan MLH PWM Jawa Timur dan NTB serta utusan MLH PDM se-Provinsi NTB.

Prof. Dwikorita Karnawati, PhD, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika [BMKG], dalam paparannya menegaskan bahwa “perlunya Penguatan Pemahaman Risiko Bencana Iklim Pada Masyarakat Rentan. Sebuah Literasi Iklim diperlukan untuk pengurangan risiko baik pada Masyarakat Pertanian, Masyarakat Nelayan dan Petani Garam, Masyarakat Pendidikan, dan khalayak umum”.

Lebih lanjut, mantan Rektor UGM ini menuturkan bahwa “ Literasi Iklim untuk Masyarakat Umum dilakukan melalui pendekatan budaya dan keagamaan, kurikulum sekolah, aksi iklim masyarakat berbasis komunitas, peran organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, BMKG menggandeng  kerjasama dengan multi pihak”.

Sementara itu, Dr. Harry Irawan Johari, S.Hut., M.Si., Ketua MLH PWM NTB membuka paparannya dengan menjelaskan “Ada 5 Nilai yang didapat dalam pengembangan Hutan Pendidikan, yakni Nilai Penggunaan Langsung (Direct Use Value) Yaitu Nilai-nilai Ekonomi Yang Diperoleh Dari Hutan Berupa  Pemanfaatan Langsung  Atau Interaksi Dengan Sebuah Sumberdaya Biologi Atau Sistem Sumberdaya  Hutan. Nilai langsung terdiri atas produk dan jasa yang dpt digunakan secara langsung, baik berupa produk yang dpt dikonsumsi maupun produk yg tak dpt dikonsumsi. Nilai Penggunaan Tidak Langsung (Indirect Use Value) Yaitu Nilai-nilai Drai Hutan Yang Tidak Dapat Dikonsumsi, Dan Nilai Yang Tidak Langsung Memberikan Harga. Nilai  Penggunaan Tidak Langsung ini berupa nilai fungsional dari sumber daya Hutan. Nilai Pilihan (Option Value) Yaitu Nilai Potensial Dari Sumber Daya Hutan Bagi Pemanfaatan Dimasa Mendatang Baik Langsung Maupun Tidak Langsung. Nilai Keberadaan (Existence Value) Merupakan Manfaat Atau Nilai Yang Diterima Oleh Masyarakat Dari Hanya Sekedar Mengetahui Keberadaan Dari Suatu Spesies, Habitat, Atau Ekosistem Hutan Itu Ada, Dan Akan Terus Keberadaannya dan Nilai  Warisan (Bequest Value)”.

Lebih lanjut Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Mataram ini bahwa “tujuan mengembangkan Hutan Pendidikan adalah sebagai Tempat Kegiatan Praktik dan KKL Mahasiswa Sarjana dan Pascasarjana Program Studi Geografi, Teknik Sipil, Pertambangan, Pertanian dan Planologi, Kegiatan Penelitian Bagi Mahasiswa, Dosen/Peneliti  Baik Dalam Maupun Luar  Negeri, Tempat Pengabdian Masyarakat, Sarana Wisata Pendidikan Untuk Pendidikan Lingkungan Sejak Usia Dini, dan Tempat Kerjasama  Dalam Pengembangan IPTEK dan RISET dalam Lingkup Rgional, Nasional dan Internasional”.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan Hutan Pendidikan adalah Jaminan Pemanfaatan Dilakukan Secara Bijaksana dan Jaminan Pemanfaatan Dilakukan Secara Kesinambungan Dengan Tetap Memelihara Dan Meningkatkan Kualitas Nilai Serta Keanekaragaman Hayati. Saat ini melalui Universitas Muhammadiyah Mataram telah mendapat kepercayaan dalam PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK/HUTAN PENDIDIKAN) BERSAMA MASYARAKAT, PADA SEBAGIAN KAWASAN HUTAN GUNUNG RINJANI (RTK.1) WILAYAH KPHL RINJANI BARAT SELUAS 94,55 Ha yang berlokasi di Kawasan Hutan Lindung, Dusun Batu Bolong Kecamatan Batu Layar., Kabupaten Lombok Barat , Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun pemanfaatannya digunakan untuk KEGIATAN KONSERVASI DAN PERLINDUNGAN SDA (90%) dan AKTIVITAS PENUNJANG  (10%). (ddp)

