Kota Bekasi –lingkunganmu.com. Sumur resapan sebagai salah satu rekayasa teknik konservasi air, yang dibangun sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap bangunan dan meresapkannya ke dalam tanah. Untuk itulah Majelis Lingkungan Hidup PDM Kota Bekasi membangun sumur resapan di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kota Bekasi (17/2/2019).

Menurut Dudy Setyabudhi, Ketua MLH PDM Kota Bekasi “upaya ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk mengurangi aliran permukaan  sehingga dapat mencegah /mengurangi terjadinya banjir dan genangan air, mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah, mengurangi erosi dan sedimentasi, mencegah penurunan  tanah (land subsidance) dan dapat mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah”.

Lebih lanjut mantan Sekretaris Daerah Kota Bekasi ini menegaskan bahwa “Pemakaian air tanah harus mempertimbangkan faktor kelestarian air tanah, yang meliputi faktor kualitas dan kuantitas air. Salah satu cara mempertahankan kuantitas air tanah adalah dengan menerapkan sumur resapan ini”.

Sampai saat ini, jumlah sumur resapan yang ada di wilayah Kota Bekasi masih sangat jauh dari jumlah ideal. Padahal peraturan tentang hal itu sudah ada. Untuk itu, baik pemerintah maupun masyarakat perlu lebih berperan dalam meningkatkan jumlah sumur resapan di wilayah Kota Bekasi. Keberhasilan pemerintah bukan dilihat dari seberapa banyak pemerintah mampu membuat sumur resapan, tetapi seberapa banyak masyarakat yang mencontoh pemerintah dalam pembuatan sumur resapan. Untuk itulah MLH PDM Kota Bekasi membangun sumur resapan sebagai percontohan bagi kompleks sekolah yang ada di Kota Bekasi lainnya.

Keuntungan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan sumur resapan antara lain dapat menambah jumlah air tanah, mengurangi jumlah limpasan. Infiltrasi diperlukan untuk menambah jumlah air yang masuk kedalam tanah dengan demikian maka fluktuasi muka air tanah pada waktu musim hujan dan kemarau tidak terlalu tajam.

Air hujan yang semula jatuh keatas permukaan genteng tidak langsung mengalir ke selokan atau halaman sekolah/ rumah tetapi dialirkan melalui pipa/seng terus ditampung ke dalam sumur resapan. Akibat yang bisa dirasakan adalah air hujan tidak menyebar ke halaman atau selokan sehingga akan mengurangi terjadinya limpasan permukaan (ddp).

Yogyakarta –lingknnganmu.com—Rapat Koordinasi Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat telah berlangsng di Gedung PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro 23 (22/2/2019).  Rakor ini sebagai tindaklanjut Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak beberapa waktu lalu.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG ibu Darwahyuniati, SH, MH. Menguraikan bahwa “perlengkapan sensor deteksi itu milik masyarakan, hanya saja banyak masyarakat yang merusaknya sehingga beberapa alat dimaksud tidak berfungsi dengan baik.

Lebih lanjut Yuni menegaskan “tempat pemasangan alat sensor deteksi  bencana masih kurang sehingga banyak titik-titik yang belum dipasang alat sensor deteksi bencana. Pendidikan kepada masyarakat, dari anak-anak sampai orang dewasa dalam menangani bencana senantiasa diselenggarakan BMKG bahkan Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Nelayan merupakan Program Unggulan dari BMKG”, ungkap Yuni.

Dr. Yeni Widowati, S.H., M. Hum., dari MLH PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa “Proram Unggulan MLH PP Muhammadiyah yang sudah berjalan seperti pembuatan modul shadaqah sampah, menggerakan setiap pimpinan wilayah Muhammadiyah dalam aksi bersih lingkungan terutama di sungai, sekolah, kampus, masjid dan lingkungan sekitarnya. MLH telah mengembangkan Sekolah Tangguh Bencana & Lingkungan, Sekolah Sungai Muhammadiyah, Sekolah Sedekah Sampah, Gerakan Penyejuk Bumi, Gerakan Green School, Gerakan Eco Masjid, Gerakan Eco Pesantren dan lain-lain”, ujar dosen UM Yogyakarta ini.

Dr. Eko Priyo Purnomo, SIP, M.Si, Mres., Divisi Litbang MLH PP Muhammadiyah menegaskan bahwa “muhammadiyah sendiri sudah memiliki 170 PTM yang tersebar di Indonesia, di mana di setiap wilayah tidak hanya satu PTM,  seperti di Yogyakarta sendiri ada tiga PTM. Sehingga BMKG dan Muhammadiyah bisa bekerja sama dalam melakukan pendidikan kebencanaan agar masyarakat bisa siap dalam menangani bencana melalui kegiatan-kegiatan seperti KKN tematik Lingkungan, pemasangan alat-alat pendeteksi bencana, Pendidikan dan pelatihan tentang penanganan kebencanan ataupun pemasangan alat-alat stasiun meterorologi di setiap Perguruan Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia”, ungkap dari Eko.

