Banjarmasin—lingkunganmu.com--Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI), Forum Konservasi Flora dan Fauna Kalsel dan Majelis Lingkungan Hidup PWM Kalsel secara konsisten, terencana dan berkesinambungan menyelamatkan kembali kehidupan liar Hutan Mangrove dan Habitat Bekantan serta Keragaman Hayati Lahan Basah lainnya. Seperti peringatan World Wildlife Day (Hari Kehidupan Alam Liar  se-Dunia) yang jatuh  pada 3 Maret 2020 kemarin.

Menurut Amalia Rezeki, Founder Yayasan SBI menegaskan dalam acara tersebut bahwa “bagi kami mustahil menyelamatkan kehidupan alam liar seperti Bekantan tanpa menyelamatkan habitatnya”.

Lebih lanjut Amelia berujar “kami menyadari bahwa kami tidak memiliki kemampuan untuk membeli lahan untuk menyelamatkan Hutan Mangrove, Habitat Bekantan serta Keragaman Hayati Lahan Basah, namun kami memiliki spirit dan komitmen yang kuat serta teman-teman yang dengan tulus membantu”, tandasnya.

Sementara itu Zulfa Asma Vikra, Ketua MLH PWM Kalsel ini menegaskan “dengan segala keterbatasan yang kami miliki, secara terencana, sistematis dan berkesinambungan, kami hutankan kembali, kawasan yang dulunya dialih fungsikan. Sekarang sudah mulai tampak kehidupan liar yang menghuni kawasan dimaksud”.

Lebih lanjut, Zulfa yang juga menjadi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan ini, mengatakan bahwa “konflik antara satwa liar dan manusia, dari tahun ke tahun secara kasat mata menunjukkan kecenderunga yang terus meningkat, kebakaran hutan dan alih fungsi lahan diduga sebagai penyebab utamanya. Untuk itu mari kita beri ruang bagi satwa liar dengan menyisakan lahan hutan untuk rumahnya. Saatnya kita hidup berdampingan secara damai dan lestari”.

Dr. Ir. Gatot Supangkat, MP., Sekretaris MLH PP Muhammadiyah yang dihubungi secara terpisah menyatakan bahwa “kami sangat mengapresiasi kerja keras Ibu Amalia Rezeki dan Bapak Zulfa Asma Vikra yang berjuang tidak saja melestarikan Bekantan, akan tetapi membangun kawasan stasiun riset di luar kawasan konservasi dan merehabilitasi hutan mangrove sebagai habitat beragam satwa dan biota lahan basah. Kegiatan restorasi hutan mangrove yang dilakukan sangat membantu baik untuk Habitat Bekantan tetapi juga mereka ini bahkan melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam setiap kegiatannya”, ujar Dosen UM Yogyakarta ini.

Hari Alam Liar se-Dunia yang diperingati setiap tanggal 3 Maret merupakan hari untuk merayakan kehidupan alam liar, untuk merefleksikan hubungan antara manusia dengan tumbuhan dan satwa liar, serta untuk menemukan peta masa depan yang lestari dimana orang-orang dan kehidupan alam liar dapat hidup berdampingan secara harmonis (ddp).

Bantul—lingkungan.com—PC IMM AR FAKHRUDIN menggelar Dialog Ekologi dengan mengambil tema “Degradasi Ekologi: Menyelamatkan Indonesia dari Bencana Ekologi” di Kampus UM Yogyakarta pada Sabtu (29 Februari 2020).

Kondisi degradasi lingkungan yang saat ini sudah semakin menuju pada krisis lingkungan (krisis ekologi) dapat disimak dari ilustrasi kondisi saat ini, antara lain tutupan lahan oleh vegetasi semakin sempit (tinggal sekitar 37 %), produksi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas manusia semakin tinggi (sekitar 4 Ton/kapita/tahun; Kompas, 2010), produksi sampah sisa aktivitas manusia, terutama sampah plastik semakin besar volumenya, mencapai 64 Juta ton/tahun (KLHK, 2019), populasi flora dan fauna semakin menurun, bahkan ada yang punah, belum lagi degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. Indikator dampaknya juga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan saat ini, yaitu intensitas bencana yang semakin tinggi. Banjir, badai, topan dan longsor mendominasi jenis bencana yang terjadi, data tahun 2025, 2026, dan 2017 menyebutkan berturut-turut sebanyak 1.732, 2342, dan 2.372 kejadian (BNPB, 2018). Kondisi ini dapat menjadi lebih parah, apabila manusia semakin tidak peduli atau tidak paham terhadap lingkungan.

Dr. Ir. Gatot Supangkat, Kepala LP3M UM Yogyakarta menegaskan bahwa “lingkungan merupakan aspek yang kurang diperhatikan atau dipedulikan, karena kurang dipahami peran dan fungsinya secara benar dalam kehidupan, utamanya manusia. Lingkungan baru dilirik manakala terjadi bencana dalam kehidupan manusia, apalagi menimbulkan korban jiwa”.

Lebih lanjut Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah ini mengatakan “bencana yang semakin hari semakin meningkat menunjukkan bahwa manusia masih belum peduli terhadap lingkungan. Setelah semuanya terjadi, yang ada saling menyalahkan satu dengan lainnya, sehingga lupa mencari solusi untuk meminimalisasi terjadinya bencana. Pembenaran atau pemakluman atas semua yang terjadi, yakni Pembangunan. Salahkah hal itu? Sebenarnya, tidak salah, hanya praktiknya melupakan atau jauh dari Kaidah Pembangunan Berkelanjutan”, tandasnya. 

