Dua minggu sebelum COP26, masjid terbesar di Indonesia dan ribuan generasi muda Muslim berpartisipasi dalam aksi lintas-agama akar rumput global, mendesak diakhirinya pengembangan batu bara dan mendorong penerapan energi bersih

Masyarakat semakin tidak sabar, akibat industri batu bara, industri kelapa sawit dan agribisnis, serta manajemen aset dan badan perbankan yang membiayai mereka telah memperburuk krisis iklim meskipun sudah beberapa dekade terjadi peringatan serta dampak yang semakin meningkat. Hari ini (17/10/2021), masjid terbesar di Indonesia dan dua gereja besar di Jakarta serta organisasi Muslim terbesar yakni Muhammadiyah – ‘Aisyiyah dan jaringannya bergabung dengan ribuan pemuda Muslim dan para pemimpin agama di seluruh pelosok negeri dalam aksi yang terkoordinasi secara global hari ini dalam kampanye global “Faiths for Climate Justice” atau “Iman untuk Keadilan Iklim”. 

Faiths for Climate Justice merupakan gerakan mobilisasi global umat beragama yang diorganisir oleh GreenFaith International Network yaitu aliansi multi-agama dari berbagai organisasi keagamaan akar rumput di Afrika, Amerika, Asia, Australia, dan Eropa. Ini merupakan aksi iklim multi-agama terbesar yang pernah ada dan diselenggarakan dua minggu sebelum COP26 untuk menunjukkan protes keras dari berbagai komunitas agama di dunia atas kurangnya keseriusan dari berbagai pemerintahan dunia dalam komitmen serta program nyata untuk penanggulangan krisis iklim hingga saat ini. Sementara kondisi bumi sudah semakin mengenaskan dan hasil laporan terakhir dari IPCC pada bulan Agustus lalu  telah membuktikan hal tersebut yang disebut dengan istilah “Code Red for Humanity.”

Aksi ini diselenggarakan di seluruh dunia untuk menyuarakan tuntutan yang dibuat oleh ummat berbagai agama dari tingkat akar rumput, yang mencakup segera diakhirinya proyek bahan bakar fosil baru (minyak bumi, gas, batubara, dst), deforestasi hutan tropis, serta pembiayaan terkait; adanya akses universal terhadap energi bersih terbarukan untuk semua; perlunya kebijakan yang menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan, meningkatnya pengembangan energi terbarukan, serta terbangunnya proses transisi yang adil bagi para pekerja dan masyarakat yang terkena dampak dari perubahan iklim;  perlunya dukungan untuk kaum migran korban dari krisis iklim; serta dibutuh mekanisme reparation (ganti-rugi) dari negara-negara bekas penjajah serta berbagai industri yang bertanggung jawab atas bagian terbesar dari emisi gas rumah kaca dalam sejarah dunia. Lebih dari 200 pemuka agama tingkat tinggi dan 50 kelompok/institusi keagamaan yang mewakili lebih dari 50 juta anggota telah menandatangani tuntutan ini. Sampai hari ini lebih dari 420 aksi yang telah terdaftar untuk dilaksanakan lebih dari 43 negara di dunia.

Di Jakarta, 17 Oktober 2021, di dekat pusat pemerintahan, di depan Masjid Istiqlal dan Gereja Katolik Katedral sejumlah perwakilan dari umat Muslim dan Katolik membentangkan spanduk yang menyuarakan Stop Merusak Ciptaan Tuhan, pentingnya Pendidikan Lingkungan untuk Anak demi menyelamatkan masa depan, dihentikannya penggunaan batu bara, dan penyelamatan hutan. Dari kawasan tersebut mereka melakukan aksi yang sama di Gereja Katolik Santa Theresia dan Kantor Pusat PP Muhammadiyah.