Beberapa kesepakatan telah diputuskan dalam Rapat Koordinasi ini, antara lain Pendidikan Kebencanaan untuk masyarakat dengan memasukkan materi tersebut dalam kurikulum mulai dari TK sampai PTM, pemanfaat data riset/penelitian untuk pengembangan BMKG, pemasangan alat deteksi bencana di lingkungan muhammadiyah seperti di AUM atau PTM, pelatihan mitigasi bencana yang di aplikasikan dalam lingkungan muhammadiyah dan penyebarluasan informasi penanganan kebencanaan melalui media yang berkembang di muhammadiyah seperti  radio, TVMu maupun media online lainnya yang di miliki muhammadiyah.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Muhjidin Mawardi, M. Eng. Ketua MLH PP Muhammadiyah sangat menyambut baik hasil-hasil Rapat Koordinasi ini, agar bencana di Indonesia bisa diminimalkan terutama korban bencana”.

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D., Kepala BMKG menegaskan bahwa “BMKG membutuhkan kerjasama dengan semua tingkatan untuk menyiapkan masyarakat yang siap apabila terjadi bencana. Terjadinya bencana di Palu banyak tersebar isu Hoax yang menyatakan bahwa BMKG mencabut pemberitahuan Tsunami, padahal yang terjadi bancana itu datang terlalu cepat di mana alat deteksi Tsunami seperti yang ada di Jepang itu membutuhkan waktu 3 menit, di indonesia itu sendiri alat seperti itu juga sudah ada, hanya saja bencana itu datang hanya 2 menit sehingga pemberitahuan Tsunami itu belum bisa di lakukan karena sensor deteksi Tsunami belum memberikan sinyal informasi. Sedangkan pada bencana di Selat Sunda itu bukan dari gempa melainkan dari eropsi gunung sehingga BMKG juga tidak memiliki data mengenai Eropsi Anak Krakatau datanya ada di Pusat Vulkanologi”, tegas mantan Rektor UGM.

BMKG sendiri sudah mengetahui pusat atau daerah berpotensi bencana hanya saja BMKG sendiri belum mengetahui kapan bencana itu akan terjadi, yang bisa BMKG lakukan saat ini adalah menyiapkan masyarakat agar siap bencana sehingga apabila bencana itu datang masyarakat tau ini akan terjadi bencana apa dan harus bagaimana. Kesiapan masyarakat ini perlu ditekankan ke masyarakat luas sehingga apabila terjadi bencana masyarakat siap dan mampu mengatasi bencana ini, paling tidak dapat mengurangi korban (ddp).

Fokus Discussion Group dengan mengambil tema “Partisipasi Kelompok Keagamaan dalam Mendukung Pembangunan Rendah Emisi DKI Jakarta” berlangsung di Kantor Gubernur DKI Jakarta pada 14 Pebruari 2019. FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi target dan rencana aksi kelompok Keagamaan dalam mendukung “Ikhtiar Jakarta” untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di DKI Jakarta, mendiskusikan  gagasan  aksi  nyata  dan  bentuk  keterlibatan  kelompok  keagamaan  dalam mendukung pembangunan rendah emisi di DKI Jakarta melalui program Ambitious City Promise (ACP), mendiskusikan  bentuk  media  atau  platform  komunikasi  yang  paling  efektif  bagi  Kelompok keagamaan untuk dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan rendah emisi dan penurunan emisi GRK.

Dalam kesempatan itu, Hidayat Tri, utusan dari Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah sangat berharap bahwa “FGD ini dapat mengeluarkan skala skala  prioritas   komitmen,   strategi   dan   rencana   aksi-aksi   kelompok   keagamaan dalam mendukung pembangunan kota rendah emisi, adanya aksi nyata bagi kelompok keagamaan dalam mendukung pembangunan kota rendah emisi, dan adanya kesepakatan tentang bentuk  media  atau  platform  keterlibatan  kelompok  keagamaan  dalam  untuk mendukung pembangunan rendah emisi”.

Seperti diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 30% di tahun 2030 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 131 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) DKI Jakarta. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI tahun 2018, disebutkan hingga 2017, DKI Jakarta telah mencapai penurunan emisi hingga 22.46%. Pencapaian angka ini terbesar berasal dari peralihan bahan bakar fosil ke gas dengan angka 8 juta ton CO2 di 2016.

Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang juga tergabung dalam program Ambitious City Promise (ACP) berupaya keras untuk mendorong pembangunan kota rendah emisi di kota-kota besar di Asia Tenggara melalui akselerasi aksi dan komitmen iklim yang ambisius di tingkat lokal.  Program seperti ini juga telah dilaksanakan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam, dan masing-masing negara. ACP yang didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir (BMU) melalui program International Climate Initiative (IKI); dilaksanakan oleh ICLEI - Local Government for Sustainability dan didukung oleh Seoul Metropolitan Government (SMG). Di Indonesia, kota-kota yang berpartisipasi dalam ACP adalah Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi.

Sejauh ini kegiatan program ACP ini telah dapat mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam agenda perubahan iklim DKI Jakarta secara simultan. Dalam proses tersebut telah dilakukan pemetaan  para  pemangku kepentingan yang potensial  terlibat  dan telah teridentifikasi  aksi-aksi konkrit pembangunan rendah emisi yang tengah berlangsung maupun yang direncanakan oleh pemerintah DKI Jakarta, kelompok/komunitas maupun institusi di DKI Jakarta. Hasil kegiatan pemetaan tersebut menjadi acuan awal untuk menuju kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk merumuskan komitmen bersama dalam sebuah dokumen “Ikhtiar Jakarta” (Promise of Jakarta).

