#

Jakarta---lingkunganmu.com. Tuntutan masyarakat akan perbaikan kualitas lingkungan hidup  semakin meningkat, dengan laju kerusakan yang lebih tinggi dibanding dengan kemampuan pemerintah untuk memulihkanya. Kondisi lingkungan yang merosot telah terjadi berbarengan dengan dibangunya semangat otonomi daerah yang hampir  20 tahun.

 

Di negara maju masalah lingkungan terjadi akibat pola hidup yang mewah dan boros sehingga mencemari lingkungan sementara di negara berkembang seperti indonesia adalah populasi manusia. Baik menyangkut masalah jumlahnya yang besar maupun sebarannya yang luas, ini mempengaruhi kebutuhan akan pangan dan lahan, sehingga  membutuhkan ruang hidup dan kebutuhan untuk hidupnya yang harus bergerak dengan cepat yang pada akhirnya mempengaruhi daya dukung lingkungan.

 

Upaya perbaikan secara terus menerus dilakukan dengan melibatkan semua pihak, baik kelembagaan pemerintah yang secara khusus untuk menangani masalah LH, maupun masyarakat dan dunia usaha, akan tetapi belum menunjukan perubahan yang signifikan. Sektor SDA dan LH masih menjadi sumber pembiayaan politik utama sehingga berpengaruh pada siklus politik 5 tahunan, selain itu ada banyak orang serakah bersatu, Pemerintah lemah dan dilemahkan serta masyarakat membiarkannya

 

Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan kualitas lingkungan di Indonesia, seperti: Green School, membangun hutan pendidikan, Audit Mandiri Lingkungan Hidup Muhammadiyah, Sekolah Sungai, Sodekah Sampah dan lain-lain, semua itu belum dapat menyelesaikan persoalan lingkungan hidup yang begitu kompleks pada saat ini, sehingga perlu mengekplorasi kembali persoalan lingkungan dan solusi program yang tepat bagi Muhammadiyah dalam rangka untuk meminimalisir masalah dan dampaknya bagi lingkungan hidup serta masyarakat.

 

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Muhammadiyah tidak akan bergerak sendiri sehingga butuh sinergi, aliansi strategis dan konsep yang terukur serta aksi bersama dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkemajuan, sehingga seruan jihad dari KH. Ahmad Dahlan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dapat bersemai pada setiap diri umat.

 

Pengajian bulanan MLH PP Muhammadiyah yang berlangsung di Gedung PP Muhammadiyah Menteng Jakarta pada 13 Pebruari 2019 mengambil tema “Mencari Jejak Isu LH di Pusaran Pemilu 2019” menampilkan narasumber Tri Bangun L. Sony (KLHK), Tachrir Fathoni (Belantara) dan M. Islah (Walhi).

 

Tri Bangun L. Sony (KLHK) menegaskan bahwa Isu-isu tentang lingkungan hidup dapat diringkas menjadi: Air (pencemaran/kualitas, kuantitas), Udara (pencemaran (kualitas), Tutupan Lahan (deforestrasi, lahan kritis), Sampah (pencemaran dan gaya hidup), Perubahan Iklim (kumulasi pencemaran dan kerusakan lingkungan). Sehingga dibutuhkan sebuah Gerakan Aksi berbasis lokus dan isu berupa 15 DAS PRIORITAS UNTUK DITANGANI (108 DAS) yakni Citarum, Ciliwung, Cisadane , Serayu, Bengawan Solo, Brantas, Asahan Toba, Siak, Musi, Way Sekampung, Way Seputih, Moyo, Kapuas, Jeneberang, Saddang. PESISIR DAN LAUT dan AREA PUBLIK LAINNYA  (Taman, Lapangan, Trotoar, Pasar, Sekolah, Kampus, Rumah Sakit, Kawasan Konservasi, dll.)

Sementara itu, Tachrir Fathoni menguraikanbahwa jejak Capes di bidang LH akan menentukan arah kebijakan pembangunan LH 5 tahun ke depan. Selain itu juga membandingkan antara yang sudah dilakukan dengan rencana kelanjutannya.

Ada beberpa hal yang perlu mendapat perhatian mengapa Capres perlu mencermati LH, antara lain bahwa bmi diciptakan Allah dalam keseimbangan dan harmoni untk kehidupan manusia. Manusia sebagai khalifah yang berkewajiban mengelola bumi (SDA dan LH) untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya serta kemakmuran rakyat. 

Bila memperhatikan Visi dan Misi kedua Capres kali ini perlu diperhatikan juga “wujud komitmen setelah menduduki jabatan nantinya dengan memcermati alokasi pendanaan untuk merealisasikan visi, isi dan program aksi, penataan kelembagaan perangkatnya dan partisipasi masyarakat”, tandas Tachrir.

M. Islah (WALHI) menegaskan bahwa “ berbagai bencana ekologis yang menjadikan Indonesia dalam situasi darurat ekologis disebabkan oleh kebijakan ekonomi dan politik yang dilahirkan dari proses pemilu. Sumber daya alam masih menjadi sumber dana untuk membiayai ongkos politik yang sangat tinggi dan membuka ruang politik transaksional melalui berbagai perizinan sehingga penting bagi WALHI untuk menyuarakan persoalan lingkungan hidup dalam politik elektoral, karena masa depan lingkungan hidup salah satunya ditentukan oleh proses politik ini. Untuk itu berdiskusi dan menyampaikan usulan materi-materi atau substansi kepada penyelenggara pemilu terkait isu lingkungan hidup dan sumber daya alam, merupakan bagian dari gerakan lingkungan hidup mengarusutamakan agenda politik lingkungan, dan bagian dari upaya masyarakat sipil mewujudkan demokrasi substansif, terwujudkan kesejahteraan, keadilan dan keselamatan bagi seluruh rakyat”. (ddp)

Artikel Terkait

Lihat Selengkapnya

Komentar

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018