“Merusak dan tidak menjaga lingkungan adalah perbuatan haram, karena itu yang menimbulkan madhorot/keburukan tiada bertepi serta merusak masa depan generasi yang akan datang. Beragama harus direfleksikan dalam tindakan tidak merusak dan menjaga lingkungan, karena hal itu tidak dilakukan, kita telah abai pada nilai keagamaan kita. Menjaga dan memelihara lingkungan adalah jihad yang mulia” ujar Hening Parlan, Kepala Divisi Lingkungan Hidup, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah yang sekaligus founding partner  GreenFaith International-Asia.

Sementara, Brigitta Isworo fellow GreenFaith International mengatakan, “Kita lupa bahwa kita sendiri dibentuk dari debu tanah (Kejadian 2:7), tubuh kita tersusun dari partikel-partikel bumi, serta kita menghirup udaranya serta dihidupkan dan disegarkan oleh airnya.” “Merusak bumi dan lingkungan sama dengan merusak kehidupan yang diberikan oleh Tuhan,” tambahnya.

“Agama kita mengajarkan kita untuk menjaga bumi sebagai tempat beribadah bagi semua orang,” kata Nashir Efendi, Ketua Nasional Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). “Namun pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan besar justru menghancurkan masa depan kami. Maka ini harus dihentikan.” 

 “Bumi diciptakan  dalam keseimbangan yang sakral, namun selama ini penggunaan bahan bakar fosil serta deforestasi telah merusaknya,” kata David Efendi, anggota Presidium Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) dan merupakan penyelenggara utama di Rumah Baca Komunitas (RBK) yaitu pusat literasi masyarakat di Yogyakarta. “Kaum muda beragama di Indonesia menyerukan agar para pemimpin dunia yang akan bernegosiasi di COP 26 nanti untuk segera mengakhiri era bahan bakar fosil dan deforestasi serta mempercepat Global Green Deal yang akan memastikan ketersediaan energi bersih dan lapangan kerja ramah lingkungan untuk membantu pemulihan kita dari pandemi COVID. Ini adalah masalah eksistensial bagi generasi kami. Tanggung jawab moral tidak bisa lebih jelas.” 

Aksi di Jakarta itu dibarengi dengan aksi di ratusan para pelajar Muhammadiyah di 9 provinsi yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) akan  pentingnya menghentikan pembangunan batu bara dan deforestasi. Di Yogyakarta, pemuda Muhammadiyah melakukan program pendidikan dan penandatanganan petisi menentang pembangkit listrik batubara baru dan deforestasi serta membela hak-hak masyarakat adat. Sebuah komunitas literasi (RBK) melakukan jalan keadilan iklim di pusat kota Yogyakarta dengan pertunjukan seni yang mengekspresikan protes damai terhadap deforestasi besar-besaran dan aktivitas penambangan batu bara. Di Riau, Sumatera, para pemuka agama menulis surat terbuka yang menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjaga hutan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana, terutama di Suaka Margasatwa Rimbang Baling sebagai wilayah terakhir yang tersisa dari harimau Sumatera, di antara mamalia yang paling terancam punah di Bumi. 

Di kota New York, aktivis pemuda-pemudi Yahudi dan aliansi lintas agama memblokade pintu masuk ke markas BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, yang menginvestasikan miliaran dolar dalam proyek minyak, gas, dan deforestasi. 

Di Inggris Raya, tuan rumah COP 26 mendatang, sebuah kelompok lintas agama berbaris di depan kediaman Perdana Menteri di 10 Downing Street di London dan mengajukan tuntutan dan petisi keagamaan, dan kemudian memproyeksikan tuntutan iklim ke Gedung Parlemen. Gereja-gereja di seluruh Inggris menggantung spanduk yang menyerukan pemerintahnya untuk mengakhiri proyek bahan bakar fosil baru dan memberikan dukungan keuangan yang murah hati untuk negara-negara yang rentan terhadap iklim. 

