#

Pangkal Pinang—lingkunganmu.com--Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sebuah provinsi yang terdiri dari 2 (dua) pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, dengan diikiuti pulau-pulau seperti Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Mendanau dan Pulau Selat Nasik ditambah dengan pulau-pulau kecil lainnya.

Sebagai daerah pertambangan penghasil timah terbesar di Indonesia, menjadikan Bangka Belitung terbelenggu oleh permasalahan seperti kerusakan lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran di lingkungan sekitar. Seperti diketahui bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Harus diakui bahwa kondisi lingkungan hidup dan hutan di Bangka Belitung saat ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Selain dampak dari aktivitas pertambangan, faktor lain yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup antara lain tingginya pertumbuhan penduduk setiap tahun, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Aktivitas pertambangan memang bukan satu-satunya faktor dominan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan tetapi sebaiknya dalam proses penambangan dan penggunaan atau eksploitasi sumber daya alam harus bijak, selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kita akui bahwa sektor pertambangan masih memiliki peran dalam pembangunan dan penopang perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akan tetapi ada hal yang menarik terkait dengan paska aktivitas pertambangan yang menyisakan lubang galian “raksasa” akibat dari proses pengambilan barang tambang yaitu timah. Lubang galian tersebut tentu saja harus segera dilakukan reklamasi atau kewajiban perusahaan pasca tambang.

Bagaimana pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang harus lebih ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain; perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati, penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya, pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya, memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Bangka Belitung meningkat, maka dalam pemanfaatan dan pengelolaannya harus benar-benar mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup. Untuk itulah, MLH PP Muhammadiyah menetapkan STKIP MUHAMMADIYAH BANGKA BELITUNG sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Regional Sumatera yang akan berlangsung tanggal 13-15 Desember 2019 dengan mengambil tema “Meningkatkan Peran Muhammadiyah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan dan Berkemajuan”. Dengan berbekal pada kekuatan yang dimiliki Muhammadiyah, maka kita harus melakukan Gerakan Pencerahan dan Penyadaran. Hanya dengan kemauan untuk memulai dan bergerak dilandasi dengan kesabaran serta keikhlasan akan menuai keberhasilan. Rakorwil MLH Regional Sumatera ini akan diikuti oleh utusan-utusan dari MLH PWM Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau (ddp).

Artikel Terkait

Lihat Selengkapnya

Komentar

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018