Jakarta—lingkunganmu.com--Pembahasan mengenai Revisi Undang–Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) tengah menjadi pembahasan pemerintah dan DPR serta menjadi kontraversi di masyarakat, maka sikap Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan ikut turut andil dalam memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Untuk itulah, Muhammadiyah melalui inisiasi Center of Human &Economic Development (CHED) ITB AD mengundang Majelis-Majelis terkait pada Sabtu (31 Agustus 2021) untuk merumuskan masukan terhadap RUU KUP.
RUU KUP ini sudah masuk ke prolegnas dan sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan merupakan UU Perpajakan, Kelanjutan dari UU Cipta Kerja. Menurut Mukhaer P., Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan yang juga Rektor ITB-AD ini menegaskan bahwa;
“RUU KUP ini sangat teknikal, berbicara prosedur lebih teknis, Draft RUU tidak cocok untuk jadi Undang-Undang tetapi mestinya dijadikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Spirit Kementerian Keuangan, RUU baru diimplementasikan dalam konsesi normal, dalam kondisi belum normal Undang-Undang walaupun sudah disahkan tetap tidak diberlakukan atau belum menjadi prioritas DPR RI, tetapi sudah masuk ke Prolegnas. Oleh karena itu, harus di kawal”.
Pada Tanggal 29 Juli 2021, Kemenkeu telah mengundang organisasi keagamaan (termasuk Muhammadiyah) dalam FGD kebetulan juga Mukhaer menjadi utusan PP Muhammadiyah, di mana dalam FGD tersebut beliau berjanji akan menyampaikan masukan Muhammadiyah secara tertulis kepada Menteri Keuangan.
Dalam membaca dan mencermati RUU KUP ini, “ada beberapa klausul yang harus hati–hati dan diwaspadai, sebab di saat pertemuan dengan DJP Kemenkeu disampaikan bahwa Muhammadiyah bukan PT, CV dan Yayasan lainnya, bahwa Muhammadiyah adalah perkumpulan keagamaan, tetapi terkadang Pemerintah melihat Muhammadiyah sebagai amal usaha, ketika Muhammadiyah berinteraksi dengan lembaga keuangan karena batasan tidak ada pembiayaan kepada Muhammadiyah”, ujar Mukhaer.
Padahal dalam Pedoman Amal Usaha Muhammadiyah sudah dijelaskan bahwa sisa operasional Amal Usaha Muhammadiyah itu 15% dimanfaatkan untuk operasional, 10% untuk kontribusi dan 75% untuk reinvestasi (untuk membangun/mengembangkan), karena tidak ada dividen.
Di sisi lain mengapa Pemerintah tidak berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari Bea Cukai sebagai sumber alternatif yang harus digali dan diperluas. Dari dulu hanya ada 3 Cukai saja sementara negara lain pendapatan dari Cukai cukup banyak.
Sementara itu, Majelis Hukum dan Hikmah PP Muhammadiyah menyoroti bahwa “Prinsip besar bahwa Hukum itu harus berpihak pada mustad ‘afiin, hukum harus berpihak pada yang lemah. Kalau dilihat dalam RUU KUP ini seberapa besar berpihak pada?, jangan- jangan dalam RUU KUP ini bahasan yang menyangkut hajat hidup orang banyak akan terkena imbasnya termasuk Muhammadiyah yang berkecimpung dalam Pendidikan dan Kesehatan”, tandas Dr. Natangsa.
“Di Muhammadiyah, Rumah Sakit PKU itu spiritnya adalah nirlaba dan tidak mencari keuntungan tetapi tidak boleh rugi. Untuk itu, harus dibedakan mana Rumah Sakit yang profit oriented dan yang tidak. Agar Rumah sakit Nonprofit diringankan, terutama terkait dengan pajak-pajak yang ada menyangkut kesinambungan Rumah Sakit. Selama ini pajak un tuk Rumah Sakit non profit sangat memberatkan”, menurut Iqbal Fajri dari MPKU PP Muhammadiyah.
Sebagai bagian dari Jihad Konstitusi Muhammadiyah, maka Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah menyoroti beberapa hal dalam RUU KUP.