Para pemimpin agama di Australia mengadakan kebaktian dan berdoa bersama umat berbagai agama di luar kantor lokal Perdana Menteri Scott Morrison, membentangkan spanduk besar yang bertuliskan, “Scott Morrison: Lindungi Ciptaan Tuhan - Aksi Iklim yang Berani Sebelum 2030.” 

Dan di berbagai kota di Indonesia, kaum perempuan di akar rumput melakukan aksi memeluk pohon dan memukuk kentongan untuk menunjukkan hubungan erat mereka dengan alam dan keinginan untuk selalu melindungi hutan dari kerusakan lebih lanjut serta alarm agar jangan menebang hutan dilakukan di  oleh ‘Aisyiyah Cabang Sukoharjo, di Kalimantan Barat, perempuan – perempuan melakukan edukasi dengan kegiatan mengaji lingkungan, di Bali mereka mengkampanyekan bebas plastik serta penanaman pohon, dan di Riau melakukan praktik science untuk gambut bersama komunitas. Para pemimpin agama di Riau juga akan melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk melindungi hutan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana, terutama di Wilayah Konervasi Rimbang Baling. Rimbang Baling saat ini menjdi salah satu kawasan yang amat terbatas untuk konservasi harimau sumatera yang terancam punah.

“Kelompok agama di akar rumput tidak bisa menerima retorika kosong para politisi, pimpinan lembaga keuangan, atau industri kotor. Kita paham bahwa saat ini sudah berada dalam dalam krisis iklim dan dan kami akan memastikan bahwa para pemimpin – pemimpin agama kami tidak akan lupa” tambah Hening Parlan (ddp).

Jakarta—lingkunganmu.com--Pembahasan mengenai Revisi Undang–Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) tengah menjadi pembahasan pemerintah dan DPR serta menjadi kontraversi di masyarakat, maka sikap Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan ikut turut andil dalam memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Untuk itulah, Muhammadiyah melalui inisiasi Center of Human &Economic Development (CHED) ITB AD mengundang Majelis-Majelis terkait pada Sabtu (31 Agustus 2021) untuk merumuskan masukan terhadap RUU KUP.

RUU KUP ini  sudah masuk ke prolegnas dan sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan merupakan UU Perpajakan, Kelanjutan dari UU Cipta Kerja. Menurut Mukhaer P., Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan yang juga Rektor ITB-AD ini menegaskan bahwa;

“RUU KUP ini sangat teknikal, berbicara prosedur lebih teknis, Draft RUU tidak cocok untuk jadi Undang-Undang tetapi mestinya dijadikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).  Spirit Kementerian Keuangan, RUU baru diimplementasikan dalam konsesi normal, dalam kondisi belum normal Undang-Undang walaupun sudah disahkan tetap tidak diberlakukan atau belum menjadi prioritas DPR RI, tetapi sudah masuk ke Prolegnas. Oleh karena itu,  harus di kawal”.

Pada Tanggal 29 Juli 2021, Kemenkeu telah mengundang organisasi keagamaan (termasuk Muhammadiyah) dalam  FGD kebetulan juga Mukhaer menjadi utusan PP Muhammadiyah, di mana dalam FGD tersebut beliau berjanji akan menyampaikan masukan Muhammadiyah secara tertulis kepada Menteri Keuangan.

Dalam membaca dan mencermati RUU KUP ini, “ada beberapa  klausul yang harus hati–hati dan diwaspadai, sebab di saat pertemuan dengan DJP Kemenkeu disampaikan bahwa Muhammadiyah bukan PT, CV dan Yayasan lainnya, bahwa Muhammadiyah adalah perkumpulan keagamaan, tetapi terkadang Pemerintah melihat Muhammadiyah sebagai amal usaha, ketika Muhammadiyah berinteraksi dengan lembaga keuangan  karena batasan tidak ada pembiayaan kepada Muhammadiyah”, ujar Mukhaer.