Salah satu bagian penting dalam seluruh proses program ACP ini adalah mendorong semaksimal mungkin warga dan pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif dalam merumuskan komitmen/target dan mendukung secara aktif dalam menyelenggarakan aksi-aksi konkrit penurunan emisi GRK ditingkat tapak. (ddp)

Bengkulu—lingkunganmu.com. Dalam rangka mengkoordinasi dan mengevaluasi kinerja Muhammadiyah selama periode 2015-2020 PP Muhammadiyah menyelenggarakan Tanwir. Tanwir Muhammadiyah tahun ini dilaksanakan di Bengkulu lebih tepatnya di salah satu perguruan tinggi muhammadiyah yaitu Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Tanwir sendiri dilaksanakan pada tanggal 14-17 Februari 2019 dengan tema “Beragama yang Mencerahkan”.

Tema tersebut dipilih atas dua pertimbangan. Pertama, Muhammadiyah dan Islam saat ini dituntut untuk menyebarkan praktik Islam yang mencerahkan. "Mencerahkan hati, pikiran, tindakan, yang disinari nilai-nilai Islam," Kedua, dalam kehidupan sehari-hari, dijumpai sebagian pemahaman dan pengalaman Islam kurang menunjukkan pencerahan sehingga muncul ekstrimisme, intoleransi, politisasi agama, ada juga ujaran kebencian membawa aura marah dan kebencian. Islam sesungguhnya membawa rahmatan lil alamin.

Tanwir Muhammadiyah merupakan permusyawaratan tertinggi setelah muktamar. Muktamar sendiri biasanya menjadi acara untuk suksesi kepemimpinan. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, sidang tanwir dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepemimpinan. Dalam periode kepemimpinan PP Muhammadiyah hasil Muktamar ke-47 di Makassar, Sidang Tanwir di Bengkulu merupakan perhelatan kedua setelah sebelumnya diselenggarakan di Ambon pada 2017.

Dalam sidang tanwir kali in akan dibahas empat agenda besar yang berkaitan dengan persoalan organisasi, keumatan, dan kebangsaan. Sebelumnya. Isu-isu yang dibahas adalah perubahan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Kedua, akan disampaikan pokok-pokok pikiran Muhammadiyah mengenai kehidupan keumatan dan kebangsaan serta ceramah dari tokoh nasional, yaitu Jokowi dan Prabowo. Keduanya diundang dalam kapasitasnya sebaagai tokoh nasional. Agenda pembahasan keempat adalah dinamika persyarikatan Muhammadiyah, baik di tingkat nasional dan wilayah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyebutkan, terdapat beberapa alasan dipilihnya Bengkulu sebagai tuan rumah Tanwir Muhammadiyah. Salah satu pertimbangannya yakni sejarah lahirnya tokoh-tokoh Muhammadiyah berasal dari Bengkulu. Hal ini disampaikan Haedar dalam sambutannya pada pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Balai Semarak Raya, Gedung Daerah Bengkulu (15/2/2019). "Bengkulu memiliki sejarah penting dalam Muhammadiyah, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah lahir dari sini. Ada Hasan Din, konsul Muhammadiyah. Ia pengusaha dan juga ayah Ibu Fatmawati, Ibu Negara," kata Haedar, diiringi gemuruh tepuk tangan seluruh peserta Tanwir.

Selain itu ada point penting yang disampaikan oleh Dr. KH. Haedar Nashir dalam pembukaan tanwir ini adalah harapannya Muhammadiyah mampu menjadi sebuah gerakan yang mendorong beragama yang mencerahkan, taauwun, dan gotong royong bagi negeri.

Tanwir kali ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dan dihadiri oleh anggota tanwir (perwakilan setiap wilayah muhammadiyah), peserta (perwakilan dari Majelis, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Biro Organisasi tingkat pusat Muhammadiyah), peninjau (Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah, perwakilan daerah muhammadiyah yang di Bengkulu serta beberapa kader muhammadiyah yang di tunjuk langsung oleh pimpinan pusat muhammadiyah), sementara itu dlamkesempatan yang sama undangan di luar muhammadiyah ditunjuk langsung oleh muhammadiyah. Dalam sambutannya Presiden berterima kasih kepada Muhammadiyah yang sudah banyak melahirkan pahlawan bangsa dan telah banyak mendirikan Amal Usaha Muhammadiyah yang sangat bermanfaat untuk umat dari pendidikannya maupun rumah sakit. (ddp)

Jakarta---lingkunganmu.com. Tuntutan masyarakat akan perbaikan kualitas lingkungan hidup  semakin meningkat, dengan laju kerusakan yang lebih tinggi dibanding dengan kemampuan pemerintah untuk memulihkanya. Kondisi lingkungan yang merosot telah terjadi berbarengan dengan dibangunya semangat otonomi daerah yang hampir  20 tahun.

Di negara maju masalah lingkungan terjadi akibat pola hidup yang mewah dan boros sehingga mencemari lingkungan sementara di negara berkembang seperti indonesia adalah populasi manusia. Baik menyangkut masalah jumlahnya yang besar maupun sebarannya yang luas, ini mempengaruhi kebutuhan akan pangan dan lahan, sehingga  membutuhkan ruang hidup dan kebutuhan untuk hidupnya yang harus bergerak dengan cepat yang pada akhirnya mempengaruhi daya dukung lingkungan.

