#

Palembang—lingkunganmu.com—Dalam acara yang bertema “Sosialisasi Tematik Pengelolaan Lahan Gambut di Sumatera Selatan”, yang digelar Badan Restorasi Gambut RI bekerjasama dengan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Palembang pada Selasa, 27/10/2020 secara virtual. Ada hal yang menarik bahwa sesungguhnya paralegal dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi.

Menurut Dr. H. Suharyono M. Hadiwiyono, SH. MH., Dosen Magister Hukum  PPS UM Palembang mengawali paparannya dengan mendefinisikan Paralegal, walau dalam hukum positif belum ada pengaturan mengenai definisi paralegal. Paralegal adalah seseorang yang secara khusus membantu masyarakat (kaum miskin) dan marjinal, yang karena keterampilan khusus dan memiliki pengetahuan hukum (dasar) serta mampu memberikan pelayanan,Pendidikan hukum, dan bimbingan kepada masyarakat. Paralegal juga lazim diartikan sebagai seseorang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan di bidang hukum baik hukum materiil maupun hukum acara dengan pengawasan advok atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. “Paralegal ini bisa bekerja sendiri di dalam komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum atau firma hukum”, ungkapnya.

Sedangkan urgensi pembentukan paralegal di Desa-Desa sekitar lahan gambut adalah bahwa masyarakat banyak mengalami masalah hukum, termasuk sangkaan pembakaran lahan gambut. Minimnya pengetahuan hukum masyarakat di sekitar lahan gambut. Terbatasnya jumlah PBH dan pendamping hukum untuk masyarakat, konflik sebagai salah satu pemicu kebakaran lahan. Masih adanya budaya tanam dengan cara membakar di masyarakat.

Tujuan Pembentukan Paralegal Masyarakat Gambut adalah meningkatkan pendidikan dan penyadaran hukum kpd masy di Desa Peduli Gambut, memberikan Pemahaman dan wawasan resolusi konflik SDA terkait giat Restorasi dan Pemanfaatan Gambut, mengembangkan partisipasi dan kapasitas masy gambut dlm peberdayaan dan penyelesaian  masalah hukum

Badan Restorasi Gambut sudah mendampingi pembentukan paralegal di Desa-desa Gambut sejak tahun 2017. Banyak pembelajaran yang dapat ditarik dari kegiatan ini, karena jaminan akses hukum bagi masyarakat marjinal adalah salah satu butir penting yang disebut dalam SDGs (Sustainable Development Goals) yang dicanangkan oleh PBB. Tersebab dari 16 target SDGs, bahwa akses keadilan disebut secara jelas pada butir 16.3 tentang akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan (ESPK) BRG RI,  Myrna A. Safitri dalam sambutannya menegaskan bahwa inovasi membuka lahan tanpa bakar yang diimplementasikan BRG telah didiskusikan dengan ahli dari perguruan tinggi. "Ini bagian dari kearifan lokal baru yang dibangun oleh masyarakat untuk merespons perubahan ekosistem gambut yang ada dan kebijakan penegakan hukum".

Myrna mengatakan tujuan paralegal ini untuk memberikan bantuan hukum nonlitigasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Hingga 2019 sudah ada 759 paralegal di tujuh provinsi yang menjadi fokus restorasi BRG. "Hampir tiga tahun terakhir 152 kasus hukum yang didampingi paralegal. Kasus sebagian besar terkait lingkungan dan pertanahan," katanya.

Bentuk kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Masyarakat Gambut  (Di 7 Propinsi) yang telah dilakukan BRG adalah memberikan pemahaman tentang peran dan kedudukaan paralegal dalam kegiatan Restorasi Gambut. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan prosedurnya. Memberikan keterampilan dalam melakukan pemetaan konflik dan resolusi konflik SDA

Acara ini diikuti 150 peserta dan dibuka oleh Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan (ESPK) BRG RI, Dr. Myrna A Safitri dan Sambutan Iftitah oleh Prof. Dr. Syafiq Mughni, Ketua PP Muhammadiyah dengan narasumber Dr. Ir. Suwignya Utama, MBA (BRG RI), Dr. Suharyono M Hadiwiyono, SH., MH. (Dosen UM Palembang) dan Ir. Hidayat Tri Sutardjo, MM. (MLH PP Muhammadiyah). (ddp)

Artikel Terkait

Lihat Selengkapnya

Komentar

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018