#

Pangkalpinang—lingkunganmu.com—Seminar Nasional Lingkungan Hidup dalam rangka Rapat Koordinasi Wilayah MLH Regional Sumatera yang berlangsung di STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung pada 13-14 Desember 2019 dengan mengambil tema “Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan Karakter Dalam Menghadapi Tatangan Global Berdasarkan Nilai KeIslaman”.

Seminar ini diikuti sebanyak 400 orang peserta yang merupakan utusan Sivitas Akademika STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung dan Universitas Bangka Belitung serta stakeholders yang berada di Kota Pangkalpinang bahkan utusan MLH se-Sumatera.

Helmi Basalamah, Kepala BP SDM KLHK dalam paparan menegaskan bahwa “kondisi lingkungan hidup saat menunjukkan pencemaran yang luar biasa baik udara, air dan tanah, timbulan sampah 66,5 juta ton/tahun di mana 24% tidak terkelola (2018), peningkatan suhu bumi 100 tahun terakhir 0,74-0,9 derajat Celcius, kerusakan hutan dan DAS, dan kepunahan kehati, 20.000 jenis biota per tahun punah”.

Lingkungan hidup merupakan semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang saat ini kita tempati dan itu mempengaruhi kehidupan baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Sementarra itu faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan, yakni faktor alamifaktor  yang disebabkan oleh Alam Seperti  Banjir, Tanah Longsor, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Badai, Gempa Bumi dan lain-lain. Faktor buatan: faktor yang disebabkan oleh Manusia seperti  Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Berlebihan.

Menurut Zulfa Asma Vikra, Ketua MLH PWM Kalimantan Selatan menawarkan sebuah solusi untuk pencegahan dan penjagaan lingkungan. “Sehingga upaya pelestarian lingkungan itu meliputi; cara mencegah atau menjaga keseimbangan lingkungan ada melalui penanaman kembali hutan gundul (reboisasi), tidak membuang limbah maupun sampah di sembarang tempat, adanya tindakan tegas dari pemerintahan seperti memberi sanksi tegas terhadap pelaku pencemar lingkungan, menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian tanah, air, udara, dan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan.

Lebih lanjut anggota DPRD Kalimantan Selatan ini menegaskan bahwa legislatif pun sangat dibutuhkan dalam memperjuangkan lingkungan, sebagaimana UUD 1945 pasal 1 dinyatakan secara jelas bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Ini artinya bahwa tindakan yang dilakukan untuk melakukan advokasi lingkungan dari kerusakan itu dibenarkan menurut UUD 1945.

Advokasi lingkungan hidup muncul berawal dari kegelisahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia serta kegagalan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap sumberdaya alam. Jadi, Advokasi lingkungan adalah upaya-upaya pembelaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perubahan kearah lingkungan hidup yang lebih baik.

Zulfa menandaskan bahwa prinsip dasar Advokasi Lingkungan adalah “Jangan biarkan pemerintah dan korporasi bekerja sendiri, tanpa keterlibatan dan pengawasan masyarakat.” Advokasi lingkungan hidup melibatkan advokasi kebijakan dan penegakan hukum, pendidikan umum dan pembelaan masyarakat. Ada (Enam) Peraturan Daerah yang telah disahkan untuk perbaikan Lingkungan hidup Di Kalimantan Selatan, yakni; Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Lahan Kritis, Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Gerakan Revolusi Hijau, Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lokal, Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Peraturan Daerah Terhadap Lingkungan yang masih dalam Proses Pembahasan ialah Perda Kebun Raya Banua”.

Gatot Supangkat, narasumber dalam seminar nasional ini juga menambahkan bahwa “apabila kita berbuat baik pada siapa pun makhluk Allah, termasuk alam sekitar (lingkungan) maka mereka juga akan baik pada kita dan sebaliknya. Itulah kepeduliaan, yang dalam  bahasa Jawa dikenal dengan Tepa Slira dan Sing Becik Ketitik Sing Ala Ketara. Kata-kata yang penuh makna tersebut, apabila dapat dipahami dan dijadikan pertimbangkan dalam berbuat, tentu alam/lingkungan akan lestari dan kehidupan manusia juga tentram baik kini maupun mendatang.

Muhammadiyah mengedepankan prinsip Saling Mengingatkan “tawwa shaubil haq wa tawwa shaubis shabr” kepada siapa pun, baik masyarakat maupun pemerintah dan juga swasta. Hingga saat ini, Muhammadiyah selalu melakukan kajian-kajian terhadap produk-produkk hukum yang kurang berpihak, atau bahkan tidak berpihak pada rakyat, yang dikenal dengan JIHAD KONSTITUSI. Beberapa produk hukum yang berupa undang undang telah dikaji dan kemudian bersama komponen masyarakat yang melakukan Judicial Review. Salah satu hasilnya, yakni Pembatalan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, karena tidak berpihak rakyat dan bertentangan dengan UUD 1945. Terkait dengan konflik agraria yang berkembang di masyarakat, maka Muhammadiyah juga melakukannya (ddp).

Artikel Terkait

Lihat Selengkapnya

Komentar

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018