Upaya perbaikan secara terus menerus dilakukan dengan melibatkan semua pihak, baik kelembagaan pemerintah yang secara khusus untuk menangani masalah LH, maupun masyarakat dan dunia usaha, akan tetapi belum menunjukan perubahan yang signifikan. Sektor SDA dan LH masih menjadi sumber pembiayaan politik utama sehingga berpengaruh pada siklus politik 5 tahunan, selain itu ada banyak orang serakah bersatu, Pemerintah lemah dan dilemahkan serta masyarakat membiarkannya

Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan kualitas lingkungan di Indonesia, seperti: Green School, membangun hutan pendidikan, Audit Mandiri Lingkungan Hidup Muhammadiyah, Sekolah Sungai, Sodekah Sampah dan lain-lain, semua itu belum dapat menyelesaikan persoalan lingkungan hidup yang begitu kompleks pada saat ini, sehingga perlu mengekplorasi kembali persoalan lingkungan dan solusi program yang tepat bagi Muhammadiyah dalam rangka untuk meminimalisir masalah dan dampaknya bagi lingkungan hidup serta masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Muhammadiyah tidak akan bergerak sendiri sehingga butuh sinergi, aliansi strategis dan konsep yang terukur serta aksi bersama dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkemajuan, sehingga seruan jihad dari KH. Ahmad Dahlan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dapat bersemai pada setiap diri umat.

Pengajian bulanan MLH PP Muhammadiyah yang berlangsung di Gedung PP Muhammadiyah Menteng Jakarta pada 13 Pebruari 2019 mengambil tema “Mencari Jejak Isu LH di Pusaran Pemilu 2019” menampilkan narasumber Tri Bangun L. Sony (KLHK), Tachrir Fathoni (Belantara) dan M. Islah (Walhi).

Tri Bangun L. Sony (KLHK) menegaskan bahwa Isu-isu tentang lingkungan hidup dapat diringkas menjadi: Air (pencemaran/kualitas, kuantitas), Udara (pencemaran (kualitas), Tutupan Lahan (deforestrasi, lahan kritis), Sampah (pencemaran dan gaya hidup), Perubahan Iklim (kumulasi pencemaran dan kerusakan lingkungan). Sehingga dibutuhkan sebuah Gerakan Aksi berbasis lokus dan isu berupa 15 DAS PRIORITAS UNTUK DITANGANI (108 DAS) yakni Citarum, Ciliwung, Cisadane , Serayu, Bengawan Solo, Brantas, Asahan Toba, Siak, Musi, Way Sekampung, Way Seputih, Moyo, Kapuas, Jeneberang, Saddang. PESISIR DAN LAUT dan AREA PUBLIK LAINNYA  (Taman, Lapangan, Trotoar, Pasar, Sekolah, Kampus, Rumah Sakit, Kawasan Konservasi, dll.)

Sementara itu, Tachrir Fathoni menguraikanbahwa jejak Capes di bidang LH akan menentukan arah kebijakan pembangunan LH 5 tahun ke depan. Selain itu juga membandingkan antara yang sudah dilakukan dengan rencana kelanjutannya.

Ada beberpa hal yang perlu mendapat perhatian mengapa Capres perlu mencermati LH, antara lain bahwa bmi diciptakan Allah dalam keseimbangan dan harmoni untk kehidupan manusia. Manusia sebagai khalifah yang berkewajiban mengelola bumi (SDA dan LH) untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya serta kemakmuran rakyat. 

Bila memperhatikan Visi dan Misi kedua Capres kali ini perlu diperhatikan juga “wujud komitmen setelah menduduki jabatan nantinya dengan memcermati alokasi pendanaan untuk merealisasikan visi, isi dan program aksi, penataan kelembagaan perangkatnya dan partisipasi masyarakat”, tandas Tachrir.

M. Islah (WALHI) menegaskan bahwa “ berbagai bencana ekologis yang menjadikan Indonesia dalam situasi darurat ekologis disebabkan oleh kebijakan ekonomi dan politik yang dilahirkan dari proses pemilu. Sumber daya alam masih menjadi sumber dana untuk membiayai ongkos politik yang sangat tinggi dan membuka ruang politik transaksional melalui berbagai perizinan sehingga penting bagi WALHI untuk menyuarakan persoalan lingkungan hidup dalam politik elektoral, karena masa depan lingkungan hidup salah satunya ditentukan oleh proses politik ini. Untuk itu berdiskusi dan menyampaikan usulan materi-materi atau substansi kepada penyelenggara pemilu terkait isu lingkungan hidup dan sumber daya alam, merupakan bagian dari gerakan lingkungan hidup mengarusutamakan agenda politik lingkungan, dan bagian dari upaya masyarakat sipil mewujudkan demokrasi substansif, terwujudkan kesejahteraan, keadilan dan keselamatan bagi seluruh rakyat”. (ddp)

Yogyakarta –lingkunganmu.com. Dalam upaya merespon minat masyarakat untuk membaca dan memperoleh bimbingan serta adanya perkembangan dampak bencana alam khususnya bagi masyarakat terdampak bencana alam, mendorong Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MTT PPM) untuk melakukan Workshop Resistematisasi Buku Fikih Kebencanaan pada 12 Januari 2019 di Gedung AR Fakhruddin A UM Yogyakarta.