Yogyakarta –lingkunganmu.com--Booming Sampah yang terjadi beberapa waktu lalu (akhir Maret 2019) di Kota Yogyakarta menimbulkan penumpukan sampah di mana-mana. Hal ini mengakibatkan timbulnya bau yang tidak sedap, terjadinya pencemaran  udara oleh gas methan serta menyebarnya bibit-bibit penyakit.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) bersama Majelis Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tergerak untuk menginisiasi sebuah aksi Gerakan Bersama Peduli Sampah. Kegiatan ini didahului dengan sosialisasi penanganan sampah organik dan pembagian Composter Pengelolaan Sampah Organik kepada seluruh pimpinan dan masyarakat umum. Upaya nyata ini sebagai implementasi dari Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yakni melalui gerakan PILAH dan OLAH sampah mulai dari sumbernya yaitu rumah tangga.

Hery Setiawan, Ketua MLH PDM Kota Yogyakarta menegaskan bahwa “pembangunan dan penyadaran lingkungan dan upaya penyelamatan lingkungan harus menjadi kesadaran bersama dan menjadi gerakan bersama antara kaum perempuan dan laki-laki, anak-anak dan orang dewasa, lembaga swasta dan pemerintah dalam semua level”.

Untuk itulah, kesadaran dan perilaku orang perlu dibangun dan dikembangkan melalui proses Pendidikan. Gerakan membangun kesadaran dan peduli lingkungan hanya akan berhasil apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terus menerus, konsisten dan didukung oleh semua komponen bangsa di tanah air.

Lebih lanjut Hery menuturkan bahwa “urgensi gerakan penyadaran dan perilaku orang tersebut merupakan media dakwah bil hal, Penguat modal sosial (tali silaturahim dan kekerabatan), Penguatan kelembagaan persyarikatan (dapat dijadikan amal usaha “alternatif”), Sumber pendanaan dakwah, sosial, dan Pendidikan, Kontribusi real dalam penyelamatan lingkungan (tugas sebagai khalifatullah fil ardl)”.

Gerakan Bersama Peduli Sampah yang diinisiasi PDM Kota Yogyakarta ini memiliki tujuan agar masyarakat tidak membuang sampah tidak pada tempatnya dan melalkukan pemilihan dan pengolahan sampah mulai dari sumbernya, merubah mindset (cara berpikir) bahwa sampah itu adalah sisa energi serta sebagai upaya untk melestarikan lingkungan. (ddp)

Jakarta –lingkunganmu.com—Bertempat di Ruang Rapat Gedung A Kantor BMKG Pusat dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama anatara BMKG dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Kamis (4 April 2019). Acara ini didahului dengan silaturrahmi perkenalan delegasi Muhammadiyah yang terdiri atas Prof. Dr. Ir. Muhjidin Mawardi (Ketua MLH PPM), Dr. Ir. M. Nurcholish (Wakil Ketua MLH PPM),  Dr. Ir. Gatot Supangkat (Sekretaris MLH PPM, Dr. Yeni Widowaty (Bendahara MLH PPM), Dr. Rahmawati Husein (MDMC), Dr. Eko Priyo Purnomo, Hidayat Tri Sutardjo, Deta Dwi Prayitno yang diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi BMKG, Inspektur BMKG, Kepala Biro Umum BMKG, Litbang BMKG, Kepala Bagian Kerjasama BMKG.

Sebelum acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut, delegasi Muhammadyah diberi kesempatan untuk melakukan kunjungan ke ruang operasional, Meteorological Earlu Warning Centre (MEWS), Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC), Climatological Early Warning System (CEWS) milik BMKG yang sudah cukup lengkap peralatannya.