Padahal dalam Pedoman Amal Usaha Muhammadiyah sudah dijelaskan bahwa sisa operasional Amal Usaha Muhammadiyah itu 15% dimanfaatkan untuk operasional, 10% untuk kontribusi dan 75% untuk reinvestasi (untuk membangun/mengembangkan), karena tidak ada dividen.

Di sisi lain mengapa Pemerintah tidak berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari Bea Cukai sebagai  sumber alternatif yang harus digali dan diperluas. Dari dulu hanya ada 3 Cukai saja sementara  negara lain pendapatan dari Cukai cukup banyak.

Sementara itu, Majelis Hukum dan Hikmah PP Muhammadiyah menyoroti bahwa “Prinsip besar bahwa Hukum itu harus berpihak pada mustad ‘afiin, hukum harus berpihak pada yang lemah. Kalau dilihat dalam RUU KUP ini seberapa besar berpihak pada?, jangan- jangan dalam RUU KUP ini bahasan yang menyangkut hajat hidup orang banyak akan terkena imbasnya termasuk Muhammadiyah yang berkecimpung dalam Pendidikan dan Kesehatan”, tandas Dr. Natangsa.

“Di Muhammadiyah, Rumah Sakit PKU itu spiritnya adalah nirlaba dan tidak mencari keuntungan tetapi tidak boleh rugi. Untuk itu, harus dibedakan mana Rumah Sakit  yang profit oriented dan yang tidak.  Agar Rumah sakit Nonprofit diringankan, terutama terkait dengan pajak-pajak yang ada menyangkut kesinambungan Rumah Sakit. Selama ini pajak un tuk Rumah Sakit non profit sangat memberatkan”, menurut Iqbal Fajri dari MPKU PP Muhammadiyah.

Sebagai bagian dari Jihad Konstitusi Muhammadiyah, maka Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah menyoroti beberapa hal dalam RUU KUP.

“Jika RUU KUP ini diberlakukan maka sebagai pengelola Lembaga Kesehatan dan Lembaga Pendidikan non profit jikalau dikenakan pajak akan sangat memberatkan Muhammadiyah. Dengan adanya pajak Pendidikan maka akan meningkat angka putus sekolah. RUU KUP ini janganlah menjadi respon kepanikan pemerintah dari target 2023 di mana defisit negara tidak boleh lebih dari 3%. Soal Pajak karbon 75.000/ton yang berlaku di Indonesia dan ini masih jauh dari standar-standar negara-negara dunia lainnya. Anggaran perubahan iklim di Indonesia juga masih kecil, jangan sampai objek pajak nya barang  atau personal yang implementasinya adalah pajak karbon akan dikenakan oleh masyarakat. justru akan berdampak  pada masyarakat dan memberatkkan. Dalam Pasal 39 RUU KUP tersebut: ‘Setiap instansi pemerintah lembaga atau pihak lain wajib memberikan informasi terkait perpajakan’. Pihak lain itu siapa? Ini berpotensi menjadi pasal karet”, ujar Ane Permatasari, Wakil Sekretaris MLH PP Muhammadiyah.

Di sisi lain menurut Faisal M Yasin, dari MLH PP Muhammadiyah menambahkan bahwa “Perusahaan Pertambangan banyak yang belum memiliki NPWP.   Objek Pajak Karbon akan bisa bias, antara industri yang menggunakan karbon atau orang per orang yang menggunakan karbon, misal   footprint orang yang ada karbonnya juga akan terkena pajak ini.  Sehingga dibutuhkan data banding dan jangan sampai lembaga sosial disamakan dengan lembaga–lembaga atau perusahaan yang sifatnya profit oriented”. 

Di akhir pembahasanm disepakati bahwa masing-masing Majelis dimohon masukannya secara tertulis diserahkan ke Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan melalui CHED ITB-AD terakhir pada 4 Agustus 2021 (ddp).