Paradigma pembangunan berkelanjutan meliputi tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial (lingkungan non fisik), dan lingkungan (fisik). Ketiga aspek merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam segala bidang pembangunan agar berkesinambungan atau berkelanjutan. Sesuai paradigmanya, seharusnya pertumbuhan ekonomi terjadi, diikuti dengan pertumbuhan sosial, dan lingkungan yang lestari. Faktanya tidak demikian, seringkali ditemui tidak sinkron antar ketiga aspek tersebut, terutama terkait pelestarian lingkungan fisik. Padahal, kalau disadari bahwa salah satu faktor produksi yakni sumberdaya lingkungan, ketika lingkungan rusak maka sudah pasti akan menimbulkan risiko pertumbuhan eknonomi menjadi terhambat. Oleh karena itu, setiap pemanfaatan sumberdaya lingkungan dalam pembangunan, maka harus disertai juga dengan upaya konservasinya (conserving while using). Ini memang tidak mudah, tetapi harus diupayakan agar masa depan kehidupan anak cucu kita aman dan tentram.

Ulah siapa dan siapa yang bertanggung-jawab terkait dengan krisis ekologi sebagaimana disebut di atas? Menurut Gatot yang juga Dosen Faperta UM Yogyakarta ini menjawab bahwa “jawabannya, semua manusia-siapa saja yang berpandangan salah terhadap lingkungan, maksudnya berpandangan dikotomis (memisahkan manusia dengan lingkungan). Lingkungan hanya dipandang sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, sehingga perilakunya sama sekali jauh dari upaya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Muhammadiyah dengan landasan gerakannya Amar Makruf Nahi Munkar, yang dioperasionalisasikan dengan pedoman tawwa shaubil haq wa tawwa shaubis sabr, berikhtiar menyadarkan kepada semua pihak yang potensial berperilaku merusak lingkungan. Yaitu, pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah (instrumen kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan)”.

Sebagao catatan akhir, Gatot Supangkat menegaskan bahwa “RUU CiLaKa/CipTaKer/CiKesRa (Cipta Kesejahteraan Rakyat) atau sebutan apa lagi, atau yang lebih dikenal dengan RUU Omni Bus Law, yang telah diserahkan ke DPR bulan Januari 2020 untuk dibahas dan disahkan. Bagi Pemerintah (pengusul), RUU ini akan mampu mengakselerasi investasi di Indonesia, tetapi dari kaca/perspektif lingkungan tidak berpihak. Sebagai contoh dihilangkannya persyaratan AMDAL bagi perusahaan yang akan beroperasi. Ini baru salah satu aspek, yang banyak dibahas para pakar lingkungan. Belum lagi, lingkungan sosial yang mungkin juga mengalami degradasi dengan penerapan UU Omni Bus Law, nantinya. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma Pembangunan Berkelanjutan maka RUU Omni Bus Law sebaiknya tidak dibahas, apalagi disahkan selama tidak berpihak kepada perlindungan dan pelestarian lingkungan”.

Dialog Ekologi ini dihadiri oleh 250 orang peserta perwakilan IMM se-DIY, Mahasiswa  UM Yogyakarta, Mahasiswa UNISA, Mahasiswa UGM, Mahasiswa UIN Suka, Social Movement Institute, Kader Hijau Muhammadiyah, FNKSDA, PKU, LBH dan lain-lain (ddp).

Bantul—lingkunganmu.com—Dalam rangka menguatkan program Green Campuss pada sivitas akademika UM Yogyakarta maka Program Studi Agroteknologi UM Yogyakarta dan MLH PP Muhammadiyah menggelar Kuliah Tamu dengan naras umber Dr. Ir. Darhamsyah, M.Si, CMt., CT.NNLP., CPC (Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) pada Rabu (26/2/2020) di Gedung Pascasarjana UM Yogyakarta.

Pemaparan Dr. Ir. Darhamsyah, M.Si, CMt., CT.NNLP., CPC diawali dengan memahami Surah Ali Imran 190-191 yang terjemahannya "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 190-191)

Ayat ini merupakan bantahan bagi kaum Yahudi yang mengklaim kefakiran Allah (Innallaha ta’ala faqirun wa nahnu aghniyaa). Maka melalui ayat kauniyah ini, Allah menunjukkan betapa Maha Kaya-Nya Allah, sedangkan hamba-Nya justru sangat membutuhkan-Nya. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan alam semesta dan segala isinya sekaligus mengatur segala urusan makhluk di dalamnya. Namun hal ini tidak dapat dipahami kecuali hanya orang-orang berakal sempurna dan logika yang sehat, yang disebut sebagai ulul albab.

Al Quran mengarahkan hati dan pandangan manusia secara berulang-ulang dan intens untuk memperhatikan kitab yang terbuka (alam) ini, yang tidak pernah berhenti halaman-halamannya berbolak-balik,” kata Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Quran. “Maka dalam setiap halamannya tampaklah ayat yang mengesankan dan mengkonsentrasikan dalam fitrah yang sehat perasaan terhadap kebenaran dan desain alam ini.”

“Alam adalah tanda kebesaran Allah SWT, oleh karena itu, untuk memicu kesadaran lingkungan kita perlu sering tadabbur alam. Mengingat Allah dalam kondisi apapun, berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring itulah kunci mindset. Seperti halnya handphone atau komputer yg bisa 'hang', otak kitapun bisa hang, karenanya kita harus sering membersihkan pikiran kita, mengganti mindset yang menghambat hidup kita (fixed mindset) dengan mindset yang bertumbuh (growth midset)”, tegas Sekretaris MLH PWM Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa “Eco-life mindset atau mindset ramah lingkungan sangat berguna untuk kita bertumbuh, karena pada hakikatnya manusia perlu selalu dekat dengan alam. Keterhungangan dengan alam ini ada hasil riset yang membuktikan bahwa semakin tinggi indeks keterhubungan dengan alam, hidup manusia akan semakin menyenangkan. Sebaliknya orang yang disconnected atau terputus hubungan dengan alam, hidupnya gelisah, baper, dan mellow”.