Alasan utama adalah adanya kesulitan memahami dan memaknai isi buku sebagai satu kesatuan pemahaman yang utuh, di sisi lain banyak juga hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi sebagai akibat terjadinya bencana alam dan hak pengelolaan terhadap aset masyarakat terdampak bencana.

Dalam kesempaan itu Mutia Hussein, utusan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa “MLH PPM menyambut baik acara workshop ini dengan harapan agar Buku Fikih Kebencanaan dapat dipahami secara utuh dan dapat menyelaraskan substansi antara satu bab dengan bab lainnya”.

Lebih lanjut Dosen UM Yogyakarta ini menegaskan bahwa “workshop ini juga melakukan pembahasan aspek-aspek Fikih yang belum tertampung maupun aspek-aspek lainnya serta mengumpulkan ide dan gagasan kritis dari para expert tentang pemberian dan perlindungan hak keperdataan bagi masyarakat terdampak bencana dan pemberian kepastian hukum  akan hak-hak tersebut”.

Narasumber dalam workshop ini adalah Hamim Ilyas (perspektif fikih tarjih), Agus Setyo Muntohar (perspektif kebencanaan), Djafnan Taan Afandie (perspektif kebencanaan), Taqwadin (perspektif hukum) sedangkan peserta workshop adalah utusan MDMC, MPKU, Lazismu, Pusat Studi Bencana UMY, perwakilan Majelis/Lembaga/Ortom PP Muhammadiyah serta para pakar lainnya.

Dalam Sambutannya Syamsul Anwar, Ketua MTT PPM menegaskan bahwa “perlunya melakukan kajian dan meresistematisasi buku Fikih Kebencanaan yang dinilai sebagai ikhtiar dalam memberikan perhatian kepada masyarakat dan menunjukkan keberpihakannya pada kaum dhuafa dan kelompok-kelompok yang berpotensi tereksploitasi dan terpinggirkan”.

Ikhtiar meluruskan cara pandangan atau persepsi masyarakat terhadap penyebab terjadinya bencana itulah mendorong MTT PPM menggagas dan menerbitkan buku Fikih Kebencanaan yang senantiasa akan dilakukan penyempurnaan dengan peninjauan dan resistematisasi sehingga dapat dipahami masyarakat secara utuh. (ddp)

Sorong --lingkunganmu.com. Kuliah Kerja Nyata (KKN)) Mahasiswa UM Yogyakarta berhasil bangun Rumah Baca Kokoda di Kampung Warmon Kokoda, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong yang diresmikan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Haidar Nashir yang didampingi Ketua Umum PP Aisyiyah, Kepala LP3M UM Yogyakarta, Pimpinan Wilayau Muhammadiyah Papua Barat dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong pada Sabtu, 12 Januari 2018. 

Dalam sambutannya Haidar Nashir menegaskan bahwa "berkunjung ke Tanah Papua bukan merupakan tanah yang asing bagi Muhammadiyah, sebab Papua merupakan bagian dari NKRI yang tidak dapat dipisahkan sehingga perhatian Pengurus Pusat Muhammadiyah begitu penting untuk memberdayakan masyarakat Papua".

Lebih lanjut  Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga menambahkan bahwa ketika Sang Proklamator Indonesia Bung Karno masih hidup, beliau menegaskan bahwa "Papua adalah bagian dari NKRI, Papua bagi Indonesia ibarat anggota tubuh, jika tersakiti maka seluruh anggota tubuh merasakannya". Oleh karenanya Muhammadiyah menjalankan pesan Sang Proklamator "Dulu Bung Karno pernah menegaskan bahwa Papua ini sebagai bagian dari NKRI, oleh karenanya perhatian Muhammadiyah itu merupakan menjalankan pesan dari Bung Karno, mari kita jaga kita rawat kebersamaan ini, sehingga Papua akan terus maju," tandas Haidar Nashir.

Sementara itu, Dr. Gatot Supangkat, Kepala LP3M UM Yogyakarta menjelaskan bahwa "Pendidikan merupakan satu-satunya cara untuk merubah kondisi sosial masyarakat karena dengan cara ini SDM akan menjadi lebih cerdas dan berkarakter. Rumah Baca Kokoda ini merupakan ujud bhakti Muhammadiyah melalui pengabdian mahasiswa UM Yogyakarta yang tergabung dalam Mahardika Bakti Negeri (MBN). Kegiatan KKN 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) mahasiswa UM Yogyakarta dengan program unggulan bidang Pendidikan telah mampu meningkatkan kemampuan baca tulis masyarakat".

KKN 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) yang dilaksanakan Mahasiswa UM Yogyakarta ini telah berlangsung beberapa tahun terakhir ini dalam upaya ikut berpartisipasi aktif dalam mencerdaskan anak negeri. (ddp)

Dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup, manusia mengemban tiga amanat dari Allah, yakni Al-intifa’, Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan, Al-i’tibar, Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam, Al-islah, Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu.

Pesantren maupun sekolah sangat berpotensi sebagai agen untuk penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Melalui pesantren atau sekolah akan mampu melakukan pemahaman, kesadaran, dan mengintegrasikan nilai lingkungan, nilai konservasi, dan budaya pada seluruh warga pesantren/sekolah agar membentuk perilaku dan pola pengelolaan pesantren/sekolah yang ramah lingkungan.