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D., Kepala BMKG menegaskan bahwa “BMKG membutuhkan kerjasama dengan semua tingkatan untuk menyiapkan masyarakat yang siap apabila terjadi bencana. Muhammadiyah salah satu organisasi yang memiliki infrasruktur dari Pusat hingga Desa/Kelurahan diharapkan dapat membantu BMKG dalam peningkatan pemahaman dan penyebarluasan informasi meteorology, Klimatologi dan Geofisika untuk Kemaslahatan Umat”. 

BMKG hingga saat ini telah merangkum semua informasi mengenai prakiraan cuaca, iklim, kualitas udara dan empa bumi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dalam satu aplikasi mobile, yakni App Store Info BMKG. BMKG setiap tahunnya juga meerbitkan dua jenis prakiraan musim di Indonesia, yaitu prakiraan musim hujan dan kemarau. Prakiraan musim hujan diterbitkan pada awal bulan September dan musim kemarau pada bulan Maret. Setiap akhir bulan, BMKG menerbitkan prakiraan sifat hujan dan tingkat ketersediaan air tanah.

BMKG juga telah menghasilkan informasi kualitas udara mentara, informasi kualitas udara berupa tangka konsentrasi polutan di udara, tingkat keasaman air hujan, grafik parameter kualitas udara, kecenderungan/trend serta analisis penyebarannya.     

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Muhjidin Mawardi, M. Eng. Ketua MLH PP Muhammadiyah sangat menyambut kerjasama antara BMKG dan PP Muhammadiyah ini dengan harapan agar bencana di Indonesia bisa diminimalkan terutama korban bencananya”.

Perjanjian ini merupakan bentuk usaha BMKG untuk semakin mendekatkan diri pada publik dengan menggandeng organisasi Umat, yang dapat membantu BMKG menyebarluaskan informasi MKG pada masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh Umat.

Peringatan dini untuk mengantisipasi bencana alam misalnya telah dilakukan BMKG 3 (tiga) hari sebelum kejadian, tetapi masyarakat atau pihak terkait tidak cepat tanggap dan tidak ditindaklanjuti, sehingga banyak memakan korban. Untuk itulah, PP Muhammadiyah melakukan Kesepakatan Bersama dengan BMKG yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta  organisasi dalam peningkatan pemahaman dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada masyarakat/Umat.

Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara BMKG dengan PP Muhammadiyah yang telah ditandatangani beberapa bulan yang lalu. (ddp)

Bantul –lingkunganmu.com-- Ada yang menarik perhatian ketika saya menjadi narasumber di Acara FGD yang diselenggarakan oleh BEM Fisipol UMY (26 Maret 2019). “Para mahasiswa itu memakai gelas untuk tempat minum mereka. Tidak ada satu pun  air minum dalam kemasan di ruangan itu. Kepedulian akan pengurangan sampah yang begitu nyata dan kecintaan akan lingkungan yang bukan hanya kata-kata”, ujar Dr. Ane Permatasari.

Lebih lanjut dosen Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY ini menegaskan “Jadi malu, di semua acara dosen,  baik di tingkat Prodi, Fakultas bahkan Universitas, selalu bertebaran air minum dalam kemasan. Kelihatannya kita harus belajar dari anak-anak kita yang penuh dengan kepedulian ini”.

FGD yang berlangsung di Ruang Sidang Fisipol Gedung E3 UMY ini diikuti oleh seluruh Lembaga internal Fisipol UMY yang meliputi Komahi, Komakom, Komap, IMM, Fismo, Fresh Club, BEM Fisipol UMY dan masyarakat Fisipol UMY bertujuan memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat Fisipol tentang kondisi sosial dan kemasyarakatan, meningkatkan rasa kepedulian masyarakat Fisipol terhadap lingkungan sekitar dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, dihadiri kurang lebih 100 mahasiswa.

Bu Ane, panggilan akrab anggota pimpinan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah ini mengawali presentasinya dengan membacakan puisi yang berjudul  TAKUT  (oleh Taufik Ismail); Mahasiswa takut pada dosen, Dosen takut pada dekan, Dekan takut pada rektor, Rektor takut pada menteri, Menteri takut pada presiden, Presiden takut pada mahasiswa (1998).