Di akhir pemaparan Darmansyah mengeluarkan sebuah adegium “Kita Tidak Pernah Kehabisan IDE, tapi Sering Kehabisan WAKTU”. Segala sesuatu itu mengalir dan kita pun terlarut di dalam aliran waktu. Menyesal mungkin itu yang terbayang di benak kita. Sungai yang dulunya jernih, sudah berubah kotor. Hujan yang dulu sewaktu kita kecil adalah kesenangan, sekarang berubah menjadi ancaman. Laut yang bersih, sekarang penuh sampah plastic. Semua karena kita larut dengan ego kita, mengalir Bersama waktu. Pertanyaanya, dapatkah kita ke masa lalu untuk memutar kembali jarum kehidupan? Jawabnya tentu tidak bisa. Namun kita punya peluang besar di waktu sekarang untuk melakukan tindakan korektif (corrective action). Tindakan korektif yang dimaksud adalah menerapkan eco life. Berbicara eco life, percayakah kita bahwa dengan eco life hidup kita dapat menjadi enjoy? Mari kita menguji bersama dengan formula sederhana, apabila kita membesarkan ego dengan mengkonsumsi makanan berlebih akan berdampak gangguan (annoy) terhadao diri kita, misalnya berat badan berlebih, cepat lelah dan ruang gerak terbatas, intinya hidup kita menjadi terganggu dan kurang enjoy. Sebaliknya bila kita memperkecil ego dengan mengkonsumsi makanan secukupnya, berat badan terkendali, tidak cepat Lelah dan ruang gerak lebih leluasa. Intinya hal yang mengganggu (annoy) dapat dieliminasi dan hidup lebih enjoy. 

Kuliah tamu ini dihadiri oleh Mahasiswa Progran Studi Agroteknologi FP UM Yogyakarta dari Angkatan 2017, 2018 dan 2019 dengan total kehadiran mencapai 200 mahasiswa yang dibuka langsung oleh Ketuia Program Studi Agroteknologi FP UM Yogyakarta Innaka Ageng Rineksane, SP., MP., PhD. (ddp).

Barito Kuala—lingkunganmu.com— Sebagaimana dilansir pada 1 Januari 2014 dilakukan asesment oleh tim ahli International Union for Conservation of Nature (IUCN) terhadap keberadaan Tanaman Pohon Kasturi (mangifera casturi) di alam liar yang kemudian dipublikasikan 2016 oleh Lembaga Konservasi Internasional bahwa Kasturi, yang merupakan flora ikon Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan punah di alam atau Extinct in the Wild (EW). Untuk itulah Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PWM Kalimantan Selatan bekerjasama dengan stakeholders terkait mendirikan “Arboretum Tanaman Buah Lokal Lahan Basah”. Acara ini ditandai dengan penanaman pohon Kasturi di kawasan lahan basah Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala (8/2/2020). 

Zulfa Asma Vikra, Ketua MLH PWM Kalsel menjelaskan bahwa “Bagaimana mungkin kita tidak tahu, kalau flora maskot kebanggaan Kalimantan Selatan sampai dinyatakan punah di alam liar oleh lembaga konservasi internasional sejak tahun 2016. Jujur saya terkejut dan tersentak mendengar hal tersebut. Untuk itulah pada peringatan Hari Menanam Nasional 2019 lalu, saya bersama teman-teman komunitas lingkungan mencanangkan giat tanam pohon Kasturi untuk melestarikanya”.

Lebih lanjut Zulfa Asma Vikra, yang juga Anggota DPRD Provinsi Kalsel ini menegaskan “Pohon Kasturi yang berbuah sangat harum adalah tumbuhan lokal asli Kalimantan Selatan ini keberadaannya sekarang ditinggalkan masyarakat tetapi dinanti buahnya, tidak hanya manusia tetapi binatang seperti burung juga menyukai buah yang satu ini. Oleh karena itu, MLH PWM Kalsel bekerjasama dengan stakeholders terkait membangun dan mendirikan Arboretum Tanaman Buah Lokal Lahan Basah di Kabupaten Barito Kuala”, tegas akademisi yang penggiat lingkungan.

Zulfa Asma Vikra sangat berharap bahwa Arboretum dimaksud bisa menjadi kawasan percontohan tanaman buah lokal yang langka, khususnya pohon Kasturi di kawasan lahan basah. Adapun tujuannya selain untuk pelestarian juga untuk edukasi, riset serta wisata peminat khusus. Selain itu gerakan pendirian Arboretum ini sebagai suatu kesempatan yang sangat baik untuk mengajak berbagai pihak baik perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN untuk berperan aktif dalam penyelamatan keanekaragaman hayati.

Arboretum adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengoleksi tanaman atau tumbuhan. Arboretum juga merupakan salah satu lingkungan yang didalamnya menjadi tempat atau habitat bagi beberapa makhluk hidup (fauna). Arboretum juga bisa disebut sebagai Botanical garden (kebun botani) atau hutan buatan yang ditujukan untuk tempat pelestarian dan penelitian. Di dalam Arboretum sendiri terbentuk berbagai macam ekosistem yang dijadikan sebagai habitat atau tempat hidup bagi macam-macam hewan. Fungsi Arboretum sendiri tidak hanya sebatas mengoleksi tanaman, tapi juga terdapat fungsi hidrologi, perputaran siklus biogeokimia, siklus nitrogen, dan lainnya. Sehingga arboretum menjadi suatu lahan atau tempat yang menarik untuk di kaji dari segi ekologi dan dari segi penelitian (dapat berfungsi sebagai laboratorium alam).

Terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan di Arboretum berkaitan untuk meningkatkan “edukasi ekologi”, dengan menyediakan program-program yang memacu pengunjung untuk lebih mengenal lebih dekat alam beserta isinya. Salah satu program yang dibuat adalah program cinta lingkungan, program cinta tanaman, dan program cinta hewan (ddp).

Jakarta—lingkunganmu.com—Kenaikan cukai rokok telah ditetapkan dan berlaku pada 1 Januari 2020 begitu pula untuk cairan rokok elektrik (vape). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019, cukai vape akan naik sebesar 25% dari harga yang berlaku sekarang. Saat ini cukai cairan vape dikenakan sebesar 57% dari harga jualnya. Angin segar pengendlian tembakau mulai terbuka walaupun belum selebar yang diharapkan, ini sebagai salah satu pertanda keberpihakan dan komitmen pemerintah terhadap pengendalian tembakau di Indonesia. Hal ini menjadi pembahasan yang menarik dalam acara Workshop & Kolaborasi Riset dengan tema “Industri Tembakau Persepektif Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional” yang berlangsung di The Bellevue Suites Jakarta, 5-7 Februari 2020 dengan penyelenggara Center of Human and Economic Development (CHED) Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD).

Faisal Basri menegaskan bahwa “Tembakau membunuh hingga setengah dari penggunanya, membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahun. Lebih dari 7 juta kematian adalah akibat dari penggunaan tembakau langsung, sementara sekitar 1,2 juta adalah akibat dari orang yang tidak merokok terpapar asap rokok orang lain”.

Lebih Lanjut beliau menegaskan bahwa “Perokok di Indonesia masih tumbuh pesat, smoking rate untuk lelaki tertinggi di dunia. Dikebanyakan negara, smoking rate—jumlah perokok terhadap jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas—mengalami penurunan, tetapi tidak di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari 27 negara yang mengalami kenaikan smoking rate, dari 31%  pada 2000 menjadi 40% pada 2015. Jumlah perokok di Indonesia tahun 2015 mencapai lebih dari 70 juta orang, naik sebesar 28% dibandingkan tahun 2000. Peningkatan tajam terjadi pada perokok lelaki, dari  56% pada 2000 menjadi 76% pada 2015. Smoking rate untuk lelaki di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia selama satu dasawar saterakhir. Perokok perempuan relatif sedikit dan persentasenya turun dari 6% (2000) menjadi 4% (2015). Yang menyedihkan lagi, di kalangan penduduk miskin pengeluaran untuk rokok merupakan yang terbesar kedua setelah beras.Perokok di kalangan anak-anak naik dari 7,3% (2013) menjadi 9,1% (2018). Padahal target RPJM pada 2019 turun menjadi 5,4%. Mudarat merokok lebih besar dari manfaatnya. Oleh karena itu, tidak semestinya pemerintah ragu mengendalikan peredaran rokok. Tak perlu  gentar kehilangan pendapatan dari cukai rokok yang sudah mencapai hampir Rp 150 triliun”.

Pengendalian tembakau/rokok adalah tanggungjawab negara untuk melindungi dampak buruk yang ditimbulkan oleh rokok kepada masyarakat. Dampak buruk yang tidak hanya penyakit kronis dan kematian, namun dampak buruk rokok menggerogoti pendapatan pada ekonomi rumah tangga miskin dan hampir miskin di Indonesia. Hal ini pun masih ditambah lagi bahwa Indonesia diketahui menjadi satu dari tujuh negara di dunia yang tidak menandatangani FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). Enam negara lainnya adalah Somalia, Malawi, Eritrea, Andorra, Liechtenstein, dan Monako. Ada 180 negara di dunia yang diketahui sudah menandatangani FCTC. Mereka di antaranya adalah negara-negara produsen tembakau terbesar, seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Amerika Serikat.

Sementara itu, Tulus Abadi (Ketua Pengurus Harian YLKI) menguraikan bahwa “Pengendalian tembakau tidak anti investasi, tidak anti pertumbuhan ekonomi. Pengendalian tembakau justru positif untuk pertumbuhan ekonomi (kajian internasional), dan  untuk melindungi konsumen, pengendalian tembakau hanya butuh 4 (empat) hal, yakni naikkan cukai rokok secara konsisten dan signifikan, Larang promosi, iklan, penjualan eceran,tegakkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), danperingatan Kesehatan Bergambar”.

Mukhaer Pakkanna, Rektor ITB AD memaparkan bahwa “penanggulangan masalah merokok melalui Konvensi FCTC ada dua cara, yakni Pengurangan “demand” terhadap tembakau; menaikkan harga dan cukai, perlindungan terhadap paparan asap rokok, pengaturan isi produk tembakau, KIE, pengaturaniklan, promosi dan pemberian sponsor, upaya berhenti merokok dan Pengurangan supply tembakau: pengendalian produk tembakautanpa cukai, penjualan untuk dan oleh remaja/anak, peningkatan tanaman alternative tembakau”.