“Jika RUU KUP ini diberlakukan maka sebagai pengelola Lembaga Kesehatan dan Lembaga Pendidikan non profit jikalau dikenakan pajak akan sangat memberatkan Muhammadiyah. Dengan adanya pajak Pendidikan maka akan meningkat angka putus sekolah. RUU KUP ini janganlah menjadi respon kepanikan pemerintah dari target 2023 di mana defisit negara tidak boleh lebih dari 3%. Soal Pajak karbon 75.000/ton yang berlaku di Indonesia dan ini masih jauh dari standar-standar negara-negara dunia lainnya. Anggaran perubahan iklim di Indonesia juga masih kecil, jangan sampai objek pajak nya barang atau personal yang implementasinya adalah pajak karbon akan dikenakan oleh masyarakat. justru akan berdampak pada masyarakat dan memberatkkan. Dalam Pasal 39 RUU KUP tersebut: ‘Setiap instansi pemerintah lembaga atau pihak lain wajib memberikan informasi terkait perpajakan’. Pihak lain itu siapa? Ini berpotensi menjadi pasal karet”, ujar Ane Permatasari, Wakil Sekretaris MLH PP Muhammadiyah.
Di sisi lain menurut Faisal M Yasin, dari MLH PP Muhammadiyah menambahkan bahwa “Perusahaan Pertambangan banyak yang belum memiliki NPWP. Objek Pajak Karbon akan bisa bias, antara industri yang menggunakan karbon atau orang per orang yang menggunakan karbon, misal footprint orang yang ada karbonnya juga akan terkena pajak ini. Sehingga dibutuhkan data banding dan jangan sampai lembaga sosial disamakan dengan lembaga–lembaga atau perusahaan yang sifatnya profit oriented”.
Di akhir pembahasanm disepakati bahwa masing-masing Majelis dimohon masukannya secara tertulis diserahkan ke Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan melalui CHED ITB-AD terakhir pada 4 Agustus 2021 (ddp).
Yogyakarta-lingkunganmu.com—Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah kedatangan tamu dari aktivis Indonesia for Global Justice (IGJ) pada Sabtu (24 Juli 2021) walau melalui zoom meeting. Hadir dalam kesempatan ini Rachmi Hertanti, Olisias Gultom, Muslim Silaen, Rahmat Maulana Siddik, Agung Prakoso, Parid Ridwanuddin, Roy Silalahi, Dwi Sujarwo, Sofi Nur Iklima, Adi Wibowo, Zaki dari IGJ dan Gatot Supangkat, M Nurcholis, Hidayat Tri, Yeni Widowaty, Ane Permatasari, Ikhwanuddin, M Rifandi, Aziz Ansharie dan Mutia Hussein dari MLH PP Muhammadiyah)
Pertemuan yang berlangsung santai tapi serius ini bertujuan untuk membangun silaturahmi dan konsolidasi antara IGJ sebagai organisasi masyarakat sipil dan Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam dan lembaga yang memiliki otoritas keagamaan, mendapatkan gambaran perspektif Sustainable Trade untuk mewujudkan keadilan sosial ekologis dalam supply chain perdagangan global, terutama dilihat dari perspektif Muhammadiyah sebagai sebagai organisasi massa Islam dan lembaga yang memiliki otoritas keagamaan, membangun perspektif kritis terhadap pembangunan nasional yang didorong oleh pemerintah Indonesia, terutama yang berdampak pada krisis sosial ekologis, membangun perspekti kritis bersama terhadap praktik perdagangan global yang merugikan negara-negara selatan, khususnya merugikan masyarakatnya, dan membangun silaturahmi serta kemitraan strategis jangka panjang dalam merespon isu-isu keumaatan, kebangsaan, dan dunia global.
Menurut Rachmi Hertanti, Direktur IGJ menegaskan bahwa “konsep sustainable trade berakar pada konsep keberlanjutan pembangunan (sustainable development) sebagaimana yang tercantum pada United Nation Sustainable Development Goals (SDGs) yang diresmikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada September 2015. Secara umum, gagasan keberlanjutan dalam SDGs mengintegrasikan keseimbangan tiga dimensi penting pembangunan, yaitu: dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Secara sederhana, ketiga dimensi itu sering dirumuskan dengan tagline people, planet, and profit. Dalam kerangka itulah, maka IGJ bersilaturrahmi ke MLH hari ini”.