Itulah sepenggal sejarah perjuangan mahasiswa di masa lampau yang getol menyuarakan suara-suara kebenaran. Dari masa-masa itu pula muncul sosok-sosok pejuang yang tanpa mengenal rasa takut terus membela hak-hak kebebasan dan keadilan yang pada rezim masa itu sangat sulit didapat. Mahasiswa adalah agen perubahan. Apa kabar mahasiswa sekarang?

Apabila dicermati mahasiswa sekarang ini menurut bu Ane ada beberapa tipe, yakni Mahasiswa kupu-kupu, Mahasiswa kura-kura, Mahasiswa  Wannabe dan Mahasiswa Cari Muka. Seharusnya mahasiswa sekarang itu paling tidak seperti yang dikatakan WS Rendra bahwa “Mahasiswa sebagai generasi muda yang ideal adalah yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, kemudian berbakti pada masyarakat”. Apakah mahasiswa saat ini masih bisa dikatakan agen perubahan? Apalagi sekarang sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0 di mana digitalisasi di hampir semua bidang, segala sesuatu seakan serba instan, mengkritisi kebijakan pemerintah pun sekarang bisa dilakukan secara daring atau online, Ketergantungan kepada gadget dan media sosial menjadi ajang unjuk eksistensi diri mereka di dunia maya.

Mengapa sekarang ini banyak mahasiswa yang apatis? Jawabannya mungkin mereka itu Kerja, Kuper, Punya kegiatan di luar kampus, Belum adaptasi dengan lingkungan kampus, Larangan orang tua dan Memang sifatnya tidak peduli. Dalam menyusun sebuah kegiatan, mahasiswa harus sukses. Sukses acara sangat dipengaruhi oleh kepanitian yang solid, Kemampuan panitia membreakdown tujuan acara menjadi format acara yang menarik, dan Publikasi yang masif dan terkoordinir dengan baik serta yang tak kalah pentingnya adalah kerjasama tim (teamwork). Seperti Ide peringatan Hari Bumi, maka kegiatan yang diselenggara  seperti Bersih-bersih (kampus, pantai, jalan), Kampanye Caleg Peduli Lingkungan, Gerakan membersihkan paku di pohon, dan lain sebagainya. (ddp)

Yogyakarta –lingkunganmu.com-- Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) walau belum dideklarasikan sudah mulai berkibar. KHM adalah organisasi dakwah yang berbasis komunitas dan baru ada di kota Surabaya. KHM memberi fokus pada gerakan atas persoalan sosial-ekologis di abad ini dan saat ini KHM baru bergerak di lingkup Jawa Timur dengan melakukan pendampingan atas perampasan ruang hidup Waduk Sepat Surabaya oleh PT Ciputra Surya.

Pergerakan KHM dilakukan sejak 2018 dan mendapat respon serta sorotan dari berbagai pihak, sehingga sering kali akun instagram KHM mendapat pesan masuk via Direct Message (DM). Berdasarkan pantauan, pesan masuk mayoritas dari Kader Muhammadiyah lintas Provinsi yang sangat berharap agar KHM dapat melebarkan sayapnya ke seluruh daerah.

Untuk itulah, para inisiator dan pegiat KHM bersilaturrahmi dengan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Kantor Yogyakarta pada Senin (1 April 2019) lalu. Hery Setiawan yang menerima dari MLH PP Muhammadiyah menegaskan bahwa “Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah dengan misi utama al amr bil ma’ruf wa nahyu ’anil munkar  mempunyai tanggung jawab dan peran yang strategis dalam gerakan penyelamatan dan perlindungan lingkungan. Muhammadiyah sejak awal menyadari bahwa penyelamatan dan perlindungan lingkungan merupakan kewajiban sekaligus amanah yang harus diemban dalam rangka membangun masyarakat menuju masyarakat sejahtera yang diridhoi Allah SWT”.

Oleh karena itu, gerakan penyadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap perlindungan alam dan lingkungan harus senantiasa dilakukan melalui dakwah dan pendidikan lingkungan kepada jutaan siswa dan mahasiswa di lembaga pendidikan Muhammadiyah dan kepada semua pemangku kepentingan serta seluruh masyarakat di tanah air.