Dari sisi pertanian, industri rokok sudah memberikan dapak negatif terhadap lingkungan pertanian dan rantai perdagangan yang menjerat petani gurem (yang diuntungkan hanya para tengkulak). Pada sisi pekerja industri rokok tidak memberikan upah minimum regional sesuai hak tenaga kerja. Selain itu, membahayakan generasi masa depan bangsa Indonesia terutama pada golongan masyarakat miskin (ddp).

Bekasi—lingkunganmu.com—Hasil penelitian menunjukan bahwa ada tujuh komponen masjid berkelanjutan yakni, komponen kebersihan dan kenyamanan dalam ruang (indoor health and comfort/ IHC), manajemen lingkungan bangunan (building environment management/ BEM), konservasi air (water conservation / WAC), efisiensi dan konservasi energi (efficiency and energy conservation/ EEC), tepat guna lahan (appropriate site development / ASD), sumber dan siklus material (material resource and cycle / MRC), dan karakteristik masjid. Ketujuh komponen ini dapat digunakan untuk menilai atau melihat apakah konsep eco-mosque sudah diimplementasikan atau belum.

Secara teknis penerapan ketujuh komponen tersebut secara sederhana dapat dirinci bahwa dalam konsep eco-mosque menurut Hidayat Tri, Anggota MLH PP Muhammadiyah bahwa masjid itu seharusnya memiliki “arsitektur bangunan yang ramah lingkungan (banyak jendela sehingga banyak cahaya dan udara yang masuk dan keluar), memiliki sumur resapan untuk air wudhu dan alat pemanen air hujan, menerapkan Gerakan Shodaqoh Sampah, memanfaatkan energi tenaga surya, ada penghijauan sekitar masjid untuk penyediaan oksigen, keindahan/perindang, dan harus ramah terhadap anak dan difabel”.

Konsep eco-mosque adalah tempat beribadah tetap yang mempunyai kepedulian terhadap hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Keberhasilan menciptakan kehidupan yang ramah lingkungan merupakan penjelmaan dari hati bersih dan pikiran jernih umat beragama dan merupakan titik-tolak upaya menciptakan negeri yang asri, nyaman, aman Sentosa. Itulah kehidupan Islam yang sebenar-benarnya (baldatun thoyyibatun wa Robbun Ghafur).

Peran masjid sebagai basis pembangunan masyarakat madani, masjid bukan semata-mata dijadikan sarana ibadah ritual (mahdhah), melainkan juga menjadi sarana dan sekaligus kekuatan dalam membangun dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan pembaharuan kehidupan umat.

Memakmurkan masjid tidak bisa hanya dengan ceramah, perlu aksi-aksi nyata untuk membangun kemandirian umat dalam menghadapi ancaman kelangkaan air, pangan dan energi. Hal ini kita lakukan dengan orientasi pengelolaan masjid yang mandiri dan berkelanjutan pada aspek idarah (manajemen), imarah (kegiatan memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).

Masjid Al Jihad yang berlokasi di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kota Bekasi Jalan Mangunsarkoro 45 Kota Bekasi ini secara bertahap menerapkan ketujuh komponen masjid berkelanjutan di atas secara terencana, sistematis dan berkelanjutan. Sampai saat ini, masjid Al Jihad dilengkapi pagar dan dinding pembatas dan tempat sampah dengan bahan-bahan daur ulang sampah.

Menurut Dudi Setyabudi, Ketua MLH PDM Kota Bekasi juga menegaskan bahwa “Masjid Al Jihad ini secara bertahap akan menerapkan konsep eco-Mosque dengan memanfaat bahan-bahan yang ada seperti pagar ruang wudhu lantai atas masjid Al Jihad yang terbuat dari sampah styrofoam. Di sisi lain, bangunan masjid Al Jihad ini dilengkapi dengan sumur resapan untuk Air Hujan dan air bekas Wudhu setta Lobang Biopori. Penggunaan sampah untuk dinding, sekat dan tempat sampah, terakhir sedang direncanakan penggunaan panel tenaga surya sebagai sumber energi”.

Program eco-Mosque diharapkan dapat menjadikan masjid yang mempunyai kepedulian terhadap hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya untuk Penghidupan Berkelanjutan, meningkatkan kesadaran bahwa ajaran Islam menjadi pedoman yang sangat penting dalam berperilaku yang ramah lingkungan dan meningkatkan nilai ibadah muamalah melalui penerapan ajaran Islam dalam kegiatan sehari-hari, khususnya dengan ecology sebagai amalan hablum minal alam (ddp).

Jakarta—lingkunganmu.com--Aliansi internasional lintas agama yang akan membawa pengaruh moral dan kepemimpinan berbasis agama pada upaya untuk mengakhiri penggundulan hutan tropis yang bernama Interfaith Rainforest Initiaitive (IRI) Indonesia akan dideklarasikan pada 31 Januari 2020 di Jakarta. IRI berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin agama dan komunitas agama untuk bekerja bahu membahu dengan masyarakat adat, pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha dalam aksi-aksi yang melindungi hutan tropis dan melindungi mereka yang berperan sebagai penjaganya.

Mitra Interfaith Rainforest Initiative termasuk Religions for Peace, GreenFaith, Parliament of the World's Religions, the World Council of Churches, the Yale Forum on Religion and Ecology serta Norway's International Climate and Forest Initiative, Rainforest Foundation Norway, and UN Environment Programme. Prakarsa ini bergerak secara global untuk membawakan suara moral tentang perlindungan hutan ke forum pembuat kebijakan internasional tentang lingkungan, perubahan iklim, masalah masyarakat adat dan pembangunan berkelanjutan.