Bertolak dari hal di atas, Majelis  Lingkungan  Hidup (MLH) PDM Kota Metro Lampung menginisiasi pemeliharaan lebah Trigona di beberapa tempat pendidikan, komunitas  warga dan pondok  pesantren.     Bertempat  di Pondok  Pesantren At Tanwir  UM Metro telah dilaksanakan upaya Sosialisasi dan Pelatihan  bersama mudir  dan santri tentang Budidaya lebah Trigona dan Optimalisasi  ruang  terbuka hijau  untuk usaha produktif pada Sabtu, 5 Januari 2019.

Lebah Trigona di samping mudah dipelihara, memiliki  banyak  keunggulan lain seperti tidak menyengat, tidak pecah koloni, kandungan fenolitik  tertinggi diantara madu lain, menghasilkan  bee pollen  dan propolis  serta  harga jual  produk  yg tinggi, seperti  penuturan  Dimas Wicandra alumni pendidikan biologi  UM  Metro  pegiat  lebah Trigona dalam paparannya.

Lebih lanjut Dimas menantang kepada Manajemen Pondok Pesatren At Tanwir untuk mengembangkan Budidaya Trigona. Keberadaan Trigona  terbukti meningkatkan produktivitas  tanaman karena penyerbukan bunga lebih  optimal. Di akhir paparannya beliau berharap sekali ke depan  Pondok  At Tanwir  bisa mengembangkan unit produksi Trigona  mengingat tanaman  di lokasi  pondok  potensial untuk budidaya lebah ini,  bahkan santri ditantang untuk wirausaha  Trigona,   produksi madu  siap  dibeli  dengan  harga 400-600  ribu/liter” tantang Dimas. (AS Metro)

Yogyakarta –lingkunganmu.com Majelis Lingkungan Hidup PDM Kota Yogyakarta untuk kedua kalinya dalam tahun 2018 ini menggelar Workshop Pemanenan Air Hujan yang berlangsung di SMA Muhi Yogyakarta pada Sabtu, 22 Desember 2018. Workshop ini menghadir pembicara Hery Setyawan (Ketua MLH PDM Kota Yogyakarta), Prof. Dr. Agus Mayono (Dosen UGM) dan Yuni, SE (Komunitas Banyu Bening).

Hery Setiyawan, menegaskan bahwa “Filosofi air hujan di saat musim kemarau orang berbondong_ bondong dengan khusuk memanjatkan shalat istiqo’, berdo’a meminta hujan, hujan turun dengan deras dibiarkan saja tidak disimpan atau ditampung untuk dikumpulkan, tetapi dibiarkan terbawa aliran sungai. Workshop ini dimaksudkan agar masyarakat terutama para pengurus DKM masjid dapat menginisiasi, mensosialisasikan, menerapkan sebuah gerakan memanen air hujan, sebagai salah satu alternatif konservasi air. Masjid  tidak hanya sebagai tempat ibadah semata tetapi juga sebagai  sarana dan kekuatan dalam menanamkan kebaikan- kebaikan dan perubahan kehidupan bagi umat sekarang maupun di masa yang akan datang. Masjid juga sebagaji pusat pembelajaran (center of excellent:).

Di akhir Workshop para peserta yang terdiri dari pengurus DKM, akademisi, mahasiswa, karyawan swasta, serta masyarakat umum mendeklarasikan diri “Gerakan Muhammadiyah Memanen Air Hujan” gerakan ini akan melakukan upaya dengan sekuat tenaga untuk mengelola air hujan. Air hujan dimanfaatkan secara maksimal guna memenuhi kebutuhan air baku, mengurangi banjir, mengurangi kekeringan, dan meningkatkan kualitas lingkungan serta kualitas hidup masyarakat.

Salah satu elemen menakjubkan dari siklus air adalah proses terjadinya hujan. Dari proses alam ini, kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana sebuah orkestra dari berbagai unsur alam bekerja. Alam telah mempertontonkan sebuah harmonisasi yang sangat indah ketika awan, hujan, dan arus angin bekerja sama menghidupkan bumi dengan semua penghuninya.

Hujan sejatinya adalah proses yang sangat alami dan terjadi di setiap bagian dunia. Hujan adalah bagian terpenting dari siklus hidrologi. Kehadirannya amat diperlukan untuk mengatur suhu serta menjaga keseimbangan di alam raya. Ketiadaan hujan adalah pertanda kekeringan, kelaparan, yang berakhir dengan kebinasaan.

Air hujan memiliki sejumlah fungsi dan manfaat yang mendasar bagi manusia. Dalam skala individu dan keluarga misalnya, air hujan dapat digunakan secara langsung sebagai air minum, air untuk mandi, mencuci, memasak, bahkan sebagai obat dan terapi kesehatan. Dalam skala industri, air hujan yang telah ditampung dapat digunakan sebagai bahan mentah atau pendingin. Dalam bidang pertanian, air hujan termasuk komponen terpenting dalam proses kehidupan tanaman produksi.