Lebih lanjut, Rachmi menyatakan bahwa “di dalam konstitusi Republik Indonesia atau UUD 1945 konsep sustainable trade dapat dibaca dalam pasal 33 ayat 1 sampai dengan 4, yang dirumuskan dengan konsep demokrasi ekonomi. Secara genealogis, jika merunut akar pemikirannya, konstitusi Republik Indonesia berpijak pada sejumlah hal berikut: Pertama, nilai-nilai keagamaan, khususnya tauhid yang tidak membedakan manusia atau mengistimewakan satu kelompok manusia di atas kelompok manusia yang lainnya. Dengan demikian, semua manusia sama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada dominasi, serta eksploitasi antara satu terhadap yang lainnya”, uajarnya.
“Ide tentang keberlanjutan (sustainability) tidak bisa dipisahkan dengan ide mengenai keadilan (justice). Jika dipisahkan, maka yang terjadi sustainable bertransformasi menjadi imperialisme atau sustainable colonialism dan sustainable capitalism. Dengan demikian, green trade itu pada dasarnya ketika yang berdagang adalah masyarakat, produk itu dikelola oleh masyarakat, dikontrol oleh masyarakat, kemudian proses dan sebagainya itu dilakukan secara terbuka, ada pertemuan antara consumers dan consumers. Maka sebetulnya apa yang dilakukan sejak dulu perdagangan itu bukan hal yang menghancurkan, merusak atau bahkan mematikan. Di dalam catatan sejarah, perdagangan dulu betul-betul indah, membuat negara saling mengenal dan produk masing-maisng bisa dialirkan”.
Gatot Supangkat, Sekretaris MLH PP Muhammadiyah, dalam kesempatan ini merasakan bahagia sekaligus terima kasih atas kunjungan silaturrahmi IGJ ini. “Muhammadiyah melalui MLH telah lama berkesimpulan bahwa untuk penyelamatan lingkungan tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan berbagai pihak”.
“Fenomena kerusakan alam merupakan fenomena umum yang ada di seluruh dunia umumnya dan di Indonesia khususnya. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan tersebut adalah perilaku manusia dalam memperlakukan alam. Perilaku manusia, antara lain, dipengaruhi oleh pandangan keagamaannya. Pandangan keagamaan, antara lain, dipengaruhi oleh pandangan teologinya. Itulah mengapa Muhammadiyahberkonsentrasi penuh pada Pendidikan Lingkungan/Dakwah bil hal”, tandas Kepala LPM UM Yogyakarta.
Lebih lanjut, Gatot menjelaskan bahwa “UUD RI 1945 sudah berusaha menjaga kelestarian alam dengan bijak (Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 Ayat (4). Akan tetapi dalam pratiknya penerjemahan pasal-pasal tersebut dalam UU seringkali terlihat berpihak pada pemilik modal, tidak berdasarkan perwujudan atas inti konstitusi hijau yang mengedepankan Hak Asasi dan Kesetaraan. Oleh karena itu, tinjauan demokrasi hijau penting dikembalikan pada UU Negara Republik Indonesia yang selama ini belum tegas mengatur kepemilikan alam. Meskipun ideologi hijau sudah mengakar pada dasar falsafah negara yaitu Pancasila tetapi perlu diturunkan lagi dalam produk-produk hukum dengan menegakkan etika hijau”.
Sementara itu, M Nurcholis, Wakil Ketua MLH PP Muhammadiyah juga melihat sisi lain dari kebijakan “banyaknya tumpang tindih izin yang sama-sama legal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa etika yang berada di atas kebenaran ilmu pengetahuan telah merosot tajam. Alhasil pengelolaan sumber daya alam hampir selalu melahirkan konflik, memperbesar kesenjangan serta merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya tidak cukup dengan himbauan-himbauan saja tetapi sudah saatnya melalui gerakan-gerakan sosial”.