Ada tiga tujuan utama dari IRI Indonesia, yakni: (i) mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang krisis penggundulan hutan dan membekali para pemimpin agama dengan pengetahuan, perangkat pendidikan, dan pelatihan yang diperlukan untuk menjadi pendukung efektif untuk perlindungan hutan tropis; (ii) menggerakkan aksi berbasis agama dengan menghubungkan para pemimpin agama dengan mitra dari berbagai sektor untuk meningkatkan dampak secara kolektif; dan (iii) mempengaruhi kebijakan dan mengadvokasi pemerintah dan perusahaan untuk mengadopsi, memenuhi dan memperluas komitmen mereka untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat yang berperan sebagai penjaganya.

Menurut Dr. Ir. Gatot Supangkat, MP, Sekretaris Majelis Lingkugan Hidup PP Muhammadiyah menyambut baik adanya Deklarasi IRI Indonesia ini, “Muhammadiyah menyambut ikhtiar nyata dari prakarsa lintas agama, LSM dan Masyarakat Adat ini untuk melindungi dan menyelamatkan hutan tropis. Kita ketahui bersama bahwa masalah perlindungan dan penyelamatan hutan tropis ini tidak bisa ditangani sendiri, tetapi harus diikhtiari secara bersama-sama stakeholders terkait, termasuk di dalamnya majelis-masjelis agama, LSM dan masyarakat adat”.

Lebih lanjut Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini menegaskan bahwa “ikhtiar nyata seperti peningkatan kesadaran publik tentang krisis perlindungan dan penyelanatan hutan tropis, promosi pengajaran tentang spiritual/moral, ilmiah, kemanusiaan dan hak asasi manusia untuk mengakhiri penggundulan hutan tropis, dan advokasi kebijakan pemerintah untuk melindungi hutan tropis serta hak-hak masyarakat adat perlu mendapat perhatian dan solusi bersama”.

Penghancuran hutan tropis akan menghambat upaya terhadap pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Hutan adalah satu-satunya solusi alami yang aman, terbukti, dan solusi alami untuk menangkap dan menyimpan karbon. Penggundulan hutan tropis merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Perlindungan, restorasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan merupakan sepertiga solusi perubahan iklim. Meskipun sudah ada kerjasama masyarakat adat, pemerintah, masyarakat sipil dan mitra usaha yang bekerja untuk melindungi hutan tropis, namun masih diperlukan kepemimpinan dan momentum baru untuk mencapai kecepatan dan skala perubahan yang berarti. Kerjasama lintas agama sangat penting untuk menghentikan penggundulan dan mengembalikan hutan tropis. Sudah saatnya untuk membuat perlindungan hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat menjadi perhatian moral bersama dan prioritas agama (ht).

Hutan tropis adalah ekosistem berupa hutan yang selalu basah atau lembab, pohon-pohonnya tinggi, rapat dan berdaun lebat, memiliki kanopi, dasar hutan ditumbuhi rumput dan lumut sebagai penutup lahan, udara di sekitarnya sangat lembab, terjadi di daerah curah hujan tinggi, memiliki keanekaragaman biota yang tinggi, serta memiliki hubungan simbiotik antar spesies.

Fungsi hutan tropis adalah menyediakan rumah bagi banyak flora dan fauna, membantu menstabilkan iklim dunia, melindungi dari banjir, kekeringan dan erosi, sumber obat-obatan dan makanan, menyokong kehidupan manusia suku pedalaman, tempat menarik untuk dikunjungi, sumber plasma nutfah serta membantu menjaga peredaran air.

Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan tropis di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan di sekitarnya. 

Ancaman kerusakan hutan tropis ini harus diatasi secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan agar tidak tergolong kepada orang yang membiarkan generasi masa depan hidup dalam kerusakan ekologi. Hutan tropis dengan cepat dirusak: dari Amazon kelembah Kongo dan Asia Tenggara. Penghancuran hutan tropis akan menghambat upaya internasional terhadap pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

Penyebab kerusakan hutan tropis secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya hutan tropis akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga.

Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Hal ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya.

Beberapa fakta terkait tingginya kerusakan hutan tropis di Indonesia akibat kegiatan manusia antara lain laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar/tahun yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan peristiwa bencana alam, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Ratusan flora dan fauna Indonesia yang langka dan terancam punah. Menurut catatan IUCN Redlist, sebanyak 76 spesies fauna Indonesia dan 127 flora berada dalam status keterancaman tertinggi yaitu status Critically Endangered (Kritis), serta 205 jenis fauna dan 88 jenis flora masuk kategori Endangered, serta 557 spesies fauna dan 256 flora berstatus Vulnerable.

Berbagai upaya mengatasi solusi kerusakan hutan tropis inilah sebagai umat beragama, LSM dan masyarakat adat harus memainkan peran terdepan dan strategis untuk secara maksimal melindungi hutan tropis, karena menjaga dan melindungi hutan tropis merupakan ikhtiar yang mulia. Ikhtiar nyata seperti meningkatkan kesadaran publik tentang krisis penggundulan hutan tropis, mempromosikan pengajaran tentang spiritual, moral, ilmiah, kemanusiaan dan hak asasi manusia untuk mengakhiri penggundulan hutan tropis, membantu tiap tempat ibadah, komunitas, dan organisasi untuk mengambiltindakan, mendorong gaya hidup dan praktik dunia usaha bebas penggundulan hutan, advokasi kebijakan pemerintah untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat, mendesak pemerintah dan komunitas internasional untuk menempatkan perlindungan hutan sebagai upaya inti untuk mencapai tujuan perjanjian iklim Paris perlu diikhtiari secara terus menerus oleh umat beragama, LSM dan masyarakat adat.