Yogyakarta-lingkunganmu.com—Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah kedatangan tamu dari aktivis Indonesia for Global Justice (IGJ) pada Sabtu (24 Juli 2021) walau melalui zoom meeting. Hadir dalam kesempatan ini Rachmi Hertanti, Olisias Gultom, Muslim Silaen, Rahmat Maulana Siddik,  Agung Prakoso, Parid Ridwanuddin, Roy Silalahi, Dwi Sujarwo, Sofi Nur Iklima, Adi Wibowo, Zaki dari IGJ dan Gatot Supangkat, M Nurcholis, Hidayat Tri, Yeni Widowaty, Ane Permatasari, Ikhwanuddin, M Rifandi, Aziz Ansharie dan Mutia Hussein dari MLH PP Muhammadiyah)

Pertemuan yang berlangsung santai tapi serius ini bertujuan untuk membangun silaturahmi dan konsolidasi antara IGJ sebagai organisasi masyarakat sipil dan Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam dan lembaga yang memiliki otoritas keagamaan, mendapatkan gambaran perspektif Sustainable Trade untuk mewujudkan keadilan sosial ekologis dalam supply chain perdagangan global, terutama dilihat dari perspektif Muhammadiyah sebagai sebagai organisasi massa Islam dan lembaga yang memiliki otoritas keagamaan, membangun perspektif kritis terhadap pembangunan nasional yang didorong oleh pemerintah Indonesia, terutama yang berdampak pada krisis sosial ekologis, membangun perspekti kritis bersama terhadap praktik perdagangan global yang merugikan negara-negara selatan, khususnya merugikan masyarakatnya, dan membangun silaturahmi serta kemitraan strategis jangka panjang dalam merespon isu-isu keumaatan, kebangsaan, dan dunia global.

Menurut Rachmi Hertanti, Direktur IGJ menegaskan bahwa “konsep sustainable trade berakar pada konsep keberlanjutan pembangunan (sustainable development) sebagaimana yang tercantum pada United Nation Sustainable Development Goals (SDGs) yang diresmikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada September 2015. Secara umum, gagasan keberlanjutan dalam SDGs mengintegrasikan keseimbangan tiga dimensi penting pembangunan, yaitu: dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Secara sederhana, ketiga dimensi itu sering dirumuskan dengan tagline people, planet, and profit. Dalam kerangka itulah, maka IGJ bersilaturrahmi ke MLH hari ini”.

Lebih lanjut, Rachmi menyatakan bahwa “di dalam konstitusi Republik Indonesia atau UUD 1945 konsep sustainable trade dapat dibaca dalam pasal 33 ayat 1 sampai dengan 4, yang dirumuskan dengan konsep demokrasi ekonomi. Secara genealogis, jika merunut akar pemikirannya, konstitusi Republik Indonesia berpijak pada sejumlah hal berikut: Pertama, nilai-nilai keagamaan, khususnya tauhid yang tidak membedakan manusia atau mengistimewakan satu kelompok manusia di atas kelompok manusia yang lainnya. Dengan demikian, semua manusia sama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada dominasi, serta eksploitasi antara satu terhadap yang lainnya”, uajarnya.

“Ide tentang keberlanjutan (sustainability) tidak bisa dipisahkan dengan ide mengenai keadilan (justice). Jika dipisahkan, maka yang terjadi sustainable bertransformasi menjadi imperialisme atau sustainable colonialism dan sustainable capitalism. Dengan demikian, green trade itu pada dasarnya ketika yang berdagang adalah masyarakat, produk itu dikelola oleh masyarakat, dikontrol oleh masyarakat, kemudian proses dan sebagainya itu dilakukan secara terbuka, ada pertemuan antara consumers dan consumers. Maka sebetulnya apa yang dilakukan sejak dulu perdagangan itu bukan hal yang menghancurkan, merusak atau bahkan mematikan. Di dalam catatan sejarah, perdagangan dulu betul-betul indah, membuat negara saling mengenal dan produk masing-maisng bisa dialirkan”.

