#

Oleh

Hidayat Tri Sutardjo

 

Konferensi Perubahan Iklim PBB 2022 (UNFCCC) atau lazim disebut Konferensi Para Pihak (COP27) merupakan konferensi perubahan iklim di bawah naungan PBB ke-27 yang dilaksanakan di Sharm El Syeikh, Mesir dari 6 – 18 November 2022. Mengagendakan pertemuan 35.000 perwakilan dari 190 negara dan dihadiri banyak kepala Negara membahas isu penanggulangan perubahan iklim.

Goal dari COP27 2022 masih belum menentu dan diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Kendatipun demikian, COP27 2022 diharapkan dapat menyepakati kebijakan internasional untuk membatasi kenaikan suhu global dan adaptasi dampak perubahan iklim.

Masalahnya belum ada kata sepakat tentang pembagian peranan dan tanggung jawab antara negara-negara industri maju dengan negara-negara yang sedang membangun tentang siapa dan berapa dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai penanggulangan pemanasan global dan segala dampak bencananya.

Pada umumnya negara-negara maju tidak mau mengubah posisinya dan lebih memilih menekan negara-negara berpenghasilan rendah untuk menerapkan kebijakan transisi energi dari energi fosil kepada energi terbarukan ditambah kompensasi insentif sistem kredit karbon.

Uniknya seolah paralel dan estapeta, Muhammadiyah menyelanggarakan pula muktamar ke-48 di Solo pada 18 – 20 November 2022. Muktamar organisasi masyarakat terbesar ini tentu memiliki gaung dan pengaruh yang signifikan dalam lingkungan masyarakat Islam, dan khususnya Indonesia. Sejumlah agenda besar akan dibahas dan diputuskan pada perhelatan di Solo tersebut. Salah satunya mencakup pembahasan isu-isu strategis kemanusiaan universal.

Pada sidang Pleno I Muktamar Muhammadiyah  ke-48 yang mengambil tempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Sabtu (19/11), selain membahas isu-isu strategis keummatan dan kebangsaan, juga membahas isu kemanusiaan universal, yang salah satunya membahas regulasi dampak perubahan iklim. Sub isu ini mencakup banyak hal, termasuk mitigasi bencana akibat perubahan iklim, yang di dalamnya melibatkan tanggungjawab pihak perempuan, halmana dalam konteks Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu organisasi ‘Aisyiyah.

Dewasa ini, masalah kerusakan lingkungan hidup, khususnya yang berkenaan dengan perubahan iklim dan pemanasan global, merupakan isu yang tidak bisa dihindari (dlaruriy) lagi yang dipandang mengancam kelangsungan hidup manusia. Isu perubahan iklim dan pemanasan global, telah menjadi momok dan sekaligus agenda dunia, hal mana setiap negara ambil bagian dalam pemecahan atas kedua persoalan ini. Karena sifatnya dlaruriy, maka sudah sewajarnya dan saatnya Muhammadiyah mengeluarkan fikh praktis, khususnya bagi anggota Muhammadiyah bagaimana berprilaku dan beramal yang sesuai tuntutan untuk penanggulangan lingkungan perubahan iklim. Misalnya, menajuhi sifat konsumerisme, menghindari penggunaan kantong plastik, memilih energi terbarukan sebagai konsumsi energi, menghindari pembangunan gedung yang tidak ramah lingkungan, dan seterusnya.

Bilamana 400-an rumah sakit Muhammadiyah dan 174 Perguruan Tinggi milik Muhammadiyah saja dengan segenap para pihak yang terkait dengan dua lembaga tersebut saja mempelopori migrasi gaya hidup ke pola hidup hijau dan eco friendly, maka dampaknya tentu amatlah signifikan. Tentu para intelektual dan ulama di lingkungan Muhammadiyah dapat membuat protokol terperinci dan terukur ke arah migrasi pola hidup tersebut secara baik.

Sebab saat ini, sudah menjadi kesadaran umum, negara tidak bisa berjalan dan bekerja sendirian dalam mengatasi masalah lingkungan hidup. Peran serta berbagai lapisan masyarakat dalam agenda ini, merupakan faktor kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan penanganan isu lingkungan dan perubahan iklim haruslah berangkat secara bottom up dan serentak pula dari top down.

Dalam konteks masyarakat Islam, pendekatan religius, sentuhan nilai-nilai dan cara pandang keagamaan dalam menjawab tantangan masalah lingkungan hidup, merupakan solusi yang efektif dan tepat guna menggerakkan partisipasi dan kepemimpinan masyarakat Islam dalam mengambil peranan signifikan untuk mengatasi kerusakan lingkungan, ancaman pemanasan global dan perubahan iklim (Supangkat G. and Muhjidin Mawardi, 2021). Di titik ini, masuknya Muhammadiyah untuk mengambil peranan dalam penanganan isu lingkungan dan perubahan iklim, tentu memiliki arti yang sangat besar dan bernilai tinggi. Dan masuknya isu regulasi perubahan iklim dalam mata acara muktamar Muhammadiyah ke-48 ini, menandakan seriusnya perhatian Muhammadiyah terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Isu ini, kini menjadi mainstream dan arus utama, dan bukan lagi sayup-sayup dan pinggiran dalam internal komunitas besar Muhammadiyah, dan siap untuk didesakkan dalam bentuk regulasi yang bersifat konkrit.

Mengingat Muhammadiyah merupakan komunitas Islam yang bersifat dan berdasarkan religiusitas, maka untuk menumbuhkembangkan kesadaran, penghayatan, cara pandang dan motivasi masyarakat pentingnya penjagaan keselamatan dan kelestarian lingkungan alam, dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai Islam yang dihayati yang mendukung sikap, pemahaman, perbuatan dan perilaku yang bersahabat dengan lingkungan (eco friendly). Internalisasi nilai-nilai religius eco friendly ini penting untuk digaungkan dan dimasyarakatkan sehingga menjadi budaya populer dalam masyarakat Islam, khususnya Muhammadiyah.

Peranan pemahaman keislaman telah terbukti dalam sejarah, selalu menjadi faktor penting dalam perubahan dan dinamika dalam masyarakat Islam. Harapan kita, kiranya muktamar Muhammadiyah ke-48 ini menjadi milestone kepeloporan Muhammadiyah untuk menggerakkan masyarakat Indonesia kepada masyarakat yang lebih kuat mengarah kepada “hijau”, tidak konsumeristik, menghargai khazanah kulturalnya sebagai yang berada di iklim tropis dan tetap maju.

Di masa depan penanggulangan perubahan iklim akan semakin berat bila stakeholders tidak bersinergi dan berkolaborasi untuk mencari solusi-solusi yang “cespleng” agar dapat mengurangi dampak-dampak negatif dari perubahan iklim. Untuk itu, Majelis Lingkungan Hidup yang menjadi leading sector bagi Muhammadiyah harus dapat merumuskan strategic plan, menyusun stuktur kepengurusan yang mumpuni (kompeten dan mau menyisihkan waktunya) serta mengimplementasikan secara sistematis, terencana dan berkesinambungan. Wallahu’alam bishshowab.

Artikel Terkait

Lihat Selengkapnya

Komentar

© Majelis Linkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018