Prakarsa Lintas Agama Untuk Hutan Tropisatau Interfaith Rainforest Initiative (IRI) adalah aliansi internasional lintas agama yang berupaya memberikan urgensi moral dan kepemimpinan berbasis agama pada upaya global untuk mengakhiri penggundulan hutan tropis. IRI merupakan wadah bagi para pemimpin agama dan komunitas agama untuk bekerja bahu-membahu dengan masyarakat adat, pemerintah, LSM, dan pelaku bisnis terkait aksi-aksi untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak mereka yang berperan sebagai pelindungnya. Prakarsa ini percaya bahwa sudah tiba saatnya bagi gerakan dunia untuk merawathutan tropis, yang didasarkan pada nilai yang melekat pada hutan, dan diilhami oleh nilai-nilai, etika, dan panduan moral keagamaan.

Mengingat posisi penting Indonesia sebagai salah satu dari lima negara yang memiliki lebih dari 70 persen hutan tropis dunia yang tersisa, United Nations Environment Programme (UNEP), organisasi lintas agama dunia dan mitra lintas agama Indonesia, merencanakan untuk melakukan lokakarya, dialog serta meluncurkan program IRI Indonesia pada 30 hingga 31 Januari 2020 di Jakarta. Acara ini akan dihadiri oleh 200 peserta dari 12 provinsi di Indonesia yang terdiri dari para pemrakarsa, pimpinan majelis keagamaan, masyarakat adat, para ahli, LSM, pemerintah, sertaorganisasi-organisasi internasional yang saat ini sudah bekerja bahu-membahu di negara Brasil, Kolombia, Kongo, dan Peru melalui Interfaith Rainforest Initiative, yaitu PBB, Religions for Peace, Rainforest Foundation Norway, dan Green Faith (ht).

Surakarta—lingkunganmu.com--Arah kebijakan terkait pengelolaan sampah adalah pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ke arah ekonomi sirkular. Untuk mencapai target-target pengelolaan sampah perlu dilakukan reformasi diantaranya: penerapan pemilahan sampah dan pengangkutan terjadwal, restrukturisasi retribusi sampah dan pengelolaan nya harus ditinjau secara menyeluruh, pemilihan teknologi pengolahan akhir jangan sampai membebani masyarakat dan negara. Penguatan database pengelolaan sampah, penegakan hukum harus dimulai diiringi peningkatan kesadaran masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan jumlah timbulan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg. Rata-rata timbulan sampah harian di kota metropolitan (jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa) dan kota besar (jumlah penduduk 500 ribu-1 juta jiwa) masing-masing adalah 1.300 ton dan 480 ton. Di sisi lain hasil studi 2008 yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup di beberapa kota, pola pengelolaan sampah di Indonesia adalah : diangkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur (10%), dikompos dan daur ulang (7%), dibakar (5%), dibuang ke sungai (3%), dan sisanya tidak terkelola (7%). Bertolak dari hal ini, Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kafilah Penuntun Moh. Djazman Universitas Muhammadiyah Surakarta menggelar Seminar Nasional dan Pameran Produk Olahan Limbah pada 22 Januari 2020.

Dr. Ane Permatasari, Wakil Sekretaris MLH PP Muhammadiyah dalam seminar tersebut menegaskan bahwa “perlindungan dan pengelolaan alam dan sumberdaya alam merupakan ketentuan (sunnatullah) sekaligus perintah Allah. Bahkan menjaga alam (lingkungan) untuk keberlanjutan fungsi lingkungan bagi kehidupan di bumi merupakan penunaian amanah Allah kepada manusia yakni sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan tak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis-ekonomis tetapi diperlukan pendekatan agama agar terjadi perubahan cara pandang dan perilaku (akhlaq) masyarakat/bangsa.  Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dengan misi al amr bil ma’ruf wa nahyi ‘anil munkar mempunyai tanggung jawab dan peran strategis dalam gerakan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan”. 

Lebih lanjut, staf pengajar UM Yogyakarta menandaskan “upaya perlindungan dan pemeliharaan lingkungan  wajib hukumnya, sama dengan kewajiban menjaga kehidupan  manusia dan seluruh makhluk. Akhlaq seseorang  terhadap Allah SWT, manusia dan  alam  lingkungannya  merupakan cermin keimanan dan keberagamaan seseorang”, tandasnya.

Mengapa akhlaq  masyarakat dan bangsa perlu mendapat perhatian dalam konteks  pemeliharaan dan penyelamatan lingkungan termasuk di dalamnya pengelolaan sampah? Akhlaq adalah cara pandang, sikap dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya, berhubungan dengan alam lingkungannya, serta dalam berhubungan dengan Allah SWT. Cara pandang dan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat sangat berpengaruh terhadap diri, masyarakat dan lingkungannya. Sementara itu, kajian empirik sosio-antropologis terhadap permasalahan dan krisis lingkungan yang terjadi di Negara kita dan juga beberapa Negara lain, menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukanlah semata-mata permasalahan teknis. Akar permasalahan lingkungan ternyata ada pada cara pandang, sikap hidup, perilaku dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan bangsa.  Permasalahan lingkungan adalah permasalahan akhlaq manusia.

Oleh karena itu krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini hanya bisa diatasi dengan merubah secara fundamental cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam lingkungannya. Tindakan praktis dan teknis penyelamatan lingkungan dengan bantuan sain dan teknologi ternyata bukan merupakan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang bukan hanya orang perorang, akan tetapi harus menjadi sebuah gerakan masif dan budaya masyarakat secara luas (ddp).