Itulah mengapa, bagi sebagian bangsa di dunia, hujan adalah sumber utama bagi pengairan dan irigasi sehingga banyak nyawa yang bergantung kepadanya. Betapa tidak, tanpa kehadirannya tanah tidak lagi mampu berproduksi, pasokan air minum akan menyusut, dan roda perekonomian akan berhenti. Bahkan, seiring dengan semakin menipisnya pasokan air tawar di bumi, negara-negara yang awalnya tidak begitu peduli dengan air hujan, kini mulai menggantungkan hidupnya pada pasokan air dari langit ini. Kondisi ini kembali menggemakan sebuah slogan bahwa ”air lebih berharga daripada emas”. Tanpa emas permata, siapapun masih bisa hidup. Namun, tanpa kehadiran air, siapapun tidak akan bisa hidup. (ddp).

Sleman—lingkunganmu.com Anggota Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah, Ahmad Sarwadi menegaskan bahwa "Kami mendorong pemerintah dan seluruh jajarannya untuk berani menyatakan krisis hidro-meteorologis yang saat ini merupakan permasalahan serius, dan sudah dalam kondisi darurat. Karena itu perlu tindakan penyelesaian darurat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan," tegas  Dosen UGM dalam acara “Refleksi Akhir Tahun & Pernyataan Sikap Bencana Ligkungan Hidup di Indonesia” yang digelar MLH PP Muhammadiyah di Universitas  Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sabtu (22 Desemer 2018).

Sarwadi mencatat bahwa Selama tahun 2018 terdapat beberapa bencana alam besar yang terkait dengan permasalahan lingkungan,antara lain: Gempa di Lombok menyebabkan 71.962 unit rumah rusak, 671 fasilitas pendidikan rusak, 52 unit fasilitas kesehatan, 128 unit fasilitas peribadatan dan sarana infrastruktur dan kerugian harta benda dan asset lainnya lebih dari 5,04 triliun rupiah, Gempa di Palu yang dalam waktu bersamaan terjadi liquifaksi  pada lahan permukiman menimbulkan 68.451 unit rumah, 327 unit rumah ibadah, 265 unit sekolah, perkantoran 78 unit, toko 362 unit, jalan 168 titik retak, jembatan 7 unit dan kerugian harta benda dan aset sebesar lebih dari 13,82 triliun Rupiah. Untuk korban jiwa 2.256 orang meninggal dan 1.309 orang hilang, 4.612 orang luka-luka, dan 223.751 orang mengungsi, Letusan Gunung Sinabung yang menyebabkan kerugian harta dan aset lebih dari satu triliun Rupiah dan ribuan warga mengungsi, Banjir dan tanah longsor menjadi peristiwa yang melanda di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai contoh  terdapat 83 insiden bencana banjir dan longsor terjadi di wilayah Jawa Barat selama bulan November 2018, Perubahan iklim merupakan kejadian lingkungan hidup saat ini juga kita hadapi bersama. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap masa tangkap bagi para  nelayan, masa tanam untuk para petani, isu kekeringan dan sebagainya. Berbagai agenda terkait perubahan iklim telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain. Pengurangan emisi utamanya green house gases menjadi isu utama terkait perubahan iklim dan pemanasan global, Kebakaran hutan masih menjadi persoalan lingkungan yang juga menonjol ditahun 2018.BMKG pada bulan Agustus menyampaikan ada 11 Provinsi Paling Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Dampak kebakaran hutan disamping penyebaran asap yang meyebabkan polusi udara juga menyebakan rusaknya ekosistem hutan, Persoalan penanganan/ pengeloaan sampah dan penurunan muka air tanah juga terjadi di berbagai kota di Indonesia. Sampah masih menjadi materi yang diangkut dan dibuang. Pada umumnya belum diperlakukan untuk di proses menjadi materi yang memberi manfaat. Demikian juga air hujan masih menimbulkan genangan-genangan di berbagai wilayah perkotaan dan belum cukup dimasukkan kembali ke dalam tanah sesuai dengan siklus air.

Muhammadiyah menyadari bahwa bencana yang terjadi adalah akibat dari perbuatan manusia sehingga permasalahan lingkungan bukan semata persoalan teknis. Oleh sebab itu diperlukan langkah pendekatan serba cakup, dimulai dengan merubah cara pandang masyarakat tentang alam lingkungan.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati sepakat bahwa bencana hidro-meterologis kini cenderung meningkat bahkan terjadi perubahan iklim global dan seismisitas. Jejaring dengan Muhammadiyah ini dipandangnya sebagai upaya positif untuk meneruskan informasi. Mengingat, Muhammadiyah memiliki lebih dari 3 juta relawan dan sekitar 2.000 orang diantaranya sudah terlatih."Kami siap mendukung dalam bentuk materi atau training of trainer agar bisa disebarkan. Jika kami bekerja sendiri, hasilnya tidak akan efektif sehingga butuh kepanjangan tangan yang bisa langsung merasuk ke masyarakat," ujar mantan Rektor UGM.

Sementara itu, Dr. Gatot Supangkat,  Sekretaris MLH PP Muhammadiyah, mengatakan bahwa kerusakan yang menimbulkan berbagai becana bisa disebabkan oleh tiga faktor, yaitu pertama adalah pemerintah, kedua adalah pengusaha atau swasta, dan yang ketiga adalah masyarakat. Muhammadiyah dalam hal ini dengan gerakan amar ‘markruf nahi mungkar’ dan landasan ‘watawa saubil haq watawa saubil sabr’ yaitu saling mengingatkan kepada yang benar dengan kesabaran. Maka, Muhammadiyah punya peran untuk mengigatkan akan semua itu baik pemerintah yang dimungkinkan bisa menimbulkan bencana ketika misalnya membuat kesalahan dalam kebijakan itulah awal bencana,” tandas Dosen UMY ini. 