Beberapa hal yang menjadi catatan penting dari silaturrami ini adalah perlunya koordinasi dan konsolidasi gerakan untuk mengembalikan agenda pembangunan ekonomi pada Konstitusi, khususnya agenda pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada mandat Konstitusi --- menguatkan kembali pemahaman publik soal pentingnya kembali pada Konstitusi. Kedua, perlunya advokasi bersama untuk mengkritisi strategi diplomasi ekonomi Indonesia, dalam hal ini agenda yang mendorong pemassifan liberalisasi pasar tanpa adanya perlindungan untuk rakyat. Dan ketiga, perlunya membangun counter narative terhadap agenda pembangunan ekonomi hijau yang tetap berbasis pada model ekonomi yang monopoli, eksploitatif, dan ekstraktif dengan mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan kolektif masyarakat Indonesia.
Manusia merupakan makhluk ekologis yang memiliki Etika dengan Alam, sehingga harus diperkuat dengan 3 (tiga) pemahaman, yakni dengan deorientasi terhadap pandangan hidup terhadap alam dengan spirit penggalian dan implementasi nilai-nilai ajaran agama, penguatan orientasi dan reformulasi green policy (regulative) dan peningkatan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi hijau dalam pelestarian lingkungan (ddp).
Kota Bekasi—lingkunganmu.com--Setiap hari di rumah kita selalu ada sisa makanan seperti nasi, sayur matang, lauk pauk, buah-buahan, roti/jajanan, sayuran mentah, bumbu dapur, kulit buah, jerohan ikan/ayam dan lain-lain.
Sisa-sisa makanan tersebut bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bau yang menyengat, mendatangkan lalat, tikus, kucing yang selalu memberantakannya. Sehingga rumah menjadi tidak sehat gara-gara sampah makanan organik dapur.
Sampai saat ini, masih sedikit yang tertarik untuk mengelola sampah sisa makanan organik dapur ini terutama di lingkungan perkotaan sehingga hal ini menimbulkan tumpukan sampah baik di TPS/TPA yang menggunung, bau dan mendatangkan jutaan lalat yang tidak menyehatkan.
Untuk itulah, Hidayat Tri Sutardjo, Divisi Humas dan Kerjasama Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah didampingi dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam “45” Bekasi mengadakan Observasi dan Studi Lapang ke Joglo Edu Center di Jatiasih Kota Bekasi pada 17 Juli 2021.
Adalah Mulyanto Diharjo, seorang alumni PTN jurusan biologi lingkungan, telah berhasil menggerakkan warga se-RW tepatnya di RT 002/RW 012 Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Sejak tahun 2009 beliau mengedukasi warganya untuk mengelola sampah organik dapur secara perlahan-lahan. Untuk itulah kemudian Mulyanto bersama warganya mendirikan Bank Sampah sebagai lembaga yang akan mengelola sampah terutama sampah organik dapur karena warga berkesimpulan bahwa untuk sampah anorganik serahkan saja ke pemulung.
Menurut Mulyanto, “Sampah organik dapur dari rumah tangga jangan dicampur dengan sampah anorganik seperti plastik, pembalut dan lain-lainnya. Sumber sampah ini harus dari sisa makanan yang bergizi dan bersih sehingga dapat dimanfaatkan untuk budidaya manggot BSF dengan baik demi mencegah terjadinya masalah besar dan kompleks terkait dengan penanganan sampah”.
Lebih lanjut Mulyanto menandaskan bahwa “BSF itu mengandung zat antibiotik alami sehingga tidak membawa agen penyakit, walau dikelompokkan ke dalam keluarga lalat, BSF tidak hinggap di sampah dan tidak membawa penyakit”.
Larva BSF yang disebut maggot ini berbeda dengan belatung lalat hijau dan lalat hitam yang menyebarkan penyakit. Maggot tidak menimbulkan bau busuk dan bukan pembawa sumber penyakit. Maggot BSF merupakan inovasi yang menggembirakan dan menguntungkan bagi para peternak, petani, dan masyarakat secara luas. Maggot BSF bisa dimanfaatkan sebagai pakan ikan dan ternak unggas. Maggot BSF ini juga bisa membantu permasalahan sampah organik yang menggunung. Sekitar 750 kg maggot BSF mampu mengurai sekitar 2 ton sampah organik hanya dalam kurun waktu 2-3 minggu.