Gatot Supangkat, Sekretaris MLH PP Muhammadiyah, dalam kesempatan ini merasakan bahagia sekaligus terima kasih atas kunjungan silaturrahmi IGJ ini. “Muhammadiyah melalui MLH telah lama berkesimpulan bahwa untuk penyelamatan lingkungan tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan berbagai pihak”.

“Fenomena kerusakan alam  merupakan fenomena umum yang ada di seluruh dunia umumnya dan di Indonesia khususnya. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan tersebut adalah perilaku manusia dalam memperlakukan alam. Perilaku manusia, antara lain, dipengaruhi oleh pandangan keagamaannya. Pandangan keagamaan, antara lain, dipengaruhi oleh pandangan teologinya. Itulah mengapa Muhammadiyahberkonsentrasi penuh pada Pendidikan Lingkungan/Dakwah bil hal”, tandas Kepala LPM UM Yogyakarta.

Lebih lanjut, Gatot menjelaskan bahwa “UUD RI 1945 sudah berusaha menjaga kelestarian alam dengan bijak (Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 Ayat (4). Akan tetapi dalam pratiknya penerjemahan pasal-pasal tersebut dalam UU seringkali terlihat berpihak pada pemilik modal, tidak berdasarkan perwujudan atas inti konstitusi hijau yang mengedepankan Hak Asasi dan Kesetaraan. Oleh karena itu, tinjauan demokrasi hijau penting dikembalikan pada UU Negara Republik Indonesia yang selama ini belum tegas mengatur kepemilikan alam. Meskipun ideologi hijau sudah mengakar pada dasar falsafah negara yaitu Pancasila tetapi perlu diturunkan lagi dalam produk-produk hukum dengan menegakkan etika hijau”.

Sementara itu, M Nurcholis, Wakil Ketua MLH PP Muhammadiyah juga melihat sisi lain dari kebijakan “banyaknya tumpang tindih izin yang sama-sama legal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa etika yang berada di atas kebenaran ilmu pengetahuan telah merosot tajam. Alhasil pengelolaan sumber daya alam hampir selalu melahirkan konflik, memperbesar kesenjangan serta merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya tidak cukup dengan himbauan-himbauan saja tetapi sudah saatnya melalui gerakan-gerakan sosial”.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting dari silaturrami ini adalah perlunya koordinasi dan konsolidasi gerakan untuk mengembalikan agenda pembangunan ekonomi pada Konstitusi, khususnya agenda pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada mandat Konstitusi --- menguatkan kembali pemahaman publik soal pentingnya kembali pada Konstitusi. Kedua, perlunya advokasi bersama untuk mengkritisi strategi diplomasi ekonomi Indonesia, dalam hal ini agenda yang mendorong pemassifan liberalisasi pasar tanpa adanya perlindungan untuk rakyat. Dan ketiga, perlunya membangun counter narative terhadap agenda pembangunan ekonomi hijau yang tetap berbasis pada model ekonomi yang monopoli, eksploitatif, dan ekstraktif dengan mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan kolektif masyarakat Indonesia.

Manusia merupakan makhluk ekologis yang memiliki Etika dengan Alam, sehingga harus diperkuat dengan 3 (tiga) pemahaman, yakni dengan deorientasi terhadap pandangan hidup terhadap alam dengan spirit penggalian dan implementasi nilai-nilai ajaran agama, penguatan orientasi dan reformulasi green policy (regulative) dan peningkatan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi hijau dalam pelestarian lingkungan (ddp).

Kota Bekasi—lingkunganmu.com--Setiap hari di rumah kita selalu ada sisa makanan seperti nasi, sayur matang, lauk pauk, buah-buahan, roti/jajanan, sayuran mentah, bumbu dapur, kulit buah, jerohan ikan/ayam dan lain-lain.

Sisa-sisa makanan tersebut bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bau yang menyengat, mendatangkan lalat, tikus, kucing yang selalu memberantakannya. Sehingga rumah menjadi tidak sehat gara-gara sampah makanan organik dapur.

