#

Yogyakarta (lingkunganmu.com). Beberapa mahasiswa program Pascasarjana dan Doktor Australia akan magang di Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah selama 3 (tiga) bulan. Hal ini diungkap Dr. Gatot Supangkat ketika membuka acara Konsolidasi dan Buka Bersama MLH PP Muhammadiyah pada Rabu, 22 Mei 2019 di Gedung PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Setelah memaparkan program-program unggulan MLH di hadapan UNEP dan menjadi tempat magang Mahasiswa Program Sarjana dari UMY & UAD serta beberapa mahasiswa Australia dan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri lainnya yang mengadakan Observasi & Study Tour ke Sekolah Sungai Muhammadiyah di Kali Code, Gerakan Shadaqoh Sampah di Kampung Brajan, dan Pemanenan Air Hujan di Kota Yogyakarta ternyata program-program yang direalisasikan MLH realistik, sistematik, menarik dan bermanfaat.

Lebih lanjut, Sekjen MLH PP Muhammadiyah yang juga Kepala LP3M UMY ini menegaskan bahwa "Perlunya penguatan konsolidasi organisasi secara terus menerus. Rakorwil Regional Indonesia Timur, Kalimantan & Sulawesi, Jatim/Bali, NTT dan NTB, Banten/DKI Jakarta/Jawa Barat/Jawa Tengah/DIY telah dilaksanakan tinggal Rakorwil Regional Sumatera yang belum dan insya Allah dalam waktu dekat dilaksanakan di Aceh".

Sementara itu Dr. Yeni Widowaty dalam kesempatan ini memaparkan tentang masukan MLH PP Muhammadiyah terhadap draft RUU SDA yang sebentar lagi akan diserahkan Muhammadiyah ke DPR sebagai tindak lanjut Jihad Konstitusi Muhammadiyah.

Yeni menegaskan bahwa "klausul tentang hak publik atas sanitasi dan pelayanan sanitasi dan lingkungan perlu dipertegas dalam RUU SDA.  Dalam RUU SDA masih terlihat lebih banyak mengatur tentang sumber dayanya. Sementara yang dibutuhkan adalah pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat".

Selain itu, "Dalam RUU SDA masih ada pasal-pasal yang multi tafsir sehingga memerlukan penjelasan. Misalnya pasal 8 tentang hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Yang dimaksud kebutuhan pokok sehari-hari harus ada penjelasan karena setiap orang berbeda-beda kebutuhannya".

Lebih lanjut, Bendahara MLH ini mengutarakan "mengenai hak penguasaan negara atas sumber daya air harus benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, tidak boleh pengelolaan diserahkan ke swasta agar tidak terulang kembali pengalaman UU SDA lama. Olah karena itu, pembaharuan UU SDA ini harus disertai reformulasi UU Investasi", tandas Dosen FH UMY.

Dr. Ane Permatasari, Wakil Sekretaris  Jenderal MLH PP Muhammadiyah memberikan masukan bahwa "sesuai pasal 33 UUD 1945, maka Pemanfaatan Air harus dilakukan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengambilan air dari sumber/mata air tidak boleh dilakukan oleh swasta dan harus dilakukan pemerintah, baru kemudian diatur distribusinya dengan prioritas kebutuhan pokok sehari-hari rakyat (rumah tangga), pertanian, baru industri", ujar dosen Ilmu Pemerintahan UMY.

Lagi panas-panasnya diskusi tentang masukan terhadap RUU SDA, Adzan Maghrib berkumandang sehingga acara ini diskors untuk Buka Puasa dan Acara ini dihadiri seluruh pimpinan MLH PP Muhammadiyah. (ddp)

Artikel Terkait

Lihat Selengkapnya

Komentar

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018