Budidaya maggot cukup mudah dan murah karena tidak memerlukan teknologi yang canggih dan tidak memakan banyak biaya. Selain itu, Maggot memiliki manfaat sebagai pakan ikan karena memiliki banyak protein. Tanpa manggot, biaya pakan ikan akan melonjak berlipat-lipat, dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam satu kali pemeliharaan ikan atau ternak hingga panen, pakan menyedot biaya hingga 70 persen. Sebab itu, peternak kerap rugi jika seluruh kebutuhan pakan dicukupi dengan pakan buatan pabrikan.
Maggot adalah alternatif menciptakan pakan murah di tengah harga pakan pabrikan yang semakin tak terjangkau peternak. Kandungan protein dan mineral yang tinggi juga menjadi jaminan ternak cepat besar dan bisa memangkas waktu panen, bisa menghemat biaya pakan sampai 60 persen.
Maggot juga bermanfaat agar sampah organik yang dihasilkan rumah tangga bisa berdaya guna. Seluruh sisa makanan atau sayur dan buah-buahan dimanfaatkan untuk memberi makan maggot. Pendek kata, dengan budidaya maggot, sisa makanan bukanlah sampah. Bahan yang semula tak bernilai ini dihasilkan ratusan ribu maggot yang siap digunakan sebagai pakan ternak (ddp).
Jogjakarta—lingkunganmu.com—Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah menggelar Rakornas dan Silaturrahmi pada Sabtu (5/6/2021) bertepatan juga Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia. Acara ini didesain berbeda dengan tahun sebelumnya karena Rakornas dilakukan pada masa perpanjangan masa kepengurusan dan masih dalam suasana Idul Fitri 1442 H.
Acara didahului dengan Tausiyah Idul Fitri yang disampaikan oleh Prof, Dr. Syafiq Mughni, MA, Ketua PP Muhammadiyah dihadiri oleh mitra kerja MLH PP Muhammadiyah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Interfaith Rainforest Initiative Indonesia, Wahana lLingkungan Hidup Indonesia, Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (Perwaku), Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI), Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indoesia (LPLH & SDA MUI) serta utusan khusus dari Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia.
Dalam Sambutan Iftitahnya, Prof. Ir. Muhjiddin Mawardi, M.Eng., Ph.D, Ketua MLH PP Muhammadiyah menegaskan bahwa
“Permasalahan dan bencana lingkungan yang terjadi di tanah air dan di beberapa belahan dunia yang lain, tidak bisa dilepaskan dari cara pandang dan perilaku manusia. Manusia, secara sadar maupun tidak, telah melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merubah ekosistem bumi, mengancam kesetimbangannya dan pada saatnya akan mengancam seluruh kehidupan di muka bumi. Manusia sebagai salah satu komponen dalam sistem kehidupan, telah secara berlebihan dalam memanipulasi alam dan mengeksploitasi sumberdaya alam untuk memenuhi kerakusannya dengan dalih untuk “peningkatan kesejahteraan” hidupnya, tanpa mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan makhluk yang lain. Kesalahan manusia dalam cara pandang dan cara memahami alam yang terbangun berdasarkan cara pandang antroposentris, telah membentuk budaya dan perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan lingkungan tidak cukup jika hanya menggunakan pendekatan teknis saintifik. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, meliputi aspek akhlak dan pendidikan bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas”.
Lebih lanjut, beliau menandaskan
“Oleh karena itu, kesadaran manusia akan perannya sebagai Khalifatullah fil ‘ardh (Al An ‘aam: 165) yang mengemban amanah sebagai wakil Allah di muka bumi dalam pemeliharaan alam, harus didesakkan secara lebih kuat di tengah-tengah masyarakat dan bangsa yang saat ini sedang SAKIT PARAH. Manusia harus memahami bagaimana selayaknya berhubungan dengan alam, berhubungan dengan manusia lain dan berhubungan dengan Tuhan Allah swt, (hablun minal ‘alam, hablun min an-nas dan hablun minAllah) sehingga terjaga hubungan yang harmonis (saling memberi manfaat, bukan saling merugikan atau mematikan). Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari misi utama gerakan dakwah Muhammadiyah yakni: amar ma’ruf nahi munkar.’’