Sampai saat ini, masih sedikit yang tertarik untuk mengelola sampah sisa makanan organik dapur ini terutama di lingkungan perkotaan sehingga hal ini menimbulkan tumpukan sampah baik di TPS/TPA yang menggunung, bau dan mendatangkan jutaan lalat yang tidak menyehatkan.

Untuk itulah, Hidayat Tri Sutardjo, Divisi Humas dan Kerjasama Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah didampingi dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam “45” Bekasi mengadakan Observasi dan Studi Lapang ke Joglo Edu Center di Jatiasih Kota Bekasi pada 17 Juli 2021.

Adalah Mulyanto Diharjo, seorang alumni PTN jurusan biologi lingkungan, telah berhasil menggerakkan warga se-RW tepatnya di RT 002/RW 012 Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Sejak tahun 2009 beliau mengedukasi warganya untuk mengelola sampah organik dapur secara perlahan-lahan. Untuk itulah kemudian Mulyanto bersama warganya mendirikan Bank Sampah sebagai lembaga yang akan mengelola sampah terutama sampah organik dapur karena warga berkesimpulan bahwa untuk sampah anorganik serahkan saja ke pemulung.

Menurut Mulyanto, “Sampah organik dapur dari rumah tangga jangan dicampur dengan sampah anorganik seperti plastik, pembalut dan lain-lainnya. Sumber sampah ini harus dari sisa makanan yang bergizi dan bersih sehingga dapat dimanfaatkan untuk budidaya manggot BSF dengan baik demi mencegah terjadinya masalah besar dan kompleks terkait dengan penanganan sampah”.

Lebih lanjut Mulyanto menandaskan bahwa “BSF itu mengandung zat antibiotik alami sehingga tidak membawa agen penyakit, walau dikelompokkan ke dalam keluarga lalat, BSF tidak hinggap di sampah dan tidak membawa penyakit”.

Larva BSF yang disebut maggot ini berbeda dengan belatung lalat hijau dan lalat hitam yang menyebarkan penyakit. Maggot tidak menimbulkan bau busuk dan bukan pembawa sumber penyakit. Maggot BSF merupakan inovasi yang menggembirakan dan menguntungkan bagi para peternak, petani, dan masyarakat secara luas. Maggot BSF bisa dimanfaatkan sebagai pakan ikan dan ternak unggas. Maggot BSF ini juga bisa membantu permasalahan sampah organik yang menggunung. Sekitar 750 kg maggot BSF mampu mengurai sekitar 2 ton sampah organik hanya dalam kurun waktu 2-3 minggu.

Budidaya maggot cukup mudah dan murah karena tidak memerlukan teknologi yang canggih dan tidak memakan banyak biaya. Selain itu, Maggot memiliki manfaat sebagai pakan ikan karena memiliki banyak protein. Tanpa manggot, biaya pakan ikan akan melonjak berlipat-lipat, dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam satu kali pemeliharaan ikan atau ternak hingga panen, pakan menyedot biaya hingga 70 persen. Sebab itu, peternak kerap rugi jika seluruh kebutuhan pakan dicukupi dengan pakan buatan pabrikan.

Maggot adalah alternatif menciptakan pakan murah di tengah harga pakan pabrikan yang semakin tak terjangkau peternak. Kandungan protein dan mineral yang tinggi juga menjadi jaminan ternak cepat besar dan bisa memangkas waktu panen, bisa menghemat biaya pakan sampai 60 persen.

Maggot juga bermanfaat agar sampah organik yang dihasilkan rumah tangga bisa berdaya guna. Seluruh sisa makanan atau sayur dan buah-buahan dimanfaatkan untuk memberi makan maggot. Pendek kata, dengan budidaya maggot, sisa makanan bukanlah sampah. Bahan yang semula tak bernilai ini dihasilkan ratusan ribu maggot yang siap digunakan sebagai pakan ternak (ddp).