#

Jakarta—lingkunganmu.com—Kenaikan cukai rokok telah ditetapkan dan berlaku pada 1 Januari 2020 begitu pula untuk cairan rokok elektrik (vape). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019, cukai vape akan naik sebesar 25% dari harga yang berlaku sekarang. Saat ini cukai cairan vape dikenakan sebesar 57% dari harga jualnya. Angin segar pengendlian tembakau mulai terbuka walaupun belum selebar yang diharapkan, ini sebagai salah satu pertanda keberpihakan dan komitmen pemerintah terhadap pengendalian tembakau di Indonesia. Hal ini menjadi pembahasan yang menarik dalam acara Workshop & Kolaborasi Riset dengan temaIndustri Tembakau Persepektif Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional” yang berlangsung di The Bellevue Suites Jakarta, 5-7 Februari 2020 dengan penyelenggara Center of Human and Economic Development (CHED) Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD).

Faisal Basri menegaskan bahwa “Tembakau membunuh hingga setengah dari penggunanya, membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahun. Lebih dari 7 juta kematian adalah akibat dari penggunaan tembakau langsung, sementara sekitar 1,2 juta adalah akibat dari orang yang tidak merokok terpapar asap rokok orang lain”.

Lebih Lanjut beliau menegaskan bahwa “Perokok di Indonesia masih tumbuh pesat, smoking rate untuk lelaki tertinggi di dunia. Dikebanyakan negara, smoking rate—jumlah perokok terhadap jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas—mengalami penurunan, tetapi tidak di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari 27 negara yang mengalami kenaikan smoking rate, dari 31%  pada 2000 menjadi 40% pada 2015. Jumlah perokok di Indonesia tahun 2015 mencapai lebih dari 70 juta orang, naik sebesar 28% dibandingkan tahun 2000. Peningkatan tajam terjadi pada perokok lelaki, dari  56% pada 2000 menjadi 76% pada 2015. Smoking rate untuk lelaki di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia selama satu dasawar saterakhir. Perokok perempuan relatif sedikit dan persentasenya turun dari 6% (2000) menjadi 4% (2015). Yang menyedihkan lagi, di kalangan penduduk miskin pengeluaran untuk rokok merupakan yang terbesar kedua setelah beras.Perokok di kalangan anak-anak naik dari 7,3% (2013) menjadi 9,1% (2018). Padahal target RPJM pada 2019 turun menjadi 5,4%. Mudarat merokok lebih besar dari manfaatnya. Oleh karena itu, tidak semestinya pemerintah ragu mengendalikan peredaran rokok. Tak perlu  gentar kehilangan pendapatan dari cukai rokok yang sudah mencapai hampir Rp 150 triliun”.

Pengendalian tembakau/rokok adalah tanggungjawab negara untuk melindungi dampak buruk yang ditimbulkan oleh rokok kepada masyarakat. Dampak buruk yang tidak hanya penyakit kronis dan kematian, namun dampak buruk rokok menggerogoti pendapatan pada ekonomi rumah tangga miskin dan hampir miskin di Indonesia. Hal ini pun masih ditambah lagi bahwa Indonesia diketahui menjadi satu dari tujuh negara di dunia yang tidak menandatangani FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). Enam negara lainnya adalah Somalia, Malawi, Eritrea, Andorra, Liechtenstein, dan Monako. Ada 180 negara di dunia yang diketahui sudah menandatangani FCTC. Mereka di antaranya adalah negara-negara produsen tembakau terbesar, seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Amerika Serikat.

Sementara itu, Tulus Abadi (Ketua Pengurus Harian YLKI) menguraikan bahwa “Pengendalian tembakau tidak anti investasi, tidak anti pertumbuhan ekonomi. Pengendalian tembakau justru positif untuk pertumbuhan ekonomi (kajian internasional), dan  untuk melindungi konsumen, pengendalian tembakau hanya butuh 4 (empat) hal, yakni naikkan cukai rokok secara konsisten dan signifikan, Larang promosi, iklan, penjualan eceran,tegakkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), danperingatan Kesehatan Bergambar”.

Mukhaer Pakkanna, Rektor ITB AD memaparkan bahwa “penanggulangan masalah merokok melalui Konvensi FCTC ada dua cara, yakni Pengurangan “demand” terhadap tembakau; menaikkan harga dan cukai, perlindungan terhadap paparan asap rokok, pengaturan isi produk tembakau, KIE, pengaturaniklan, promosi dan pemberian sponsor, upaya berhenti merokok dan Pengurangan supply tembakau: pengendalian produk tembakautanpa cukai, penjualan untuk dan oleh remaja/anak, peningkatan tanaman alternative tembakau”.

Dari sisi pertanian, industri rokok sudah memberikan dapak negatif terhadap lingkungan pertanian dan rantai perdagangan yang menjerat petani gurem (yang diuntungkan hanya para tengkulak). Pada sisi pekerja industri rokok tidak memberikan upah minimum regional sesuai hak tenaga kerja. Selain itu, membahayakan generasi masa depan bangsa Indonesia terutama pada golongan masyarakat miskin (ddp).

Artikel Terkait

Lihat Selengkapnya

Komentar

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018