Sementara itu, Dr. Ir. Gatot Supangkat, MP., IPM, Sekretaris MLH PP Muhammadiyah menguraikan bahwa
“Sejak dideklarasikan MLH pada tahun 2005 hingga saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam upaya menanganai isu-isu strategis di bidang Keumatan, Kebangsaan dan Kemanusiaa. Berbagai program telah disusun dan dilaksanakan oleh MLH baik di tingkat Pusat maupun Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting.baik yang sifatnya konseptual maupun praksis. Oleh karena itu, melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) MLH kali ini dapat dijadikan sebagai ajang konsolidasi organisasi dan sosialisasi Program Kerja MLH PP Muhammadiyah, Sinkronisasi dan Pengembangan Program Kerja MLH pada semua level”.
Gerakan Muhammadiyah Menyejukkan Bumi yang sudah dideklrasikan pada tahun 2005 yang lalu, saat ini telah mewujud secara bertahap di beberapa tempat seperti Kawasan Penyejuk Bumi di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, Arboretum Tanaman Buah Lokal di Kalimantan Selatan, Kebun Bibit Muhammadiyah di Kabupaten Sleman DIY, Pusat Keanekaragaman Hayati Muhammadiyah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, Kawasan Penyejuk Bumi (Mangrove dan masih banyak lagi karya-karya MLH PWM/PDM/PCM/PRM lainnya seperti Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah (GMPS), Gerakan Shadaqoh Sampah, Sekolah Kader Lingkungan (Daratan, Sungai dan Laut) yang sudah terimplementasi di beberapa PWM dan ini sangat menggembirakan, tidak saja bagi Muhammadiyah tetapi langsung dirasakan oleh Umat.(ddp).
Jogyakarta—lingkunganmu.com— Ramadan tahun ini sungguhlah istimewa. Agenda Ramadan Hijau (Green Ramadan) betul-betul terasa. Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah bekerjasama dengan LLHPB PP Aisyiyah misalnya menggelar Tadarus Lingkungan dan Podcast Green Ramadhan, kemudian khutbah-khubah Jum'at, pengajian ramadan, dan tadarus Al-Qur'an diisi oleh tema-tema mengenai praktik dan refleksi lingkungan dan Islam.
Serial Webinar Tadarus Lingkungan yang diselenggarakan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah dan LLHPB PP Aisyiyah kemarin (6/5/2021) mengambil tema yang menarik “Peran Milenial Menyelamatkan Lingkungan” dengan menampilkan Amelia Rezeki (Aktivis Konservasi Bekantan di Kalimantan Selatan), Fauzan Anwar Sandah (Pegiat Ekoliterasi), Kholida Annisa (Aktivis IPM yang mengembangkan kurikulum Cinta Bumi), dan Eka Imbia Agus D.(Aktivis IMM pengembang Donasi Sampah untuk Literasi) dengan moderator M Rifandi (MLH PP Muhammadiyah)
Amelia Rezeki, sebagai pembicara pertama memulai dengan sebuah kata-kata bijak “Hanya dalam lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik. Dan hanya dengan manusia yang baik, lingkungan hidup akan berkembang kea rah yang Optimal” dilanjutkan juga “Pemuda sebagai agent of change dan Moral Force”. Oleh karenanya Konservator Bekantan ini menegaskan “seorang Pemda itu harus berwawasan peka terhadap keadaan sekitar, membaca perkembangan berita baik media sosial, media cetak, maupun media lainnya. Sering berkomunikasi dengan ragam komunitas, atau komunitas sebidang sesuai focus yang diminati dan mencatat setiap hal penting untuk diulas”.