Akar masalah dari semua bencana itu baik yang dilakukan pemerintah, pengusaha ataupun masyarakat adalah pada perilaku yang bermula dari mainset (pola pikir). Untuk itu, yang terpenting adalah bagaimana merubah mainset itu dengan meakukan pendidikan lingkungan. Utk itu setiap akhir tahun MLH PP Muhammadiyah senantiasa menggelar Refleksi Akhir Tahun & Pernyataan Sikap terkait Bencana Lingkungan Hidup di Indonesia. Adapun Pernyataan Sikap Muhammadiyah Tentang Bencana Lingkugan Hidup Di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Muhammadiyah menyadari bahwa bencana lingkungan yang telah terjadi di tanah air seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, degradasi lahan, hilangnya keragaman hayati, polusi udara dan air dan bencana-bencana lainnya, adalah akibat dari perilaku dan perbuatan manusia.Perilaku dan perbuatan manusia ini merupakan cerminan dari akhlak pelakunya, sehingga permasalahan lingkungan bukanlah semata-mata permasalahan teknis. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan dan bencana lingkungan yang terjadi di tanah air, tidak mungkin bisa dilakukan hanya dengan pendekatan teknis semata. Diperlukan pendekatan yang serba cakup, dimulai dengan melakukan perubahan cara pandang (mind set) masyarakat tentang alam lingkungannya. Dibutuhkan revolusi moral agar terjadi perubahan sikap, perilaku dan gaya hidup (akhlak) masyarakat. Perubahan sikap dan perilaku ini bukan hanya orang perorang, akan tetapi harus menjadi sebuah gerakan perubahan masyarakat dan seluruh komponen bangsa.
2. Muhammadiyah berpandangan bahwa upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap bencana lingkungan merupakan kewajiban sekaligus tanggungjawab yang harus dipikul bersama seluruh komponen masyarakat dan bangsa, dalam rangka pembangunan masyarakat menuju suatu masyarakat yang berkemajuan, sejahtera lahir dan batindan diridhoi Allah swt. Gerakan penyadaran dan perubahan perilaku masyarakat ini bisa dilakukan melalui dakwahdan pendidikan lingkungan kepada jutaan siswa dan mahasiswa di lembaga pendidikan yang ada di tanah air, serta kepada semua pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat. 
3. Terkait dengan bencana lingkungan yang berupa deforestasi, degradasi lahan dan kebakaran hutan, telahteridentifikasi beberapa penyebab dan akar masalahnya sebagai berikut.Akar masalah secara umum adalah rendahnya moral para pemangku kepentingan dalam pengalolaan hutan serta Tata Kelola Hutan yang tidak bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Sebab-sebab tidak efektifnya implementasi Tata Kelola Hutan antara lain : a) tata ruang yang masih lemah dan tidak mempunyaiinforcement b) kepemilikan lahan, batas-batas kawasan dan hak guna lahan yang tidak jelas, keberadaan masyarakat adat dan status hutan adat yang belum selesai, c) Unit Manajemen Hutan yang tidak efektif karena sistem dan organisasinya belum terbangun dan kapasitas personelnya masih rendah, d) dasar hukum dan penegakan hukum yang masih lemah serta e) tata pengaturan (governance) yang lemah terutama dalam hal koordinasi inter dan antar lembaga yang terkait, kurangnya transparansi dan partisipasi para pihak, serta tidak adanya kesepakatan pembagian pendapatan dari sektor hutan antara daerah dan pusat.
4. Salah satu bencana lingkungan yang juga mengancam kehidupan bangsa adalah bencana hidro-meteorologis yang berupa banjir, tanah longsor dan kekeringan. Bencana ini terjadi sebagai akibat langsung dari deforestasi dan degradasi lahan dan dipicu oleh perubahan iklim.Bencana hidro-meteorologis yang telah terjadi di tanah air akhir-akhir ini sudah sampai pada tahap yang serius dan darurat. Muhammadiyah mendorong agar pemerintah dan seluruh jajarannyauntuk berani menyatakan bahwa krisis hidro-meteorologis yang terjadidi Indonesia saat ini merupakan permasalahan yang serius dan telah berada dalam kondisi darurat. Oleh karena itu  memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian darurat dan menyeluruh, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 
5. Bencana lingkungan yang juga mengancam kehidupan di muka bumi akhir –akhir ini adalah sampah. Bencana ini terjadi sebagai akibat langsung dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan 3R (mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang) sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah industri. Muhammadiyah mendorong pemerintah dan seluruh jajarannya untuk berani menyatakan bahwa masalah sampah merupakan permasalahan yang serius dan telah berada dalam kondisi darurat sehingga perlu langkah-langkah penyelesaian darurat dan menyeluruh, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas.  Muhammadiyah juga mendorong pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera membuat regulasi tentang sampah terutama sampah plastik dan turunannya yang ketat dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan. (ddp)