Upaya perlindungan dan konservasi  alam dan sumberdaya alam sama dengan hukum menjaga keberlangsungan kehidupan  seluruh makhluk, termasuk manusia. Menjaga alam dari kerusakan untuk keberlanjutan fungsi alam serta memakmurkan bumi merupakan penunaian amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi, yang merupakan bagian dari misi al amr bil ma’ruf wa nahyu ‘anil munkar. Akhlaq yang baik terhadap   lingkungan merupakan cermin keimanan dan keberagamaan seseorang dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Dr. Gatot Supangkat, Sekjen MLH PP Muhammadiyah yang dihubungi secara terpisah “menyambut baik Silaturrahmi KHM ini dan berharap KHM ini dapat menjadi sayap dari Gerakan Muhammadiyah Menyejukkan Bumi”.

Berkenaan dengan waduk Sepat di Surabaya yang digunakan sebagai tukar guling dengan PT. Ciputra Surya, karena waduk Sepat merupakan lahan termasuk dalam konservasi dengan adanya tukar guling nantinya fungsi waduk tidak akan berfungsi sebagai penyimpan air, tetapi sudah berubah ke arah pengurukan waduh dan pengeringan untuk pembangunan perumahan. (ddp)

Kota Bekasi –lingkunganmu.com. Sumur resapan sebagai salah satu rekayasa teknik konservasi air, yang dibangun sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap bangunan dan meresapkannya ke dalam tanah. Untuk itulah Majelis Lingkungan Hidup PDM Kota Bekasi membangun sumur resapan di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kota Bekasi (17/2/2019).

Menurut Dudy Setyabudhi, Ketua MLH PDM Kota Bekasi “upaya ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk mengurangi aliran permukaan  sehingga dapat mencegah /mengurangi terjadinya banjir dan genangan air, mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah, mengurangi erosi dan sedimentasi, mencegah penurunan  tanah (land subsidance) dan dapat mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah”.

Lebih lanjut mantan Sekretaris Daerah Kota Bekasi ini menegaskan bahwa “Pemakaian air tanah harus mempertimbangkan faktor kelestarian air tanah, yang meliputi faktor kualitas dan kuantitas air. Salah satu cara mempertahankan kuantitas air tanah adalah dengan menerapkan sumur resapan ini”.

Sampai saat ini, jumlah sumur resapan yang ada di wilayah Kota Bekasi masih sangat jauh dari jumlah ideal. Padahal peraturan tentang hal itu sudah ada. Untuk itu, baik pemerintah maupun masyarakat perlu lebih berperan dalam meningkatkan jumlah sumur resapan di wilayah Kota Bekasi. Keberhasilan pemerintah bukan dilihat dari seberapa banyak pemerintah mampu membuat sumur resapan, tetapi seberapa banyak masyarakat yang mencontoh pemerintah dalam pembuatan sumur resapan. Untuk itulah MLH PDM Kota Bekasi membangun sumur resapan sebagai percontohan bagi kompleks sekolah yang ada di Kota Bekasi lainnya.

Keuntungan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan sumur resapan antara lain dapat menambah jumlah air tanah, mengurangi jumlah limpasan. Infiltrasi diperlukan untuk menambah jumlah air yang masuk kedalam tanah dengan demikian maka fluktuasi muka air tanah pada waktu musim hujan dan kemarau tidak terlalu tajam.

Air hujan yang semula jatuh keatas permukaan genteng tidak langsung mengalir ke selokan atau halaman sekolah/ rumah tetapi dialirkan melalui pipa/seng terus ditampung ke dalam sumur resapan. Akibat yang bisa dirasakan adalah air hujan tidak menyebar ke halaman atau selokan sehingga akan mengurangi terjadinya limpasan permukaan (ddp).

Yogyakarta –lingknnganmu.com—Rapat Koordinasi Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat telah berlangsng di Gedung PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro 23 (22/2/2019).  Rakor ini sebagai tindaklanjut Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak beberapa waktu lalu.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG ibu Darwahyuniati, SH, MH. Menguraikan bahwa “perlengkapan sensor deteksi itu milik masyarakan, hanya saja banyak masyarakat yang merusaknya sehingga beberapa alat dimaksud tidak berfungsi dengan baik.