Dalam masalah lingkungan, dosen Unlam ini menguraikan bahwa kiat-kiat sederhana untuk menangani kerusakan lingkungan, yakni “Selalu menanam pohon, mengolah sisa sampah sayur dan buah jadi pupuk, mengurangi penggunaan plastic dan daur ulang sampah plastic di rumah, hemat air dan listrik, membuat/menyebarkan pesan lingkungan dan bergabung dengan komunitas pemuda da lingkungan”.
Amelia menutup paparan dengan sebuag statemen “Dedikasi bukanlah untuk sebuah apresiasi tetapi lebih kepada tanggungjawab kita sebagai warga negara, keilmuan dan sebagai Khalifah di muka bumi”, tandasnya.
Sementara itu, Fauzan Anwar, merefleksikan terhadap acara ini “Saya menduga wacana keislaman di kaum muda sebetulnya sudah sangat maju. Mereka tidak ambil pusing dengan debat keagamaan yang abstrak. Di forum ini saya ketemu tiga orang milenial perempuan yang punya gerakan lingkungannya masing-masing. Ada Amelia Rezeki di Kalimantan yang bergelut di isu konservasi Bekantan. Kemudian Kholida Annisa yang paling muda usianya di antara kami berempat, bereksperimen dengan kurikulum cinta bumi untuk pelajar di seluruh Indonesia. Dan ada Eka Imbia yang mengembangkan donasi sampah untuk program literasi dan kewirausahaan sosial”.
Lebih lanjut Kandidat Doktor Lingkungan ini menegaskan bahwa “Mereka bertiga (pembicara) adalah representasi dari sekian banyak inisiasi serupa. Saya sudah pernah menyaksikan. Di seluruh nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Mereka bergerak melawan arus. Uniknya, mereka menemukan jati dirinya bukan dari program kepemudaan kucuran dana negara. Mereka adalah cermin dari pencarian jati diri kaum muda generasi baru. Mereka lahir dari krisis iklim. Ketika mereka tumbuh besar, pembakaran hutan marak disponsori korporasi. Begitu pula dengan ancaman dan petaka terhadap keanekaragaman ekologi serta pangan. Mungkin ini adalah contoh praktik kaidah antropik. Banyak orang bergerak menyelamatkan lingkungan karena mereka merasa akan mampu berbuat sesuatu”.
Dalam kesempatan ini Kholida Annisa, aktivis IPM menegaskan bahwa Gerakan IPM dalam menyelamatkan lingkungan dimulai tahun 2016 pada Muktamah XX di Samarinda dengan isu Konservasi Lingkungan kemudian dilanjutkan pada Muktamar XXI di Sidoarjo (2018) dengan isu utama Student Earth Generation dan pada Muktamar XXII di Purwokerta (2021) mengangkat isu Kembali Student Earth Generation.
Lebih lanjut, Kholida menguraikan bahwa “mengangkat isu lingkungan (sustainability) sebagai materi pembelajaran. Muatan materi dalam ekopedagogi meliputi Islam dan Lingkungan/Akhlak Lingkungan Muhammadiyah/teologi Lingkungan, Environmentalis untuk Pemula, Ekologi Politik (Tatakelola SDA di Daerah/Nasional, Perubahan Iklim dan Tugas Kekhalifahan dan Ekofeminisme”.
Eka Imbia Agus D., pembicara terakhir ini tidak kalah pentingnya membahas tentang Donasi Sampah untuk Literasi, “mengapa kegiatan ini gerakkan karena untuk menjawab problema utama yakni akses literasi yang belum memadai dan minimnya kepercayaan diri. Bentuk kegiatan yang digerakan di wilayah masyarakat adalah mendirikan perpusatakaan, mengembangkan kelas literasi, meningkatkan pendanaan dari donasi sampah dan mengembangkan lieterasi lingkungan. Di sisi lain, juga mengembangkan pembimbingan karya tulis dan pemberian motivasi untuk mengikuti kompetisi”.
Mencermati dari paparan para milenial ini terlihat bahwa mreka adalah pelaku utama menyelamatkan lingkungan hidup dan mereka melihat isu-isu penting lingkungan hidup sekaligus menjaga keadilan ekologis serta keadilan antar generasi dengan caranya masing-masing yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara serius (ddp).