Bantul—lingkunganmu.com--Muhammadiyah tidak pernah diam. Organ organisasinya terus bergerak di berbagai sektor. Pendidikan, tanggap darurat bencana, pemberdayaan, dan lingkungan adalah beberapa sektor di mana Muhammadiyah terus berkiprah, dari dulu hingga saat ini. Muhammadiyah selalu hadir dalam denyut nadi pembangunan bangsa. Sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga keuangan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. 

Melalui amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan dan social itulah Muhammadiyah terus bergerak melintasi zaman. Ribuan sumber daya manusia teah diproduksi oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah yang menyediakan layanan dari mulai sekolah taman kanak-kanak hingga peguruan tinggi. Tidak hanya itu, layanan kesehatan terus berlangsung di bawah kerumitan cash flow nya akibat pembayaran skema asuransi kesehatan universal pemerintah melalui BPJS tidak lancar, program tanggap bencana terus dilakukan ketika ribuan bencana alam setiap tahun menerpa masyarakat di berbagai wilayah. Namun demikian, dalam rutinitas yang sedemikian padat yang dilakukan seluruh komponen struktur Persyarikatan Muhammadiyah, baik oleh pimpinan di tingkat pusat hingga ranting, hingga unsur pembantu pimpinan seperti majelis, lembaga dan ortom, Muhammadiyah kerap juga mengahadapi masalah dalam pendataan, evaluasi pencapaian di setiap sektor, dan kerap lupa mengkur kontribusi yang teah dibuatnya terhadap pembangunan bangsa ini. 

Belum adanya kondolidasi data yang kuat dan terintegrasi, dan belum adanya sistem digital yang menyeluruh yang dapat menjangkau seluruh negeri, dan belum adanya sistem evaluasi pencapaian yang sitematis dan terencana, adalah pekerjaan rumah yang mau tidak mau harus diselesaikan sesegera mungkin. Selaras dengan hal di atas, pembangunan berkelanjutan merupakan satu topik yang menjadi arus utama saat ini. Sebagai lembaga masyarakat sipil berbasis Islam yang sangat besar potensi dan kapasitasnya, perlu satu cara pandang dan rumusan yang dapat mengakeselerasi kinerja kelembagaan Persyarikatan Muhammadiyah maupun untuk melakukan evaluasi dan penyesuaikan-penyesuaikan model gerakan yang barangkali sudah kurang relevan untuk masa depan.

Untuk itulah UM Yogyakarta menggelar Focus Group Discussion I “Menakar Kontribusi Gerakan Sosial-Kemanusiaan Muhammadiyah untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kampus UM Yogyakarta (27/12/2019). 

Gunawan Budiyanto, Rektor UM Yogyakarta dalam pembukaan FGD tersebut menegaskan bahwa “Peran Muhammadiyah dalam menjalankan misi dakwah harus sinergis terpadu dan berkelanjutan. Penanganan Bencana yang telah dilakukan oleh MDMC harus dilanjutkan oleh Majelis/lembaga yang lain terkait penanganan pasca recovery sehingga tidak menjadi ladang dakwah bagi umat lain. Peran Amal Usaha Muhammadiyah terutama PTMA terdekat dengan lokasi menjadi penting sebagai penggerak utama untuk mengimplementasikan hasil-hasil kajian keilmuan”.

FGD tahap pertama ini diharapkan dapat merumuskan beberapa agenda strategis yang tidak hanya konseptual tetapi juga measurable dan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang rahmatan lil allamin. Secara khusus, diharapkan tersusunnya Narasi Besar Pembangunan Berkelanjutan Persyarikatan Muhammadiyah, Teridentifikasinya konsep pembangunan berkelanjutan ala Muhammadiyah, dan aspek-aspek yang dapat diukur serta dikembangkan dari Peryarikatan Muhammadiyah dalam mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutanm Terumuskannya strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan Persyarikatan Muhammadiyah melalui majelis, lembaga dan ortom, dan Terbangunnya sistem terintegrasi dalam mengevaluasi dan mengukur pencapaian kontribusi Persyarikatan Muhammadiyah terhadap konsep pembangunan berkelanjutan, serta proyeksinya di tahun 2030.

Hasil-hasil yang didapat dari FGD I ini antara lain program dan kegiatan majelis/lembaga/ortom masih belum terintegrasi sehingga perlu meningkatkan sinergi antar lembaga/majelis/ortom, program dan kegiatan majelis/lembaga/ortom perlu dikaitkan dengan SDG’s untuk pembangunan kemanusiaan berkelanjutan. Sedangkan beberapa masalah yang teridentifikasi meliputi masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi manajerial sehingga perlu pembenahan sistem pengkaderan dan rekruitment di masing-masing majelis/lembaga/ortom dan perlunya selalu berkoordinasi dan bertukar informasi untuk salaing mengisi dan menindaklanjuti program dam kegiatan dari masing-masing majelis/lembaga/ortom.

Triyono, anggota pimpinan MLH PP Muhammadiyah yang hadir dalam FGD ini memaparkan bahwa “beberapa program dan kegiatan MLH telah memiliki relevansi  dengan SDG’s antara lain adalah tujuan 6: Air bersih dan sanitasi layak, tujuan 7: energi bersih dan terjangkau, tujuan 13: penanganan perubahan iklim, tujuan 15:  Ekosistem daratan: Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahanlahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati”.

FGD ini akan dilanjutkan lagi mengingat terdapat sederet pertanyaan yang menggelayut tentang kontribusi Persyarikatan Muhammadiyah terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan proyeksi yang akan dibangun sampai 2030 nanti (ddp).