Lebih lanjut Yuni menegaskan “tempat pemasangan alat sensor deteksi  bencana masih kurang sehingga banyak titik-titik yang belum dipasang alat sensor deteksi bencana. Pendidikan kepada masyarakat, dari anak-anak sampai orang dewasa dalam menangani bencana senantiasa diselenggarakan BMKG bahkan Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Nelayan merupakan Program Unggulan dari BMKG”, ungkap Yuni.

Dr. Yeni Widowati, S.H., M. Hum., dari MLH PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa “Proram Unggulan MLH PP Muhammadiyah yang sudah berjalan seperti pembuatan modul shadaqah sampah, menggerakan setiap pimpinan wilayah Muhammadiyah dalam aksi bersih lingkungan terutama di sungai, sekolah, kampus, masjid dan lingkungan sekitarnya. MLH telah mengembangkan Sekolah Tangguh Bencana & Lingkungan, Sekolah Sungai Muhammadiyah, Sekolah Sedekah Sampah, Gerakan Penyejuk Bumi, Gerakan Green School, Gerakan Eco Masjid, Gerakan Eco Pesantren dan lain-lain”, ujar dosen UM Yogyakarta ini.

Dr. Eko Priyo Purnomo, SIP, M.Si, Mres., Divisi Litbang MLH PP Muhammadiyah menegaskan bahwa “muhammadiyah sendiri sudah memiliki 170 PTM yang tersebar di Indonesia, di mana di setiap wilayah tidak hanya satu PTM,  seperti di Yogyakarta sendiri ada tiga PTM. Sehingga BMKG dan Muhammadiyah bisa bekerja sama dalam melakukan pendidikan kebencanaan agar masyarakat bisa siap dalam menangani bencana melalui kegiatan-kegiatan seperti KKN tematik Lingkungan, pemasangan alat-alat pendeteksi bencana, Pendidikan dan pelatihan tentang penanganan kebencanan ataupun pemasangan alat-alat stasiun meterorologi di setiap Perguruan Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia”, ungkap dari Eko.

Beberapa kesepakatan telah diputuskan dalam Rapat Koordinasi ini, antara lain Pendidikan Kebencanaan untuk masyarakat dengan memasukkan materi tersebut dalam kurikulum mulai dari TK sampai PTM, pemanfaat data riset/penelitian untuk pengembangan BMKG, pemasangan alat deteksi bencana di lingkungan muhammadiyah seperti di AUM atau PTM, pelatihan mitigasi bencana yang di aplikasikan dalam lingkungan muhammadiyah dan penyebarluasan informasi penanganan kebencanaan melalui media yang berkembang di muhammadiyah seperti  radio, TVMu maupun media online lainnya yang di miliki muhammadiyah.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Muhjidin Mawardi, M. Eng. Ketua MLH PP Muhammadiyah sangat menyambut baik hasil-hasil Rapat Koordinasi ini, agar bencana di Indonesia bisa diminimalkan terutama korban bencana”.

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D., Kepala BMKG menegaskan bahwa “BMKG membutuhkan kerjasama dengan semua tingkatan untuk menyiapkan masyarakat yang siap apabila terjadi bencana. Terjadinya bencana di Palu banyak tersebar isu Hoax yang menyatakan bahwa BMKG mencabut pemberitahuan Tsunami, padahal yang terjadi bancana itu datang terlalu cepat di mana alat deteksi Tsunami seperti yang ada di Jepang itu membutuhkan waktu 3 menit, di indonesia itu sendiri alat seperti itu juga sudah ada, hanya saja bencana itu datang hanya 2 menit sehingga pemberitahuan Tsunami itu belum bisa di lakukan karena sensor deteksi Tsunami belum memberikan sinyal informasi. Sedangkan pada bencana di Selat Sunda itu bukan dari gempa melainkan dari eropsi gunung sehingga BMKG juga tidak memiliki data mengenai Eropsi Anak Krakatau datanya ada di Pusat Vulkanologi”, tegas mantan Rektor UGM.

BMKG sendiri sudah mengetahui pusat atau daerah berpotensi bencana hanya saja BMKG sendiri belum mengetahui kapan bencana itu akan terjadi, yang bisa BMKG lakukan saat ini adalah menyiapkan masyarakat agar siap bencana sehingga apabila bencana itu datang masyarakat tau ini akan terjadi bencana apa dan harus bagaimana. Kesiapan masyarakat ini perlu ditekankan ke masyarakat luas sehingga apabila terjadi bencana masyarakat siap dan mampu mengatasi bencana ini, paling tidak dapat mengurangi korban (ddp).

Fokus Discussion Group dengan mengambil tema “Partisipasi Kelompok Keagamaan dalam Mendukung Pembangunan Rendah Emisi DKI Jakarta” berlangsung di Kantor Gubernur DKI Jakarta pada 14 Pebruari 2019. FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi target dan rencana aksi kelompok Keagamaan dalam mendukung “Ikhtiar Jakarta” untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di DKI Jakarta, mendiskusikan  gagasan  aksi  nyata  dan  bentuk  keterlibatan  kelompok  keagamaan  dalam mendukung pembangunan rendah emisi di DKI Jakarta melalui program Ambitious City Promise (ACP), mendiskusikan  bentuk  media  atau  platform  komunikasi  yang  paling  efektif  bagi  Kelompok keagamaan untuk dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan rendah emisi dan penurunan emisi GRK.

Dalam kesempatan itu, Hidayat Tri, utusan dari Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah sangat berharap bahwa “FGD ini dapat mengeluarkan skala skala  prioritas   komitmen,   strategi   dan   rencana   aksi-aksi   kelompok   keagamaan dalam mendukung pembangunan kota rendah emisi, adanya aksi nyata bagi kelompok keagamaan dalam mendukung pembangunan kota rendah emisi, dan adanya kesepakatan tentang bentuk  media  atau  platform  keterlibatan  kelompok  keagamaan  dalam  untuk mendukung pembangunan rendah emisi”.

Seperti diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 30% di tahun 2030 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 131 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) DKI Jakarta. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI tahun 2018, disebutkan hingga 2017, DKI Jakarta telah mencapai penurunan emisi hingga 22.46%. Pencapaian angka ini terbesar berasal dari peralihan bahan bakar fosil ke gas dengan angka 8 juta ton CO2 di 2016.

Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang juga tergabung dalam program Ambitious City Promise (ACP) berupaya keras untuk mendorong pembangunan kota rendah emisi di kota-kota besar di Asia Tenggara melalui akselerasi aksi dan komitmen iklim yang ambisius di tingkat lokal.  Program seperti ini juga telah dilaksanakan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam, dan masing-masing negara. ACP yang didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir (BMU) melalui program International Climate Initiative (IKI); dilaksanakan oleh ICLEI - Local Government for Sustainability dan didukung oleh Seoul Metropolitan Government (SMG). Di Indonesia, kota-kota yang berpartisipasi dalam ACP adalah Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi.

Sejauh ini kegiatan program ACP ini telah dapat mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam agenda perubahan iklim DKI Jakarta secara simultan. Dalam proses tersebut telah dilakukan pemetaan  para  pemangku kepentingan yang potensial  terlibat  dan telah teridentifikasi  aksi-aksi konkrit pembangunan rendah emisi yang tengah berlangsung maupun yang direncanakan oleh pemerintah DKI Jakarta, kelompok/komunitas maupun institusi di DKI Jakarta. Hasil kegiatan pemetaan tersebut menjadi acuan awal untuk menuju kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk merumuskan komitmen bersama dalam sebuah dokumen “Ikhtiar Jakarta” (Promise of Jakarta).

Salah satu bagian penting dalam seluruh proses program ACP ini adalah mendorong semaksimal mungkin warga dan pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif dalam merumuskan komitmen/target dan mendukung secara aktif dalam menyelenggarakan aksi-aksi konkrit penurunan emisi GRK ditingkat tapak. (ddp)

Bengkulu—lingkunganmu.com. Dalam rangka mengkoordinasi dan mengevaluasi kinerja Muhammadiyah selama periode 2015-2020 PP Muhammadiyah menyelenggarakan Tanwir. Tanwir Muhammadiyah tahun ini dilaksanakan di Bengkulu lebih tepatnya di salah satu perguruan tinggi muhammadiyah yaitu Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Tanwir sendiri dilaksanakan pada tanggal 14-17 Februari 2019 dengan tema “Beragama yang Mencerahkan”.

Tema tersebut dipilih atas dua pertimbangan. Pertama, Muhammadiyah dan Islam saat ini dituntut untuk menyebarkan praktik Islam yang mencerahkan. "Mencerahkan hati, pikiran, tindakan, yang disinari nilai-nilai Islam," Kedua, dalam kehidupan sehari-hari, dijumpai sebagian pemahaman dan pengalaman Islam kurang menunjukkan pencerahan sehingga muncul ekstrimisme, intoleransi, politisasi agama, ada juga ujaran kebencian membawa aura marah dan kebencian. Islam sesungguhnya membawa rahmatan lil alamin.

Tanwir Muhammadiyah merupakan permusyawaratan tertinggi setelah muktamar. Muktamar sendiri biasanya menjadi acara untuk suksesi kepemimpinan. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, sidang tanwir dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepemimpinan. Dalam periode kepemimpinan PP Muhammadiyah hasil Muktamar ke-47 di Makassar, Sidang Tanwir di Bengkulu merupakan perhelatan kedua setelah sebelumnya diselenggarakan di Ambon pada 2017.

Dalam sidang tanwir kali in akan dibahas empat agenda besar yang berkaitan dengan persoalan organisasi, keumatan, dan kebangsaan. Sebelumnya. Isu-isu yang dibahas adalah perubahan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Kedua, akan disampaikan pokok-pokok pikiran Muhammadiyah mengenai kehidupan keumatan dan kebangsaan serta ceramah dari tokoh nasional, yaitu Jokowi dan Prabowo. Keduanya diundang dalam kapasitasnya sebaagai tokoh nasional. Agenda pembahasan keempat adalah dinamika persyarikatan Muhammadiyah, baik di tingkat nasional dan wilayah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyebutkan, terdapat beberapa alasan dipilihnya Bengkulu sebagai tuan rumah Tanwir Muhammadiyah. Salah satu pertimbangannya yakni sejarah lahirnya tokoh-tokoh Muhammadiyah berasal dari Bengkulu. Hal ini disampaikan Haedar dalam sambutannya pada pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Balai Semarak Raya, Gedung Daerah Bengkulu (15/2/2019). "Bengkulu memiliki sejarah penting dalam Muhammadiyah, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah lahir dari sini. Ada Hasan Din, konsul Muhammadiyah. Ia pengusaha dan juga ayah Ibu Fatmawati, Ibu Negara," kata Haedar, diiringi gemuruh tepuk tangan seluruh peserta Tanwir.

Selain itu ada point penting yang disampaikan oleh Dr. KH. Haedar Nashir dalam pembukaan tanwir ini adalah harapannya Muhammadiyah mampu menjadi sebuah gerakan yang mendorong beragama yang mencerahkan, taauwun, dan gotong royong bagi negeri.

Tanwir kali ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dan dihadiri oleh anggota tanwir (perwakilan setiap wilayah muhammadiyah), peserta (perwakilan dari Majelis, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Biro Organisasi tingkat pusat Muhammadiyah), peninjau (Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah, perwakilan daerah muhammadiyah yang di Bengkulu serta beberapa kader muhammadiyah yang di tunjuk langsung oleh pimpinan pusat muhammadiyah), sementara itu dlamkesempatan yang sama undangan di luar muhammadiyah ditunjuk langsung oleh muhammadiyah. Dalam sambutannya Presiden berterima kasih kepada Muhammadiyah yang sudah banyak melahirkan pahlawan bangsa dan telah banyak mendirikan Amal Usaha Muhammadiyah yang sangat bermanfaat untuk umat dari pendidikannya maupun rumah sakit. (ddp)